Bekerja Tanpa Perjanjian, Pekerja Magang Rawan Dieksploitasi

Selasa (04/06), Dewan Mahasiswa Fisipol UGM bersama Serikat Pekerja Fisipol UGM mengadakan diskusi bertema “Pekerja Mahasiswa: Eksploitasi, Relasi Kuasa, dan Kesejahteraan Pekerja?”. Diskusi yang dipandu oleh Iradat Wirid dari Serikat Pekerja Fisipol UGM ini berlangsung di Taman Sansiro, Fisipol UGM. Diskusi ini turut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Satriya Nugroho, staf kajian strategis Dema Fisipol UGM; Jasmine Yasinta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM dan pekerja paruh waktu di CFDs; serta  Joash Tapiheru, Dosen DPP UGM. 

Diskusi diawali dengan cerita pengalaman Satriya sebagai peserta magang di salah satu unit kerja departemen Fisipol UGM. Awalnya, Satria sama seperti kebanyakan mahasiswa, salah kaprah menilai sistem magang sebagai sarana pembelajaran yang bebas dari eksploitasi. Hal tersebut membuat bentuk-bentuk eksploitasi di tempat magang akhirnya dinormalisasi. Eksploitasi pertama yang dirasakan oleh Satriya adalah ketika dirinya tidak mendapatkan perjanjian pra-magang yang mengatur terkait jam kerja, tugas, upah, dan hak dasar peserta magang. Begitu juga terkait bimbingan tugas magang yang tidak didapatkan. “Kita magang berharap mendapat bimbingan, tetapi malah terkesan seperti tenaga kerja tambahan kalau pekerja tetap ini tidak mampu menangani tugasnya. Apalagi saya magang di divisi media yang selama membuat konten di lapangan hanya learning by doing saja,” tuturnya.

Eksploitasi terhadap pekerja mahasiswa juga dialami oleh Yasinta ketika ia menjadi peserta magang di tingkat fakultas dan universitas. Menurut Yasinta, eksploitasi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah ketidakjelasan kontrak kerja dan jam kerja yang berlebih. “Sistem klaim tanggung jawab kerja yang kurang jelas membuat kita mengalami kerja berlebih karena kadang kita mengedit di luar jam kerja dan masih ada revisi yang diberikan di luar jam kerja atau hari libur,” terangnya. Yasinta kemudian turut menyinggung terkait ketidakpastian waktu pembayaran upah yang dialami olehnya sebagai pekerja mahasiswa, khususnya ketika dirinya menjadi peneliti lepas.

Di sisi lain, Joash menganggap bahwa fenomena magang yang dialami mahasiswa terjadi  akibat adanya pergeseran arti penting magang. Dalam pandangan Joash, pergeseran tersebut terjadi secara cepat sehingga aturan yang mengatur terkait hubungan kerja belum mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Joash juga menyebut faktor prestise sebagai alasan mendasar mengapa mahasiswa memilih untuk tetap melakukan magang meski tidak memiliki jaminan atas upah dan beban kerja. “Itu (prestise) menjadi penjelasan mengapa tren magang yang seperti sekarang berlangsung dan reproduksi,” ungkap Joash. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Satriya kemudian menjelaskan alasan sebagian mahasiswa melakukan magang. Baginya, magang tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi lebih untuk memperoleh kepuasan dan rasa bangga pada diri sendiri. Satriya pun menyebut bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang tidak pasti mendorong mahasiswa untuk memilih menjadi tenaga kerja murah melalui sistem magang. “Sebenarnya itu untuk diri mereka sendiri agar mereka merasa dengan pengalaman magang di kampus, misalnya dalam empat tahun melakukan tujuh kali magang atau delapan kali magang kemudian dapat diterima di pasar tenaga kerja,” jelasnya.  

Sementara itu, Yasinta menggunakan asisten praktikum sebagai studi kasus mengapa mahasiswa melakukan magang. Tugas akhir yang sejalan dengan praktikum membuat para asisten memiliki akses yang lebih mudah ke laboratorium. Namun, menurut Yasinta, kemudahan tersebut turut membuat asisten praktikum berada dalam posisi rentan akibat tumpang tindihnya tanggung jawab  akademik dan tanggung jawab kerja. Kerentanan para asisten praktikum juga diperburuk dengan tidak adanya jaminan terkait kecelakaan kerja yang rawan terjadi di laboratorium serta upah yang tidak sebanding dengan beban kerja. “Mereka (asisten praktikum) bayarannya 300.000-400.000 dalam satu semester, sementara mereka harus bekerja tiga sampai empat jam atau delapan jam seminggu,” imbuh Yasinta.

Merespons keresahan yang dialami mahasiswa, Joash menyebut beberapa upaya untuk menghindari terjadinya eksploitasi kepada pekerja magang, salah satunya dengan keberadaan kelayakan etik dalam ranah kerja penelitian. Proses internalisasi etik perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran bersama sekaligus menciptakan standar etika penelitian bagi seluruh ilmuwan. “Kalau saya (ilmuwan) melakukan penelitian, tapi dengan melakukan praktik yang sifatnya eksploitatif kemudian malah akan mencederai ilmu yang saya hasilkan. Itu perlu didudukkan agar kita memiliki kesadaran etis,” paparnya. 

Selain itu, Joash juga mengungkapkan pentingnya kesepakatan peraturan, salah satunya terkait peraturan jam kerja. Menurutnya, apabila kerja penuh waktu dihitung seminggu empat puluh jam, maka mahasiswa pekerja paruh waktu memiliki jam kerja maksimal selama dua puluh jam setiap minggunya. Joash juga menyebut terkait pemberi kerja wajib memberi pelatihan keterampilan kerja sembari tetap memberi upah yang layak kepada pekerja mahasiswa selama kegiatan pelatihan. “Itu [upah laboran 300.000-400.000 per semester] menjadi salah satu hal yang menuntut adanya kesepakatan aturan yang lebih jelas ya,” tutup Joash.

 

Penulis: Desti Nicawati & Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Devira Khumaira

Pertanyakan Kurangnya Dana Matriks Organisasi dan Ruang Publik Kemahasiswaan, Mahasiswa Fisipol Tuntut Keterbukaan di Hearing Dekanat 2024

Foto: Nasywa

Selasar Barat kembali riuh oleh penyelenggaraan Hearing Dekanat pada Kamis (6/6). Forum ini dihadiri oleh Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol UGM), Poppy Sulistyaning Winanti (Wakil Dekan Fisipol UGM), jajaran dekanat lainnya, serta perwakilan dari pengurus Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol UGM. Berlangsung secara terbuka, terdapat enam isu yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada Dekanat kali ini, yaitu fasilitas organisasi, sarana prasarana, akademik, uang kuliah tunggal, sarana penunjang akademik dan aktivitas mahasiswa, serta akses difabel. 

Akomodasi sumber daya Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) diperdebatkan cukup intens dalam forum ini. Spesifiknya, mahasiswa mempertanyakan kejelasan mengenai dana matriks dan pembangunan sarana prasarana Gedung Yong Ma lantai 3.

Forum dimulai dengan penyampaian aspirasi mengenai dana matriks yang diwakilkan oleh staf Advomop Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol. Mereka mengungkapkan keterbatasan alokasi sebesar Rp7,5 juta per HMD dan UKMF yang dianggap tidak mencukupi. Hal itu menimbulkan ketergantungan pada dana kas atau hibah mahasiswa yang seharusnya tidak menjadi penopang utama aktivitas. Ditambah lagi, ketidakmerataan ini memicu penghambatan operasional HMD dan UKMF. Berangkat dari hal tersebut, muncul tuntutan untuk merealisasikan kenaikan dana matriks, mempercepat pencairan dana, dan mengalokasikan dana matriks secara proporsional.

Menanggapi persoalan yang dipaparkan tersebut, Wawan mengatakan bahwa kebutuhan dana matriks dari HMD dan UKMF berbeda-beda. Temuannya menerangkan bahwa tahun lalu ada yang hanya memakai sepuluh persen dari seratus persen dana, sedangkan sisanya tidak dapat dialihkan ke HMD dan UKMF yang lain. “Semestinya, gak ada yang kesulitan karena seharusnya HMD dan UKMF lancar,” ujarnya. 

Nursus, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fisipol menawarkan HMD dan UKMF untuk menyampaikan kepada dekanat jika organisasinya memiliki tujuan kegiatan yang besar, tetapi dananya kurang. “Apabila dirasa memang perlu, rasionalisasi anggaran bisa dibicarakan, tetapi agenda (organisasi) juga harus dipertimbangkan,” katanya.

Ekky, sebagai representasi mahasiswa, mengakui pernyataan Wawan bahwa memang benar terdapat kebutuhan yang tidak sama rata dari masing-masing HMD dan UKMF. Namun, di sisi lain, ia menjelaskan telah melakukan kompromi dengan HMD dan UKMF, sedangkan hasilnya masih ada kekurangan dana yang dibutuhkan. “Udah kita maksimalkan organisasi ini pakai 5 juta, organisasi ini 7,5 juta, uangnya tetap kurang,” tegas Ekky. Berangkat dari permasalahan tersebut, ia menghendaki untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai dana matriks bersama jajaran dekanat.

Diskusi kemudian dilanjut dengan Bab Sarana dan Prasarana. Dalam bab ini, ditemukan permasalahan bahwa pembangunan Gedung Yong Ma lantai 3 dinilai kurang transparan sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya rencana detail mengenai bangunan, ruangan, lini waktu, dan tahap pembangunan yang bisa diakses oleh publik. Sosialisasi yang telah dilakukan pun hanya menyampaikan bahwa gedung ini dibangun sebagai ruang art center dengan menyertakan desain gambar ruangan. Mahasiswa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

“Di awal memang disampaikan sebagai art center, tapi lebih ke multimedia sebenarnya. Bukan cuman untuk mahasiswa, dosen dan staff juga. Dengan kapasitas yang kita coba hitung ulang, desainnya sedang dikejar. Begitu selesai, kita diskusikan lagi,” tanggap Nursus.

Survei Dema terhadap mahasiswa Fisipol memperlihatkan bahwa sebanyak 68,5% mahasiswa sangat setuju jika Gedung Yong Ma lantai 3 dioptimalkan sebagai ruang publik. Hal ini didukung dengan kondisi bahwa Fisipol UGM tidak menyediakan ruang sekretariat dan inventaris bagi mahasiswanya.

“Ketika fakultas sudah tidak menyediakan sekretariat, maka teman-teman yang perlu ruangan malah tidak punya. Ketika gedung Yong Ma lantai 3 itu tidak bisa dipakai lagi, lantas apakah fakultas menyediakan ruang inventaris untuk teman-teman UKM HMD?” tanya Berlin, selaku perwakilan Advomop dari Dema Fisipol UGM, kepada jajaran dekanat.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wawan mengatakan bahwa fakultas memiliki keterbatasan ruangan untuk fasilitas organisasi. Hal ini dikarenakan common room yang perlu disiapkan untuk mahasiswa S2 dan S3. “Terkait ruangan untuk fasilitas organisasi, akibat keterbatasan ruangan, sekretariat dan sebagainya biasanya dipakai di ruangan yang bersama-sama. Untuk ruang sekretariat memang belum, tapi diharapkan Yong Ma lantai 3 itu juga bisa. Silakan nanti per isu ada perwakilan dari mahasiswa untuk dana matriks, fasilitas, dan lain-lainnya,” harapnya.

 

Penulis: Safina Zahra Athaya Firmanie, Maritza Ayushitanaya

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Dana Pensiun Dosen PNS dan Non-PNS, Kewajiban yang Sama dengan Hak Berbeda

Divisi Pendidikan Serikat Pekerja Fisipol mengadakan diskusi berjudul “Apa Kabar Dana Pensiun Dosen Tetap Non-PNS?” pada Jumat (31/5) melalui media daring. Diskusi ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Suci Lestari Yuana (Nana) dari Serikat Pekerja Fisipol sebagai moderator, Narsoem sebagai pemantik, serta dihadiri beberapa dosen dan staff Fisipol. Diskusi membahas isu terkait dana pensiun tenaga kependidikan dan dosen tetap non-PNS.

Nana mengawali diskusi dengan menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan undangan untuk diskusi dan sosialisasi terkait dana pensiun oleh pihak kampus. “Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa dosen PNS dan dosen non-PNS itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama,” ungkapnya. Ungkapan tersebut menjadi alasan mengenai pentingnya pembahasan tentang persamaan hak dan kewajiban dosen tetap non-PNS dan dosen PNS. Nana memantik tiga hal yang perlu dibahas dalam diskusi ini Adapun, skema dana pensiun untuk dosen tetap non-PNS, hal-hal yang ingin diketahui peserta diskusi  lebih lanjut, dan hal yang sebenarnya diinginkan oleh para pekerja tetap non-PNS. 

Menjawab Nana, Narsoem mengatakan bahwa skema dana pensiun dosen tetap non-PNS hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti. Ia menyampaikan jika terdapat perbedaan skema antara dosen tetap non-PNS dan dosen PNS yang terletak pada imbalan pasca kerja. Dosen tetap non-PNS akan mendapatkan dana pensiun dari BPJS dan  Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang bersifat iuran pasti, sedangkan dosen PNS akan mendapatkan dana pensiun yang bersifat manfaat pasti. “Jadi kalau disampaikan bahwa nanti dana pensiun antara pegawai PNS dan non-PNS dikatakan sama, itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Itu pasti gak sama,” ujar Narsoem. Ia juga mengungkapkan jika perusahaan swasta saat ini banyak yang sudah menerapkan skema dana pensiun DPLK ini.

Ketidakpastian akan dana pensiun juga dialami oleh tenaga kependidikan non-PNS. Raharti, peserta diskusi sekaligus tenaga kependidikan non-PNS turut mengungkapkan kekhawatirannya terkait dana pensiun. Menurutnya, tenaga kependidikan non-PNS belum memiliki jaminan terkait dana pensiun meskipun memiliki beban pekerjaan yang sama dengan tenaga kependidikan berstatus PNS. “Apakah universitas (telah)memikirkan sampai sejauh itu atau kita memang harus berusaha sendiri untuk kehidupan berkelanjutan setelah pensiun?” tanya Raharti. 

Merespons kekhawatiran Raharti, Narsoem menjelaskan jika dana pensiun yang didapatkan memang sesuai gaji dan golongan setiap pekerja. Narsoem menyebutkan agar para tenaga kependidikan mempersiapkan diri untuk dana pensiun. “Terutama tenaga pendidik, perlu untuk memahami kondisi ini sehingga mempersiapkan diri dan hidup secukupnya,” ungkap Narsoem.

Dalam diskusi ini, peserta diskusi yang merupakan pekerja tetap non-PNS membahas ungkapan tenaga kependidikan maupun dosen yang berstatus non-PNS dan PNS adalah sama. Bagi peserta diskusi, ungkapan tersebut merupakan janji yang harus ditepati termasuk terkait dana pensiun. Habibi mengatakan, “Mereka juga seharusnya berupaya agar kalau sejak awal menjanjikan sama dengan PNS ya mestinya manfaat pasti seperti PNS.” Joash juga menyampaikan, “Saya setuju untuk berpegang pada itu, artinya itu menjadi janji yang kita tagih kesana gitu.” Senada dengan sebelumnya, Nana menambahkan, “Saya kira kalau mau, setidaknya kita setia pada janji itu bahwa sebenarnya kita antara hak dan kewajibannya sama gitu.” 

Akan tetapi menurut Narsoem, hal yang penting adalah membangun kesadaran dari seluruh pekerja non-PNS agar memahami tentang skema dana pensiun. Kesadaran tersebut dapat mendorong manajemen keuangan untuk bertahan atau mencari tempat bekerja yang baru. “Karena kita sering ketika dijanjikan kemudian langsung percaya gitu. Padahal dalam sebuah organisasi kita perlu melihat apakah ketika sesuatu itu dijanjikan dan disampaikan ke kita apakah ada payung hukum yang memang secara fundamental akan mengatur kondisi yang ada.” ungkap Narsoem. 

Sebagai penutup, peserta diskusi sepakat untuk membagikan hasil diskusi kepada pekerja yang lain terutama yang berstatus non-PNS. “Saya kira tadi selain diskusi sebenarnya mungkin kita juga bisa memikirkan membuat semacam informasi tertulis yang bisa disebarkan juga di sosial media begitu ya,” ungkap Nana. Narsoem juga menambahkan agar teman-teman dosen dapat mengadakan forum bagi teman-teman SDM untuk memberikan sosialisasi terkait dana pensiun agar lebih jelas.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Vanessa Laura Ellena