Telisik Sisi Kemanusiaan Eksil 65, Forum Selasar Fisipol Adakan Diskusi Peringati September Hitam

Sumber: Techverse.Asia

Dalam rangka memperingati peristiwa September Hitam, DEMA Fisipol UGM berkolaborasi dengan KOMAP Fisipol UGM untuk menyelenggarakan Forum Selasar Fisipol pada Kamis (21/9) di Taman Sansiro, Fisipol UGM. Mengangkat tajuk “Generasi yang Hilang, Menyusuri Kisah Eksil 65 dan Kemunduran Intelektual”, diskusi ini turut menghadirkan Evi Lina Sutrisno (dosen DPP UGM) dan Soe Tjen Marching (dosen SDAS London) beserta Tatiana Lukman, Sungkono, dan Arif Harsana yang kesemuanya merupakan korban eksil 65. 

Evi memulai diskusi dengan memberikan pemaparan terkait dimensi sejarah eksil 65. Dikatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan Indonesia, Soekarno mengirim banyak mahasiswa ke luar negeri pada waktu itu. Pasca lengsernya rezim Soekarno akibat peristiwa G30S/PKI, Soeharto melakukan penyaringan kepada mahasiswa yang dikirim ke negara berideologi kiri untuk mengetahui apakah mereka pendukung PKI atau bukan. Barang siapa yang teridentifikasi mendukung PKI atau enggan membuat pernyataan dukungan terhadap Soeharto, paspor mereka akan langsung dicabut. Di akhir kesempatan, Evi menuturkan bahwa pencabutan paspor sejatinya termasuk dalam tindakan pelanggaran HAM. “Tanpa paspor, ini membuat mahasiswa berada di posisi yang rentan karena tanpa paspor berarti tanpa kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan, mereka tidak dapat mengakses hak-hak sebagai warga negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Soe Tjen mengkritisi narasi yang menyatakan bahwa para eksil bukan korban sesungguhnya sebab mereka diasingkan di negara maju. Adanya narasi tersebut bermula dari anggapan bahwa pergi ke luar negeri merupakan privilese yang tidak bisa didapatkan sembarang orang. Privilese ini direpresentasikan oleh Soe Tjen dengan kesempatan bepergian ke luar negeri menggunakan pesawat ketika bepergian menggunakan kapal yang menghabiskan waktu berminggu-minggu masih menjadi satu-satunya opsi. Padahal, pada realitasnya, bagaimana eksil bertahan hidup sangat menyedihkan. Mereka seringkali harus berpindah-pindah dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain tanpa status kewarganegaraan yang jelas. Bahkan, ketika mereka kembali, sangat sedikit yang bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. “Yang tadinya privilege menjadi penderitaan, bahkan pemenjaraan bagi mereka. Siksaan fisik tidak ada, tapi siksaan mentalnya luar biasa,” tandasnya.

Pernyataan Soe Tjen ini rupanya dibenarkan oleh Sungkono, pembicara dalam diskusi sekaligus salah satu eksil yang kini menjadi warga negara Belanda. Sungkono menjelaskan bagaimana peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 awalnya tidak memiliki imbas signifikan kepada kehidupan para mahasiswa. Mahasiswa Indonesia di Uni Soviet termasuk dirinya tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki kehidupan yang layak. Hanya saja, setelah menyelesaikan pendidikannya, paspor yang telah dicabut oleh pemerintah membuat Sungkono tidak dapat kembali ke Indonesia. 

Sungkono menyebut bahwa keadaan pada waktu itu membuatnya risau. Di satu sisi, ia memiliki janji untuk kembali ke Indonesia dan mengaplikasikan ilmu yang telah ia peroleh. Akan tetapi, di sisi lain, Sungkono dihadapkan dengan fakta bahwa dirinya tidak bisa lagi kembali ke negara yang menjadi tanah kelahirannya itu. “Ketika saya tamat, saya ingat pesan Ir. Thayeb untuk pulang, tapi kok tidak boleh pulang?” ungkap Sungkono saat menjelaskan keadaanya setelah pencabutan paspor yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Pencabutan paspor yang membuat Sungkono tidak lagi memiliki kewarganegaraan juga memaksanya beberapa kali berpindah tempat. “Saya harus jadi musafir. Saya memang betul berkelana dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negeri ke negeri lain,” ujarnya. Sungkono diketahui berpindah dari Uni Soviet dan memilih untuk tinggal di negara kiri lain, yaitu China selama tujuh tahun. Selain dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan, Sungkono dan para eksil 65 dipaksa untuk meninggalkan keluarga yang kemudian turut menambah beban selain pada fisik. Bahkan, pada tahun 1995 setelah Sungkono mendapat paspor Belanda dan dapat kembali ke Indonesia untuk pertama kali, ia telah kehilangan beberapa anggota keluarga, termasuk ibunya yang meninggal pada saat Sungkono berstatus sebagai eksil. Maka, pernyataan Soe Tjen yang menyebut penderitaan korban eksil 65 berat adalah benar. Mereka, para eksil harus menghadapi banyak tekanan dari segi psikis selama mereka diasingkan. “Penderitaan batin tidak bisa terobati sampai sekarang,” imbuh Sungkono.

Pengasingan mahasiswa yang terdeteksi berideologi kiri atau menentang Soeharto ini nyata menjadi bentuk pelanggaran HAM berat. Perlunya waktu hingga lebih dari 50 tahun untuk pemerintah mengakui peristiwa ini juga menimbulkan pertanyaan tentang apa alasan yang mendasari keputusan tersebut. Namun, di sisi lain, Arif yang juga merupakan eksil memandang pengakuan atas pelanggaran HAM sebagai awal yang baik. “Pernyataan Jokowi sebagai kepala negara yang mengakui telah terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat itu bisa digunakan untuk membuka pintu pengungkapan sejarah,” ujar Arif. Ia juga berpendapat bahwa selain negara, peran mahasiswa dibutuhkan untuk menggalakkan diskusi terkait peristiwa 1965 agar tidak lagi terjadi penyelewengan sejarah dan para eksil segera memperoleh keadilan.

 

Penulis: Devira Khumaira & Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Salsabilla Azzahra Octavia

Tuntut Keadilan Iklim di Indonesia, Aksi GCS Gelar Parade Bertemakan “Apa Perlu Alien untuk Mengurus Bumi?”

Aksi GCS Jogja di Titik 0. Sumber: dokumentasi pribadi

Aksi Global Climate Strike kembali diadakan pada Jumat (15/9) di Malioboro, Kota Yogyakarta, dengan mengangkat tema “Apa Perlu Alien untuk Mengurus Bumi?”. Climate Rangers Jogja yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas lingkungan lainnya di Jogja mencoba menyusupi topik alien yang sedang viral di media sosial dengan isu-isu krisis iklim untuk menarik perhatian masyarakat. Dalam aksi ini, Climate Rangers menggunakan pendekatan seni, yaitu parade yang menampilkan peserta mengenakan kostum hitam dengan dihiasi lampu-lampu layaknya alien, poster, dan boneka besar berbentuk alien untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap isu-isu krisis iklim. Melalui aksi Global Climate Strike kali ini, Climate Rangers Jogja ingin meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar bahwa krisis iklim sedang terjadi dan perlu adanya tindakan nyata untuk menghentikan hal tersebut.

Terdapat dua isu utama yang disuarakan melalui parade kali ini, yaitu isu regional dan isu nasional. Isu regional membahas mengenai tiga isu krisis iklim yang ada di Yogyakarta. Pertama, regulasi sampah yang belum terkelola dengan benar mampu mendorong terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah yang berdampak pada meningkatnya produksi emisi gas rumah kaca. Kedua, minimnya transportasi umum membuat penggunaan kendaraan pribadi terus meningkat sehingga emisi dan polusi juga ikut meningkat. Ketiga, kurangnya ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas udara dan suhu lingkungan. 

Pada tingkat nasional sendiri, terdapat dua isu utama yang diangkat. Pertama, transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Ketergantungan bangsa Indonesia akan energi fosil memberikan dampak negatif terhadap iklim yang ada di bumi. Polusi yang dihasilkan oleh penggunaan energi fosil menjadi isu kedua yang aksi ini coba untuk suarakan. Tidak hanya mengganggu keseimbangan iklim, polusi tersebut juga berbahaya bagi kesehatan masyarakat. “Sekarang kita udah bisa lihat sendiri ada polusi di Jakarta, udah buat anak-anak kecil batuk sakit gitu. Apa jadinya nanti, sekarang aja udah kayak gitu,” ujar Ara, salah satu bagian dari Climate Rangers Jogja. 

Aksi Global Climate Strike kali ini menjadi salah satu langkah dari perjalanan panjang Climate Rangers untuk mendapatkan keadilan, terutama dari pemerintah. “Yang pasti, akan ada lagi terus sampai kita didengar,” ucap Ara. Pemerintah sebagai aktor utama dalam menciptakan kebijakan atau peraturan terkait krisis iklim masih belum melaksanakan tugasnya dengan benar. “Ekspektasi yang pertama dan dari tahun-tahun sebelumnya juga, pemerintah mendeklarasikan Indonesia darurat iklim, karena mau enggak mau pemerintah adalah aktor kuncinya,” ujar Raafi, salah satu bagian dari Climate Rangers Jogja. Deklarasi Indonesia krisis iklim oleh pemerintah mampu mendorong kesadaran di kalangan khalayak umum. Hal tersebut mampu menciptakan perubahan perilaku dan aksi-aksi untuk mengatasi krisis iklim dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ramainya isu pemilu 2024, mereka berharap isu krisis iklim dapat dimasukkan ke dalam debat pemilu dan aksi-aksi calon presiden Indonesia. 

Aksi Global Climate Strike menjadi salah satu media bagi komunitas-komunitas lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah mengenai krisis iklim yang sedang terjadi di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Harapannya, aksi Global Climate Strike dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang mampu menyelamatkan lingkungan serta menciptakan masyarakat yang melek akan bahayanya krisis iklim. “Untuk pemerintah sendiri, yang spesifik pertama adalah transisi ke energi yang terbarukan. Stop penggunaan fosil, batu bara, dan lain sebagainya yang emisinya tuh besar banget dan berdampak ke seluruh aspek kita. Terus juga transportasi publik, kita bisa lihat polusi di mana-mana sekarang,” jelas Raafi.  Raafi juga mengungkapkan, “Kita pingin apa yang terjadi lima tahun berdampak ke sepuluh, dua puluh, tiga puluh, hingga generasi yang akan datang.” Aksi Global Climate Strike akan terus berjalan hingga keluhannya didengar dan harapan yang sebelumnya terkabulkan. 

 

Penulis: Nur Intan Rahmasari

Penyunting: Salsabilla Azzahra Octavia

Kritik Orientasi Neoliberalisme Pendidikan, USER UGM Menggelar Pameran Seni Bertemakan “Padepokan Bulaksumur”

Sumber: dokumentasi pribadi

Senin (11/9) telah dibuka serangkaian acara pameran karya yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa USER UGM bertajuk Gamarupa dengan tema “Padepokan Bulaksumur”. Pemilihan tema “Padepokan Bulaksumur” sendiri merupakan representasi dari aspek ruang yang sangat dekat dengan mahasiswa, yaitu kampus UGM. Melalui tema tersebut, para seniman ingin meningkatkan kesadaran akan ruang yang dihuni oleh para mahasiswa sehingga diharapkan bisa memutuskan laku yang tepat selama ia menimba ilmu di ruang kampus. Harapannya, kampus tidak semata-mata mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia industri dan kerja, tetapi tujuan yang paling esensial adalah memerdekakan manusia. Salah satunya melalui apresiasi bakat dan keterampilan yang merepresentasikan kedalaman pikir, kebebasan berpendapat, dan idealisme para seniman. 

Tema yang diangkat dalam pameran ini merupakan kelanjutan dari Gamarupa sebelumnya yang menyatakan kekhawatiran seniman terhadap dirinya sendiri sehingga mereka memutuskan untuk melakukan penggalian kembali ke dalam diri. Menindaklanjuti tema tersebut, Gamarupa tahun ini memutuskan untuk melakukan penggalian diri keluar dengan mengangkat isu personal untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, yaitu nilai ke-UGM-an. Lebih lanjut, pameran ini ingin menguatkan kembali pemahaman dan pemaknaan mahasiswa terhadap nilai-nilai ke-UGM-an. Gayuh selaku Koordinator Umum Gamarupa tahun 2023 mengatakan,  “Tujuan pameran ini adalah ingin mengingatkan lagi kepada mahasiswa tentang apa yang seharusnya dilakukan selama berdinamika di kampus UGM serta menginternalisasikan lagi tentang nilai-nilai ke-UGM-an kepada para mahasiswa yang semakin kesini semakin kurang.” 

Acara tersebut berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 11-15 September 2023 dari pukul 13.00 – 20.00 WIB di Gallery Rumah DAS, Condongcatur. Pameran yang diselenggarakan ini merupakan wadah dan format apresiasi bagi seniman mahasiswa UGM dengan menampilkan karya seniman USER. Padepokan Bulaksumur terdiri dari berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran seni, penampilan musik, bedah karya, rembug seni, hingga lokakarya. Pameran ini tidak hanya berdiri pada sisi positif UGM, berbagai kritik terhadap permasalahan yang ada disampaikan pula, termasuk UKT yang tinggi, pertanyaan mengenai peran seorang akademisi, hingga masalah-masalah personal yang sering dialami oleh mahasiswa, seperti FOMO dan objektifikasi.

Salah satu karya memperlihatkan sepatu dan sandal yang tertancap di atas beberapa tumpukan pasir. Uniknya, hanya ada 1 sepatu yang dikelilingi batu dan keramik tajam, menghadap 13 sandal. Karya dari seorang mahasiswa antropologi ini terinspirasi dari pengalaman personal selama riset yang ia lakukan di Kali Code, Yogyakarta. Pada kunjungan pertamanya dengan memakai sepatu, Aqil yang saat itu datang ke Kali Code mendapatkan tatapan tajam dari warga sekitar. Namun, ketika hari setelahnya memakai sandal, Aqil mendapatkan reaksi lebih hangat. Sebuah fenomena yang aneh menurutnya.

Dari keterangan seorang tokoh masyarakat di Kali Code yang ia temui, Aqil mendapatkan informasi bahwa banyak peneliti yang datang bukan mencari solusi, tetapi malah menambah masalah untuk risetnya. “Siapa sih yang membutuhkan? Apakah masyarakat yang membutuhkan peneliti untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka atau justru peneliti yang butuh masyarakat untuk meningkatkan jabatannya?” ucap Aqil. Melalui karyanya, Aqil berusaha mendorong para akademisi untuk memurnikan tujuan riset. 

Poin selanjutnya yang ingin Aqil tekankan adalah metode penyampaian riset bukan sekadar berkutat pada pengumpulan data, tetapi juga metode penyampaiannya. Menurutnya, esensi riset adalah menyejahterakan masyarakat. Dengan tujuan itu, riset dapat dijadikan sebuah karya yang dapat dipahami dan dinikmati khalayak umum. Alih-alih menumbuhkan kebencian, Aqil menuangkan pengalamanya yang kurang mengenakkan menjadi karya dan refleksi bermakna.              

Secara lebih luas, Irham selaku kurator yang hadir pada acara pembukaan Gamarupa 2023 mengungkapkan bahwa pameran ini tidak jauh-jauh dari ruang yang kita huni selama ini. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pameran ini ingin mempertanyakan kembali sejauh mana UGM bisa mewadahi mahasiswa untuk belajar, bukan hanya pada ranah akademis, tetapi juga tentang nilai kehidupan lainnya. Hal tersebut sarat akan definisi padepokan yang dulunya berperan sebagai tempat untuk belajar apapun. “Pada akhirnya, karena mahasiswa akan hidup dengan masyarakat, maka apa yang harus dipelajarinya lebih dari ranah akademis semata. “Oleh karena itu, kampus UGM seharusnya bisa menjadi padepokan yang berperan sebagai jembatan proses hidup seseorang, tempat dia memaknai dan mengisi waktu mengembaranya dalam memperkaya ilmu pengetahuan,” ungkap Irham.

 

Penulis: Mas Intan Putri Apriani & Syifa Rizqi Amalia

Penyunting: Ade Zahra Putri Aribowo

Serial Diskusi Buku Sintesa: Menilik Racun Neoliberal dalam Paradigma Perguruan Tinggi di Indonesia

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis sore (31/8), telah terlaksana serial diskusi bedah buku LPPM Sintesa yang berkolaborasi dengan Fisipol Corner UGM. Diskusi kali ini mengangkat buku dari seorang penulis asal Inggris, John Smyth, dengan judul The Toxic University: Zombie Leadership, Academic Rockstar, and Neoliberal Ideology. Berkegiatan di Selasar Barat Fisipol UGM, tidak hanya mahasiswa Fisipol saja, dosen dari kampus lain pun turut hadir dalam kegiatan ini. Pemateri diskusi ini, antara lain Dr Sigit Riyanto dari fakultas hukum UGM, Muchtar Habibi dari Komite Persiapan Pembentukan Serikat Pekerja Fisipol sekaligus dosen departemen Manajemen Kebijakan Publik, serta Alfina Rosyidah sebagai representasi mahasiswa Fisipol UGM. Diskusi diawali dengan membahas gambaran permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut Sigit, John Smyth dalam bukunya menggambarkan dengan akurat mengenai realitas kondisi perguruan tinggi Indonesia saat ini. “Sekarang, kita menghadapi situasi kebingungan di dalam pendidikan,” papar Sigit. “Ada beberapa program dari pemerintah pusat yang saya amati dan saya alami menimbulkan nervous.”

Paradigma pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya pada perguruan tinggi sendiri, belum mampu untuk menyaingi pendidikan di dunia. Dapat dikatakan bahwa tradisi literasi yang kurang masih menjadi permasalahan utama. Selain itu, kontribusi dari pendidikan tinggi Indonesia yang masih terbatas menjadi gambaran pendidikan Indonesia saat ini. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya efektivitas pengelolaan pendidikan di Indonesia. “Nah, sehingga jangan-jangan persoalan (pendidikan Indonesia) juga ada persoalan autoimun dalam lingkungan pendidikan atau (persoalan) pengelolaan pendidikan sendiri,”  jelas Sigit. 

Beragam persoalan pendidikan di Indonesia tersebut tergambar melalui buku dari John Smyth. Sigit menjelaskan bahwa perguruan tinggi, termasuk UGM sendiri, mulai membentuk lingkungan toxic. Kondisi tersebut dipacu oleh campur tangan neoliberalisme perguruan tinggi. “Aktivitas marketizalism (di kampus) tentunya mengacu pada paradigma atau pendekatan yang sebagaimana dibutuhkan oleh agenda-agenda neoliberal ini,” tutur Sigit.

Racun pendidikan tinggi hari ini, tulis Smyth yang diungkapkan Habibi, berpangkal dari ideologi neoliberal. Secara sederhana, Habibi mengatakan ideologi neoliberal dalam konteks pendidikan tinggi. “Sama saja dengan korporatisasi pendidikan tinggi, bagaimana pendidikan tinggi menjadi kaya korporat,” ujar Habibi. Oleh karenanya, hal yang dijual kampus dewasa ini tentu saja gelar akademik, proses kuliah, dan yang mengkhawatirkan, pengetahuan yang dikapitalisasi.

Lingkungan yang disebut beracun ini dapat dijumpai lewat memudarnya budaya intelektual yang ada di perguruan tinggi, seolah-olah output dari berkuliah hanya menjadi seorang “tukang”. Budaya intelektual, seperti cara berpikir kritis di perguruan tinggi, telah dimatikan oleh sistem neoliberalisme pendidikan. “Bagaimana ada kesempatan berpikir kritis untuk memperbaiki hal yang baru kalau tidak mengkritik sesuatu yang ada sekarang? Critical thinking-nya sudah dimatikan sekarang,” jelas Habibi. 

Racun lain tertera pada sub judul Zombie Leadership. Zombie Leadership digunakan Smyth untuk menggambarkan sesuatu yang sudah mati. Habibi mengungkap, “Yang mati sebenarnya ide-ide fundamentalisme pasar itu, bahwa semua hal itu kalau diserahkan ke pasar akan teratasi dengan dirinya sendiri.”  Pengertian lain untuk menjelaskan apa itu Zombie Leadership dengan mempertanyakan siapa yang menguasai kampus hari ini. Yang menguasai kampus bukan lagi kepemimpinan intelektual, melainkan apa yang ditulis Smyth sebagai manager. “Kepemimpinan di kampus itu perlu diimpor (diisi) oleh orang-orang yang paham tentang kepemimpinan itu ya biasanya dari manajemen,” imbuh Habibi. Imbasnya, kampus bukan lagi menjadi identitas intelektual, melainkan lembaga manajerial yang mengikuti logika pasar.

Muncul pembahasan menarik, bagaimana Academic Rockstar tampil? Sang Rockstar tampil yang tulis Smyth dibahas Habibi sebagai bagian diskusi. Habibi mengemukakan, “Semuanya bermula dari hibah riset yang kompetitif.” Habibi menambahkan, “Hibah riset yang kompetitif kayak gitu, sudah jumlahnya yang penerimaanya dikit, mereka ini teman-temanya kan sudah ditentukan. Para donor itu menggunakan argumen bila riset-riset didanai kalau dia bisa co-op atau deals with real world problem.” Jelas saja, apa yang dimaksud persoalan yang nyata? Tentu saja persoalan yang bermanfaat bagi sistem neoliberal. “Kalau Anda bicara social inequality, ya maaf mas, kita (akan) menagih dana dan Anda enggak akan dapat diperintah, (apalagi) Anda bicara social class, kelas sosial, kapitalisme,” seru Habibi sebagai hal yang mengancam bagi sistem. Jadi, siapa itu Academic Rockstar? Academic Rockstar—yang sebenarnya mereka korban—adalah mereka yang kompromis, melakukan selfcensorship, dan mereka sang peneliti kapitalis.

Dari sudut pandang mahasiswa, neoliberalisasi pendidikan tinggi tentu saja berimbas pada mereka. Selain berimbas terhadap pengeluaran material yang semakin banyak jumlahnya, neoliberalisasi berimbas pula terhadap gaya hidup mahasiswa yang semakin individualis. Penyebab tersebut disebut Alfi sebagai komodifikasi mahasiswa terhadap pasar tenaga kerja. Alfi sebagai mahasiswa sosiologi menceritakan pengamatan yang dialaminya. “Banyak banget mahasiswa yang ikut MBKM atau ikut UKM yang benar-benar mendalami sesuai karir mereka,” curahnya. Dalam cerita lain, Alfi menambahkan, “Juga mahasiswa ini sendiri bersaing gitu dengan teman-teman yang lain (dengan) ikut MBKM dan sebagainya.”

Racun neoliberal pendidikan di Indonesia hari ini dapat dilihat dari diterapkannya privatisasi  bahwa persoalan dan kewenangan hanya ada padanya. Privatisasi perguruan tinggi yang saat ini dilakukan adalah dengan mengubah status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di beberapa perguruan tinggi. Ketika diterapkannya PTN-BH, subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi menurun. Konsekuensinya, biaya pendidikan semakin mahal. Oleh karenanya, buku dan diskusi ini relevan untuk membaca kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin menjadi one dimensional authority.

 

Penulis: Fatihah Salwa Rasyid & Resha Allen Islamey

Penyunting: Chansya Beryl Farahdiba