Buruh Semakin Nelangsa dan Tantangan Pengorganisasian

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis (2/5), Fisipol Corner UGM kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Nelangsa Buruh Kerah Putih: Refleksi dan Masa Depan Pengorganisasian”. Bertempat di Selasar Barat Fisipol UGM, diskusi menghadirkan empat narasumber, yaitu Amirah Wahdi, seorang dokter; Anastasia Larasati, guru SMP Tumbuh sekaligus eks anggota Serikat Pendidik dan Kependidikan Yogyakarta (SPPKY); Suci Lestari Yuana, dosen sekaligus anggota Serikat Pekerja Fisipol (SPF); dan Nur Hidayah Perwitasari, jurnalis freelance sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Buruh, ruang dialog ini menyoroti isu buruh formal dan pengorganisasian dari setiap profesi narasumber. 

Larasati membuka diskusi dengan pemaparan masalah yang dihadapi oleh pekerja formal. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pekerja formal saat ini tak lepas dari penyangkalan bahwa pekerja formal merupakan buruh. “Cukup sulit menyadarkan teman-teman guru ini karena banyak dari mereka yang menyangkal bahwa guru itu bukan buruh,” ujar Larasati. Ia menyebut masih terdapat banyak guru yang berpasrah pada kondisinya saat ini dengan gaji di bawah UMR. Larasati selanjutnya menambahkan jika anggapan “guru sebagai pahlawan” menyebabkan sulitnya mengorganisasi guru dalam serikat pekerja.

Tak jauh berbeda dengan Larasati, Nana mengungkapkan bahwa beberapa dosen memiliki pandangan yang serupa. Ia menceritakan pengalamannya saat salah satu dosen senior menjelaskan bahwa menjadi dosen adalah sebuah profesi, bukan sekadar pekerjaan buruh. Nana juga menuturkan bahwa serikat pekerja hadir bukan untuk memperdebatkan istilah dosen sebagai profesi atau pekerja, tetapi untuk memperjuangkan situasi dan kondisi kerja yang layak. “Situasi kerja kita itu masih banyak yang tidak layak, dari dua puluh tahun yang lalu sampai sekarang SK-nya itu masih tidak tetap gitu,” ujar Nana. 

Kemudian, Amirah menyebutkan, beban kerja dan pendapatan yang didapatkan dari menjadi dokter praktik tidak sebanding. “Tidak ada uang pensiun, tidak ada cuti sakit, tidak ada cuti hamil, yang ada ya harus [terus] bekerja karena kalau tidak kerja tidak akan ada pendapatan,” tutur Amirah. Ia menilai jika ingin hidup dari praktik menjadi dokter harus sanggup bekerja dari malam hingga malam lagi.

Selanjutnya, Wita memaparkan permasalahan di bidang media yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebutkan bahwa informasi dari media sosial saat ini lebih diminati dibanding media resmi yang telah terverifikasi hingga berimbas pada banyaknya perusahaan media yang gulung tikar dan PHK jurnalis. Wita menambahkan permasalahan yang dihadapi juga ada pada pekerja lepas dan penulis konten yang dituntut menulis dari berbagai sumber tetapi hanya mendapatkan sedikit upah. “Sehari mampu berapa sih dengan sumber yang banyak gitu, 15 ribu gitu tapi kalo misalnya udah dia udah nggak layak yaudah di cut aja gitu,” jelasnya.

Merespons persoalan sebelumnya, para pekerja membutuhkan pengorganisasian dalam rangka menghimpun individu dari bidang profesi yang sama. Agar pengorganisasian tetap hidup, Nana beropini bahwa isu personal yang hendak diperjuangkan menjadi hal krusial. Ia menuturkan, tanpa adanya isu ini, individu tidak akan bertahan lama karena tidak ada motivasi kuat yang mendasari ketika bergabung dalam serikat pekerja. Ia juga tidak menitikberatkan pada kuantitas anggota, melainkan berorientasi untuk menggerakkan individu dengan tujuan yang sama dan melaksanakan agenda rutin. “Ini sudah ada loh orang-orang yang semangat dan siap bergerak, kenapa kita nggak fokus aja sama yang udah satu suara,” ujar Nana.  

Di lain pihak, Wita memaparkan perihal pentingnya pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan advokasi di AJI agar terus berjalan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari iuran anggota maupun penyisihan dana sisa kerja sama dengan pihak lain yang nantinya akan diputar untuk operasional organisasi. Lebih lanjut, Wita menambahkan pengorganisasian dalam aspek keanggotaan, menurutnya, keanggotaan di AJI Yogyakarta bukanlah masalah karena kebijakan pers mahasiswa bisa menjadi anggota AJI. Namun, terdapat beberapa AJI di kota lain yang mengalami kendala mengenai hal tersebut. “Sebenarnya ada dua AJI yang akan dibekukan tahun ini karena kurang anggota, anggotanya habis salah satunya Purwokerto,” tutur Wita.

Berbeda dengan Nana dan Wita, Larasati justru menuturkan bahwa SPPKY kala itu masih berfokus untuk membangun kesadaran kolektif para guru terkait hak dasar yang seharusnya diperoleh. “Jadi untuk sampai ke bagaimana serikatnya itu bisa dihidupi, belum terpikirkan sampai disitu,” ucapnya. Sementara itu, Amirah memandang dokter tidak perlu membentuk pengorganisasian berupa serikat pekerja. Hal yang melandasi pandangan ini adalah dokter sudah memiliki wadah tersendiri, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga ia khawatir akan terjadi konflik horizontal jika serikat pekerja tetap dibentuk. “Di negara kita ini kan sukanya konflik horizontal nih, jadi kalau misalnya nanti dibuat lagi, berantemnya cuma antara IDI sama serikat pekerja,” pungkasnya. 

 

Penulis: Adinda Rahmania & Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Banyu Langit: Rekam Kearifan Lokal Masyarakat Wotawati Menghadapi Krisis Iklim

Kamis (02/05), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Critical Pedagogy Indonesia (CPI), Center for Transdisciplinary and Sustainability (CTSS) Institute Pertanian Bogor (IPB), dan Samdhana Institute menyelenggarakan Talkshow bertema “Crisis and Resilience: Water, Climate, Food and Local Wisdom in Wotawati, Gunungkidul, Yogyakarta”. Selain talkshow, acara ini juga diselingi dengan nonton bareng film dokumenter Banyu Langit yang membahas pengetahuan lokal Dusun Wotawati, Gunungkidul dalam menghadapi krisis iklim. Talkshow yang berlangsung di kantor PSPK, dipandu oleh  A.B. Widyanto sebagai moderator. Selain itu,  talkshow ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Mohammad Ghofur, Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM; Sugeng Bayu Wahyono, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; Damayanti, Kepala CTSS Universitas IPB; dan Langit Gemintang M.H., sebagai salah satu tim filmmaker Banyu Langit.

Talkshow dibuka dengan pemutaran film Banyu Langit yang kemudian dilanjutkan oleh Langit dengan meringkas mengenai kondisi masyarakat Wotawati yang menghadapi krisis iklim terutama kekeringan. Masyarakat Wotawati memanfaatkan teknik pertanian tadah hujan untuk mengairi sawah mereka selama musim kemarau. Selain itu, Langit menjelaskan bahwa masyarakat Wotawati juga menggunakan sistem pranata mangsa untuk menentukan siklus musim tanam dan panen berdasarkan pola hujan. Namun, perubahan iklim mengakibatkan ketidakstabilan pola cuaca sehingga sistem pranata mangsa tidak lagi dapat diandalkan. “Saya bisa merasakan perjuangan masyarakat Wotawati menghadapi krisis iklim. Ketika kekeringan mereka susah mendapatkan air, tetapi kalau musim hujan sawah mereka akan tenggelam. Ibarat pepatah, ‘maju kena-mundur kena’,” terang Langit.

Melanjutkan pembahasan Langit, Ghofur memberikan tiga catatan yang dapat diambil dari film dokumenter Banyu Langit. Pertama, pranata mangsa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang ‘mempunyai konotasi kuno’. Kedua, masalah krisis iklim dapat dihadapi dengan konsep ekologi ruang lokal, yang mana setiap daerah mempunyai caranya tersendiri, seperti masyarakat Wotawoti dengan kepercayaan pranata mangsanya. Ketiga, antara praktik pengetahuan tradisional dengan sains modern yang mencakup penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan. “Sudah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan jika pengetahuan lokal memberikan wawasan baru terhadap perubahan iklim sehingga dapat membantu mengembangkan strategi adaptasi bagi masyarakat lokal,” kata Ghofur. 

Panel diskusi dilanjutkan oleh Bayu dengan membahas penyebab permasalahan pertanian Indonesia yang tidak adanya keragaman dalam produktivitas penanaman pertanian karena instrumen kebijakan negara yang digerakkan oleh global. Menurutnya, tindakan ini membuat keragaman dan kearifan lokal yang telah dibangun lama-lama menjadi pudar. “Era Orde Baru menghancurkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena pertanian diarahkan sebagai sarana utama pertumbuhan ekonomi. Petani menjadi tidak punya keragaman serta pengetahuan lokal,” serunya. 

Pembahasan terakhir oleh Damayanti datang dari konsep transdisiplin. Ia membawa teman-teman dari bidang non pertanian untuk melintasi disiplin ilmu. Berangkat dari perkataan Bayu untuk jangan hanya mengukur suatu hal dengan sains, Damayanti menjelaskan bahwa transdisiplin adalah bidang yang tepat untuk mengukur suatu hal karena mengintegrasikan dua bidang, baik pengetahuan sains maupun pengetahuan tradisional. “Nah, konteks mengenai transdisiplin membicarakan bahwa bisa tidak ya sains ini bertemu dengan bidang ini,” ucapnya.

Damayanti melanjutkan permasalahan krisis iklim yang dihadapi Dusun Wotawati. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan cara pengembangan pengetahuan antara pengetahuan sains dan pengetahuan tradisional. Menurutnya, sains membuat seseorang untuk berpikir secara reduction-based agar memahami keseluruhan hubungan antar bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan cara berpikir pengetahuan tradisional adalah dengan sistem, yang artinya untuk memahami keutuhan dari sistem tidak perlu mendefinisikan karakteristik dari bagian-bagiannya. “Transdisiplin harus diimplementasikan karena titik temu antara reduction thinking dan system thinking dapat membuat masyarakat kuat dalam menghadapi masa depan, termasuk krisis iklim,” ujarnya. 

 

Penulis: Desti Nicawati, Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Nur Intan Rahmasari

Matinya Demokrasi Indonesia pada Pemilu 2024, Fisipol Corner UGM Bersama Kampus Menggugat Adakan Diskusi Publik

Kamis (28/03) Fisipol Corner UGM bersama Kampus Menggugat menggelar diskusi publik bertajuk “Matinya Demokrasi dan Agenda Gerakan Rakyat”. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Koentjoro, Ketua Komisi Dewan Guru Besar Bidang Etika Moral dan Ke-UGM-an; Irsyad Ade Irawan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia; dan Amalinda Savirani, Dosen Politik dan Pemerintahan UGM. Acara yang digelar di Selasar Barat Fisipol UGM ini merupakan tanggapan dan pembahasan atas berbagai isu dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan pengikisan norma demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Diskusi diawali oleh Koentjoro dengan menjelaskan argumennya tentang kondisi demokrasi dan model-model pendidikan saat ini yang dinilai menyesatkan bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, para dosen dan akademisi memiliki peran untuk mencerdaskan bangsa atas berbagai upaya kecurangan dan gerakan pembodohan rakyat. Sebagai contoh, ia menyebutkan mengenai keberpihakan presiden atas pemilu kemarin yang mencoba membodohi rakyat melalui penafsiran pasal yang keliru. “Ketika Pak Jokowi melihat [pasal] bahwa presiden boleh kampanye, itu hanya bicara pasal 299. Padahal masih banyak rangkaian pasal di bawahnya yang tidak diperhatikan. Karena itu, kalau menurut saya, hal ini perlu kita ingatkan,” paparnya.

Dalam lingkup legislatif, Koentjoro mengatakan masih marak terjadinya praktik politik uang di masyarakat, serta praktik-praktik kecurangan lainnya. Seperti praktik sandera politik, menjadi salah satu praktik kecurangan yang berorientasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang menghambat jalanya demokrasi di Indonesia. “Sehingga praktik-praktik seperti ini yang membuat demokrasi gak akan pernah bisa terwujud,” ujarnya.

Koentjoro juga berpandangan tentang pentingnya membangun ideologi sebagai dasar rasionalitas dalam menjalankan kelangsungan politik. “Pola-pola politik yang tidak berdasar pada ideologi perlu kita rombak. Dan itu juga yang terjadi kenapa pola-pola ideologi ini sebenarnya juga mulai menumbuhkan sense of rationalism,” jelasnya. Ia juga menjelaskan tentang kondisi masyarakat saat ini yang justru sebaliknya, tidak terbiasa dengan ideologi dan mengesampingkan sisi rasionalitas dalam menentukan pilihan suara.

Di lain pihak, Irsyad sebagai representasi dari Partai Buruh merespons pesta demokrasi dengan cara golput (golongan putih) atau tidak memilih pada pemilihan umum presiden. Menurutnya, golput dipilih sebab partai-partai yang mengusung para calon presiden mayoritas ikut mendukung Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sehingga ia tidak yakin jika UU tersebut bisa direvisi atau bahkan dicabut. Ia juga memperkuat bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya adalah hal yang membunuh buruh, mulai dari persoalan pesangon hingga hak cuti karyawan. “Pertanyaannya adalah apakah mungkin menitipkan agenda-agenda perburuhan itu kepada para capres?” singgung Irsyad.

Dugaan kecurangan pemilu menjadi pembicaraan hangat pula dalam diskusi ini. Irsyad mengemukakan, setidaknya ada enam dugaan kecurangan yang meliputi intimidasi pada pemilih, masalah pungut hitung suara, dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Selain itu, surat suara yang sudah tercoblos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan netralitas pejabat negara menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas. Dari permasalahan tersebut, demokrasi yang bermakna seakan sudah hilang dan hanya menyisakan demokrasi prosedural saja. “Jadi intinya cuma ada prosedur demokrasi, pilpres lima tahun sekali, pilkada lima tahun sekali, terus pilkades sekarang sembilan tahun sekali ya,” jelas Irsyad.

Berbeda dengan Irsyad, dalam menanggapi matinya demokrasi, Linda lebih menitikberatkan pada buku yang berjudul How Democracies Die karya Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky. Menurutnya, buku tersebut mampu mencerminkan keadaan Indonesia pasca Pemilihan Umum 2024, Februari silam. Kondisi demokrasi menjadi semakin kritis di tangan masyarakat sipil melalui aturan main yang telah dirancang sedemikian rupa. “Demokrasi itu mati justru dengan cara demokratis. Itu pesan utama dari buku yang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan dalam konteks Indonesia pasca pemilu,” ujarnya.

Linda juga memaparkan terkait pendekatan institusionalis yang digunakan oleh Levitsky. Pendekatan tersebut, pada dasarnya sangat menekankan partai politik sebagai media untuk mempertahankan demokrasi dan benteng bagi otoritarian. “Nah ini menarik karena nanti bisa kita bandingkan, kira-kira kalau logika yang sama dipakai di Indonesia, bisa nggak ya?” tanyanya. Linda beropini bahwa kondisi di Indonesia berbanding terbalik dengan Amerika Latin, tempat Levitsky berasal. Oleh karena itu, partai politik justru bisa memperburuk kondisi demokrasi.

Linda menutup diskusi dengan pernyataan tentang demokrasi Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi pingsan menuju ambang kematian. Pingsan sendiri merujuk pada situasi masih adanya kebebasan berpendapat dan ruang terbuka bagi publik untuk mengkritisi suatu isu. Sementara itu, Irsyad berpesan untuk terus menjaga demokrasi dan jangan sampai hanya elite politik yang menguasainya. Keduanya sepakat bahwa warga negara harus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan roh demokrasi. Salah satunya melalui pembentukan aliansi mencakup berbagai kalangan yang di dalamnya terdapat individu dengan kesamaan gagasan-gagasan demokrasi.

 

Penulis: Adinda Rahmania & Akmaludin Zaim

Penyunting: Fatihah Salwa Rasyid

Kampus Semakin Kapitalis dan Otoriter dalam Diskusi Buku “Kampus Hari Ini: Mahal, Menindas, dan Kehilangan Integritas

Sumber: dokumentasi pribadi

Social Movement Institute (SMI) telah menggelar peluncuran serta bedah buku berjudul “Kampus Hari Ini: Mahal, Menindas, dan Kehilangan Integritas” pada Rabu (20/3). Selain kehadiran Eko Prasetyo (penulis “Kampus Hari Ini”), diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama lainnya, yaitu Made Supriatma (peneliti ISEAS Singapura), Okky Madasari (pendiri Omong-Omong Media), Muhammad Rafly (Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga), dan Ganta Semendawai (Aliansi Pendidikan Gratis). Diskusi yang berlokasi di Green House Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini berfokus pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) sekaligus minimnya ruang bebas berekspresi bagi mahasiswa.

Eko mengawali diskusi dengan memaparkan terkait dasar penulisan bukunya bahwa kampus telah mengalami kehancuran akademik. Kehancuran tersebut tergambar melalui retaknya mimpi mahasiswa untuk menjadi intelektual dengan biaya kuliah yang terjangkau. Eko juga meyakini bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan “akal-akalan” pemerintah yang seolah mendesain kampus menjadi tempat yang hanya mempersiapkan mahasiswanya bekerja. “Mahasiswa dibiarkan merdeka dalam menjelajahi pekerjaan, tetapi sulit sekali untuk dibiarkan merdeka untuk beradu intelektual di ruang diskusi,” ujarnya.

Selaras dengan Eko, Made berkomentar bahwa buku “Kampus Hari Ini” merupakan buku yang sangat agitatif, yaitu mendasar atas perasaan dan keadaan. Pertama, menggambarkan realita sosial bahwa masyarakat menengah ke bawah yang sulit untuk bert UIahan kuliah karena kampus telah terindustrialisasi. “75 tahun kita merdeka, orang masih antre beras dan tidak ada satu pun perguruan tinggi yang mempertanyakan mengapa ini terjadi,” ungkap Made.

Kedua, Made melanjutkan bahwa ketidakmaksimalan kampus dalam menyediakan ruang kebebasan dan bermanuver bagi mahasiswanya. Made menyinggung mahasiswa yang ingin membuat perubahan harus dianggap menjadi biang masalah. Ia menambahkan aksi pemberontakan juga wajib diikuti dengan landasan berpikir kritis. “Jangan menganggap remeh demo. Itu jauh lebih berharga daripada Anda magang. Orang memang perlu melakukan magang, tetapi mengelola organisasi dan memimpin massa merupakan ilmu yang mahal,” tegas Made.

Okky menilai kampus mulai kehilangan keberanian untuk bicara sejalan dengan tingginya biaya kuliah dan rendahnya kesejahteraan dosen. Menurutnya, kampus saat ini melahirkan mahasiswa yang pragmatis. “Lebih cepat lulus, lebih baik. Kita bisa magang, ngapain harus berorganisasi kalau organisasi nggak ada nilainya, magang bisa menambah poin,” ungkapnya.

Okky melanjutkan, independensi kampus dirasa hilang dengan maraknya instruksi agar mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk melunasi biaya UKT yang tinggi. Okky juga memaparkan jika tradisi intelektualisme saat ini mengalami perubahan. “Bagaimana relasi antara mahasiswa dengan dosen, bagaimana relasi dalam produksi pengetahuan itu sudah berubah dalam dunia kampus kita,” ujarnya.

Melanjutkan pendapat Okky, Ganta memaparkan tiga poin penting dalam buku Kampus Hari Ini, yaitu kampus itu mahal, menindas, dan kehilangan integritas. Ia menyebutkan liberalisasi pasar benar-benar terjadi di institusi pendidikan. Salah satu contoh yang diberikan ialah tes toefl. “Tes toefl yang diwajibkan, yang dibuat oleh kampus itu sendiri, tapi setelah lulus kita tidak bisa memakainya untuk prasyarat apapun,” ungkapnya. Ia juga memaparkan terdapat beberapa mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan perkuliahan hingga mengakhiri hidup karena tingginya biaya UKT.  

Dengan berbagai persoalan kampus tersebut, Ganta menilai mahasiswa semakin menginginkan keluar dari kampus secepatnya. Mahasiswa mulai melihat permasalahan struktural sebagai permasalahan individu dan menyelesaikannya dengan cara individual. “Menjadi wajar kalau kemudian isi buku ini intinya memprovokasi kita untuk marah karena alasan kita untuk marah itu udah cukup besar,” tutur Ganta.

Pembicara terakhir, Rafli, mengungkapkan permasalahan UKT telah terjadi di UIN Sunan Kalijaga sejak lama. Mahasiswa sudah sering melakukan demonstrasi perihal uang kuliah tunggal. “Di tahun 2024 ini UIN Sunan Kalijaga sudah tiup lilin, dalam tanda kutip sudah satu dekade UIN Sunan Kalijaga ini merayakan penolakan terhadap UKT. “ ujarnya. Padahal fasilitas yang didapatkan dari besaran UKT yang tinggi belum cukup memadai.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi & Maritza Ayushitanaya

Penyunting: Nasywa Putri Wulandari & Resha Allen Islamey

IWD, BUKAN SEKADAR PERAYAAN SEMATA!

Sumber: dokumentasi pribadi

Peringatan International Womens Day 2024 di Kota Yogyakarta, diselenggarakan di Bundaran UGM sebagai titik kumpul. Aksi ini menggaungkan seruan bertajuk “Mari Kak, Rebut Kembali!” yang bermakna untuk memerdekakan dan membebaskan hak-hak setiap perempuan atas dirinya sendiri dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi dalam ruang masyarakat. Seruan tersebut berisi 5 tuntutan umum dengan 21 poin khusus. Setiap tuntutan dalam seruan “Mari Kak, Rebut Kembali!” menekankan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan tema besar IWD yaitu Inspire Inclusion yang bermakna, bahwa setiap manusia sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki kedudukan yang seimbang dalam setiap kesempatan.

Tema Inspire Inclusion bagi kaum perempuan tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang mendengarkan, menghormati, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini berarti memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak, mengakses layanan dan fasilitas tanpa diskriminasi, serta memastikan keadilan bagi perempuan. Kita perlu menyadari bahwa setiap perempuan memiliki keunikan, bakat, dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.  Inspire Inclusion mengajarkan kita untuk memandang perempuan sebagai individu yang memiliki potensi tanpa batas, bukan sekadar mengikuti norma-norma atau terbatas oleh stigma yang mengakar di dalam masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, tetapi juga mampu memberikan suatu kontribusi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kontribusi positif dari pemberdayaan perempuan dapat ditinjau melalui aspek ekonomi. Menurut Mayoux (1998),  dalam  salah  satu  penelitiannya  juga  menyebutkan perempuan akan  memberikan  dampak  positif dalam aspek ekonomi karena (1) perempuan  memiliki  kontrol  akan  aset  dan pendapatan (2) meningkatkan    peran    perempuan    dalam    pengambilan    keputusan dan    (3) meningkatkan status perempuan dalam  keluarga dan komunitas.  Peningkatan peran perempuan dapat diartikan sebagai akses   terhadap   sumber   daya,   sehingga   perempuan   juga   turut   andil   kepada masyarakat. Dengan  demikian,  pemberdayaan  ekonomi  yang membuka akses keuangan   kepada   perempuan   mempunyai   potensi   besar   dalam   peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Namun, hingga saat ini belum tercipta kesetaraan bagi perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial di mana perempuan diletakkan pada posisi inferior dan kelas dua (Salfa, 2022). Zulhayatin (dalam Apriliandra dan Krisnani, 2021) menjelaskan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut berupa stereotip, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban berlebihan di mana perempuan mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus sektor publik. Meskipun IPTEK telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, persepsi bahwa perempuan masih sering diidentikan dengan pekerjaan domestik seperti macak, manak, dan masak masih terus bertahan. 

Peran perempuan dalam pekerjaan publik masih tidak diperhitungkan dengan serius. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, yang jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2023 hanya mencapai 60,18% sementara laki-laki mencapai angka 86,97%. Bahkan, persentase wanita dewasa yang mengenyam pendidikan tingkat menengah lebih sedikit, hanya sebesar 44,5% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 53,2% (Apriliandra dan Krisnani, 2021).  

Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dan diperhitungkan dalam posisi publik dapat dilihat dari berbagai bidang pekerjaan. Dalam bidang politik, sejak periode 2009-2024 secara konsisten menunjukkan anggota perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung ditempatkan pada komisi soft politics yang menangani sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga, dan sejarah seperti komisi VIII, IX, dan X dibanding hard politics seperti pertahanan, luar negeri, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan yaitu komisi I dan III (Salfa, 2022). Cahyani (dalam Septiana dan Haryanti, 2023) pun menyebutkan bahwa pada birokrasi terdapat ketimpangan keberadaan perempuan yang mengisi posisi penting seperti Eselon I dan Eselon II. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017 turut menunjukkan bahwa tenaga profesional, pimpinan, dan teknisi perempuan hanya menyentuh 46,31%. 

Masalah inklusivitas tidak sebatas pada level pemerintahan. Inklusivitas tersebut juga belum terbentuk pada iklim kerja jurnalis yang masih kental dengan dominasi maskulinitas. Pekerja perusahaan media masih dikuasai oleh laki-laki yang menempati jabatan struktural dalam industri media lebih banyak dibanding perempuan. Jurnalis perempuan lebih sulit mendapatkan promosi jabatan karena status menikah dan mempunyai anak yang dianggap mengganggu produktivitas pekerjaan. Hak para jurnalis perempuan dalam cuti haid, ruang laktasi, ruang penitipan anak, dan tunjangan transportasi malam juga kurang terpenuhi (Lukmantoro et al., 2021). Para jurnalis perempuan pun kerap mengalami kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tahun 2022 menunjukkan 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di seluruh Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ruang gerak jurnalis perempuan dalam meliput juga terbatas. Mereka lebih sering mengangkat topik seputar urusan domestik, lifestyle, dan fashion daripada ekonomi, politik, dan hukum (Yusuf, 2023). 

Pemberdayaan dan kesetaraan harus hadir dalam semua sektor termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini sering terabaikan. 5 juta masyarakat di Indonesia bekerja sebagai PRT dan jumlah tersebut mayoritas diisi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Namun, berbagai hak PRT belum berhasil terlindungi yang nampak dari 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT selama tahun 2018-2023, tidak mendapat upah, upah dipotong, tidak mendapat jaminan kesehatan ketika sakit, dan tidak mendapat pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua keburukan tersebut dapat terjadi sebab tidak ada payung hukum yang mengakui PRT sebagai pekerja yang wajib mendapat rasa aman dan hak dasarnya sebagai manusia (Komnas Perempuan, 2024). Oleh sebab itu, salah satu poin dalam aksi IWD Jogja mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang PRT yang telah tertahan 20 tahun. 

Kesetaraan dan pemberdayaan harus hadir bagi seluruh perempuan termasuk bagi perempuan difabel. Perempuan difabel lebih rentan tidak terpenuhi hak-hak asasinya. Mereka lebih mudah terkena diskriminasi karena status gendernya sebagai perempuan dan keterbatasan kondisi untuk mengakses berbagai sumber daya. Penelitian membuktikan bahwa perempuan difabel empat kali lipat lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual dibanding perempuan non difabel. Selain itu, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta memaparkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 84,5% kasus kekerasan pada perempuan difabel tidak terlindungi oleh sistem hukum (Azhar & Raharjo, 2023).

Menciptakan dan memastikan ruang publik yang aman, inklusif bagi perempuan, tidak hanya membuka pintu kesempatan yang selama ini tertutup rapat-rapat akan tetapi, juga mengukir sebuah masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kesetaraan bagi kaum perempuan bukan hanya sebuah cita-cita belaka, melainkan suatu bentuk kebutuhan yang mendesak guna menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan, yang mana setiap individu dihargai tanpa memandang gender.

 

Penulis: Az-Zahra Aqhniya Alaia & Nasywa Taqiyya Maulida

Penyunting: Finella Kristofani Tarigan

 

Referensi

Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya 

budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-13.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan 

Disabilitas Rentan Menjadi Korban. Share: Social Work Journal, 13(1), 82-91.

BPS Kota Pagar Alam. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

(Persen), 2021-2023. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html

Komnas Perempuan. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU 

PPRT. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-pprt

Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah 

Tangga Nasional 2024. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024

Pratiwi, H. D., Sunarto, S., & Lukmantoro, T. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis 

Perempuan di Media. Interaksi Online, 9(3), 111-125.

Rahmadiansyah, Y. (2022). Perempuan di Masa Kolonial Membayangkan Indonesia

diakses pada 10 Maret 2024, dari https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/perempuan-di-masa-kolonial-membayangkan-indonesia/

Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap 

Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women’s Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women’s MP]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 162-181.

Septiana, A. N., & Haryanti, R. H. (2023). Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi 

Literatur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(1), 168-177.

Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender 

Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila, 1(2), 65-76.

Yusuf, I. (2023). Riset: jurnalis perempuan masih menjadi target rentan kekerasan. Diakses 

pada 10 Maret 2024, dari https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-ren (Kadji & Hunan, 2021, #)tan-kekerasan-201465

Kadji, J., & Hunan, M. I. (2021, December). HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK:Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo. 18.

Ramadhanty, A., Naila, N., & Kusuma, A. J. (2024, Januari). Tantangan dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. 2, 106-119.Gender equality | sweden.se. (2023, September 8). Sweden. https://sweden.se/life/equality/gender-equality

Pemenuhan Hak Dasar Pekerja Perempuan Bermasalah, Dewan Mahasiswa Fisipol Gelar Diskusi Forum Selasar

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis (07/3), Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM mengadakan Forum Selasar Fisipol dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2024. Dengan mengusung tema “Hak Pekerja Perempuan di Fisipol”, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Alvi Syahrina (Dosen dan Serikat Pekerja Fisipol), Indri Dwi Apriliyanti (Dosen dan Serikat Pekerja Fisipol), serta Marga Ningsih (Federasi Serikat Pekerja Mandiri). Diskusi yang bertempat di Fisipoint lantai dua Fisipol UGM tersebut menyoroti berbagai tantangan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar pekerja perempuan yang masih sering terabaikan.

Marga mengawali diskusi dengan penekanan terhadap pentingnya pekerja perempuan untuk bergabung dalam sebuah serikat. Menurutnya, hak-hak pekerja perempuan tidak akan cukup tersampaikan jika organisasi hanya diisi oleh laki-laki. Marga meyakini bahwa hak dan kebutuhan pekerja perempuan hanya akan terakomodasi dengan adanya perempuan sebagai pengurus maupun ketua serikat pekerja. “Jadi, sebenarnya kita bisa menyuarakan kebutuhan perempuan itu harus gimana, kan gak semua laki-laki juga tahu,” tambahnya.

Selanjutnya, Marga juga menyampaikan kisahnya yang sempat mengalami diskriminasi di lingkungan kerja hanya karena statusnya sebagai perempuan. Meski memiliki pengalaman kerja profesional dan berbagai prestasi, Marga tetap mendapat diskriminasi dalam aspek hak dan karir. “Akhirnya kita juga protes kenapa kok ada diskriminasi. Padahal, ada undang-undang yang mengatur tidak boleh didiskriminasi,” ucapnya. Oleh karenanya, Marga menyebut tindakan diskriminasi ini dapat membuat pekerja perempuan harus mengembangkan karir di luar perusahaan kerjanya.

Selaras dengan pengakuan Marga, Indri menyebut tindakan diskriminatif turut terjadi di lingkungan Fisipol UGM. Salah satu yang menjadi perhatian Indri adalah kurangnya kesadaran laki-laki terhadap beban ganda perempuan dalam ranah domestik dan karir. “Peran domestik yang sangat besar dan rendahnya kesadaran dari kolega laki-laki membuat perempuan menjadi sulit sekali untuk menerima ajakan bekerja di saat akhir pekan,” ungkap Indri. Ia menambahkan kondisi ini diperparah dengan adanya label loyalitas rendah bagi pekerja perempuan yang menolak untuk bekerja di luar hari efektif.

Selain itu, Indri kembali menerangkan bahwa isu soal pekerja perempuan di Fisipol tidak berhenti pada satu permasalahan. Kultur kerja yang patriarkis, perdayaan pikiran, pengabaian dan penyangkalan isu gender, standar ganda, intervensi kampus dalam kehidupan pribadi, serta kekerasan seksual turut menjadi keresahan yang harus dihadapi pekerja perempuan di Fisipol. Hal ini dilatarbelakangi oleh norma patriarkis yang masih langgeng di lingkungan kerja Fisipol sehingga kultur kerja yang demikian masih dianggap hal yang normal. Misalnya ketika kenaikan pangkat masih bersifat patriarkis, lingkungan kerja tidak mendukung untuk menyuarakan adanya permasalahan tersebut. “Nggak ada tuh, sepertinya problem patriarkis disini, itu hanya ada di ketakutan perempuan saja,” ujar rekan dosen laki-laki senior kepada Indri.

Alvi menambahkan persoalan terkait inklusivitas infrastruktur yang ada di Fisipol UGM. Sejauh ini, Fisipol masih belum menyediakan klinik dan ruang laktasi yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui, sehingga mereka hanya mengandalkan ruangan yang ada di departemen masing-masing. “Mungkin kalo sekarang belum ada ruangan khusus untuk laktasi, cuma ini sangat penting untuk memastikan privasi dan kebersihan tempat,” ujarnya.

Oleh karenanya, Indri dan Alvi mengatakan bahwa Serikat Pekerja Fisipol (SPF) telah merekomendasikan kampus beberapa solusi untuk membentuk lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan. Pertama, perlu membangun infrastruktur klinik dan ruang laktasi serta memperbaiki fasilitas daycare. Kedua, sistem kerja yang manusiawi meliputi cuti melahirkan bagi siapa saja, pemerataan distribusi kerja, flexible work arrangement bagi pekerja perempuan yang memiliki kepentingan domestik tak terelakkan ketika jam kerja. Ketiga, interaksi sosial yang menekankan pada kampanye terkait perilaku seksisme, membuat regulasi untuk mendobrak patriarki, menghindari budaya pengamat dengan mengakui adanya bias gender, serta evaluasi berkala terkait perilaku pegawai dalam koridor gender.

Dari kondisi-kondisi yang kian meresahkan ini, para pekerja perempuan didorong untuk membangun kondisi ideal yang dapat memberi ruang untuk dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Marga sebagai ketua karyawan menceritakan bahwa ia selalu berusaha untuk memperlakukan pekerja perempuan dan laki-laki dengan setara sehingga tidak ada pembeda antara hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Namun, Marga mengungkap bahwa diskriminasi yang terjadi di tempat kerjanya, seperti isu terkait gaji, juga menimpa pekerja yang lebih vokal terhadap adanya ketimpangan. Selain itu, Marga menanggapi isu terkait pemberangusan serikat pekerja dengan menggarisbawahi pentingnya kesadaran anggota serikat pekerja bahwa mereka berjuang bersama-sama. “Kita berusaha terus di internal perusahaan serta bergabung dengan seluruh serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” ungkapnya.

 

Penulis: Annisa Dewi Maharani & Nasywa Putri Wulandari 

Penyunting: Resha Allen Islamey

Aksi IWD Jogja 2024 Beri Ruang bagi Seluruh Komunitas untuk Bersuara

Sumber: dokumentasi pribadi

Pada Jumat (8/3), massa berkumpul di Bundaran UGM untuk memperingati International Women’s Day (IWD) dengan tema “Mari Kak Rebut Kembali”guna merepresentasikan beragamnya isu di balik berlangsungnya aksi. Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi hingga berbagai lapisan masyarakat. 

Aksi IWD Jogja dimulai dengan penyampaian orasi yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satunya Beranda Migran, organisasi yang fokus memperjuangkan hak pekerja migran perempuan Indonesia. “Kita harus melawan dan membentuk kekuatan politik alternatif kita sendiri, yaitu bersama dengan teman-teman buruh, bersama dengan perempuan, bersama dengan mahasiswa,” ujar perwakilan Beranda Migran.

Setelah melakukan penyampaian tuntutan melalui orasi, IWD Jogja memfasilitasi massa aksi untuk melakukan penyampaian tuntutan melalui “Panggung Rakyat” yang berupa pertunjukan seni. Beberapa yang kemudian ditampilkan adalah tari atau wayang bisu dan pembacaan puisi. Diadakannya “Panggung Rakyat” dalam aksi ini dapat menjadi bukti bahwa IWD Jogja membuka kesempatan bagi seluruh peserta aksi untuk berekspresi.

IWD Jogja yang digelar tahun ini membawa lima tuntutan utama dengan 21 poin khusus. Adapun tuntutan utama tersebut sebagai berikut:

  1. Bangun ruang aman dan inklusif di segala sektor dan tingkatan
  2. Wujudkan lingkungan kerja tanpa diskriminasi dan kekerasan serta jamin upah layak dan hak-hak pekerja
  3. Solidaritas dengan setiap kelompok yang mengalami diskriminasi, stigma, represi, dan penjajahan
  4. Buka seluasnya dan fasilitas akses informasi atas hak kesehatan seksual dan reproduksi serta ragam gender di berbagai sektor dan tingkatan
  5. Hentikan perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan

De, humas IWD Jogja, mengatakan lima tuntutan besar tersebut merupakan hasil perumusan bersama dengan berbagai komunitas dan organisasi. Alhasil, IWD kali ini tidak hanya mengusung satu isu spesifik. Menurutnya, isu perempuan tidak tunggal dan memiliki banyak keterhubungan. Oleh karena itu, IWD Jogja berusaha mengakomodasi keberagaman komunitas perempuan, difabel, dan minoritas gender  melalui lima tuntutan besar. “Kita memang tidak mau membuat satu isu spesifik, makanya tema “Mari Kak Rebut Kembali” itu silahkan diisi sendiri,” ujar De. 

Meskipun tema IWD tahun ini merupakan momentum bagi perempuan untuk mengisi sendiri isu-isu khusus yang ingin direbut, mereka tetap bersatu untuk tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kehidupan perempuan yang merdeka. Bagi Calya yang merupakan peserta aksi, IWD Jogja menjadi media untuk merebut segala ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. “Tentu hak-hak setara yang ingin kita rebut, seperti transportasi publik yang sama, hak aborsi yang aman, serta segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, perlu kita rebut semua,” kata Calya.

Sejalan dengan Calya, Aisya selaku peserta aksi melihat urgensi pelaksanaan IWD sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan berdiskusi. Menurutnya, IWD Jogja memberi keleluasaan bagi individu untuk melihat permasalahan dan isu dari berbagai sudut pandang. “Kalau ikut aksi kan jadi tahu apa yang rentan dan apa yang darurat untuk diperjuangkan,” ucapnya. Aisya juga berharap aksi IWD Jogja dapat membantu untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan difabel serta menghentikan praktik patriarki yang selama ini masih marak terjadi.

Pelaksanaan IWD Yogyakarta 2024 mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai komunitas. Sebagai bentuk inklusivitas, aksi ini tidak hanya dihadiri oleh perempuan, tetapi seluruh kalangan individu yang menyuarakan isu mereka masing-masing. Hal ini juga didukung dengan alasan pelaksanaan IWD yang berangkat dari berbagai isu, di antaranya penindasan perempuan, perenggutan hak-hak perempuan, diskriminasi, stigma, dan represi. Tidak hanya itu, selain dipersembahkan untuk memperingati hari perempuan sedunia, aksi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa perempuan dapat dan berani untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraannya sebagai seorang individu. Mari Kak Kita Rebut Kembali!

 

Penulis : Alya Rahma dan Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Jalan Panjang Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi, Departemen Sosiologi bersama DP3AP2 DIY Selenggarakan Diskusi Peringati Hari Perempuan Internasional

Sumber: dokumentasi pribadi

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) mengadakan diskusi bertema “Suara Tersembunyi: Jejak Kisah Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi” pada hari Rabu (06/3) bertempat di Selasar Barat, Fisipol UGM. Diskusi  ini menghadirkan Aulia Rahma Kurnia (mahasiswa difabel netra), Desintha Dwi (dosen Sosiologi), Sulya Kumala (dinas DP3AP2 DIY Bidang Kualitas Hidup Perempuan), dan Kalis Mardiasih (penulis dan aktivis gender). 

Diskusi diawali dengan cerita Aulia tentang pengalaman diskriminatif yang diterimanya sebagai difabel netra. Di ranah pribadi misalnya, Ia sering menerima pendapat jika perempuan difabel akan sulit mendapatkan pasangan normal. Selain itu, jika perempuan difabel melahirkan anak difabel, maka itu merupakan kesalahan sang ibu karena menjadi penyandang difabel. Belum lagi ketika lingkungan sosial memandang sebelah mata dirinya. Ketika ia mengutarakan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya di UGM, alih-alih diberikan dukungan dan apresiasi atas impiannya, Aulia malah disarankan untuk mendaftar ke perguruan tinggi lain. “Saya bertutur keinginan untuk kuliah di UGM itu rasanya saya diremehkan. ‘Coba kamu mendaftar di tempat yang lain dulu,’ misalnya. Rasanya sedih sih memang,” curhat Aulia. 

Melanjutkan curhatan dari Aulia, Deshinta membicarakan tema diskusi lebih dalam terkait suara perempuan yang kerap diabaikan. Pengabaian suara perempuan terlihat dari pemerintah yang membuat segenap kebijakan tanpa melibatkan suara perempuan. Oleh karena itu, mengakibatkan banyak kebijakan tidak sensitif gender. Perempuan seolah-olah tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Deshinta mengutarakan lebih lanjut bahwa suara perempuan sangat penting karena perempuan sendiri mempunyai pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki, misalnya menstruasi. Dari pengalaman menstruasi saja perempuan sudah mendapatkan standar ganda. “Kemarin saya cerita di kelas, khitanan telah dianggap sebagai tahap penting untuk menegaskan kedewasaan laki-laki. Sebaliknya, menstruasi perempuan masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dalam beberapa budaya, sehingga masyarakat cenderung untuk menyembunyikan,” tutur Deshinta. 

Mala melanjutkan diskusi dengan menjelaskan bahwa IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender di DIY masih berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kuota perempuan di tingkat pengambilan keputusan. Ia memaparkan jika masih banyak ketidakadilan atau ketimpangan gender dan akses terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Dalam pemerintahan sendiri isu gender masih dinilai sebagai isu yang dianggap tidak penting sehingga prioritas akan isu ini tidak berada di atas. “Padahal, kalau kita bicara soal kebijakan, kebijakan itu untuk manusia, manusia ada laki-laki dan perempuan yang kebutuhannya tidak bisa disamakan juga,” ujar Mala menanggapi pandangan pemerintah terkait isu tersebut. 

Inspire Inclusion menjadi tema yang diangkat dalam Hari Perempuan Sedunia tahun ini. “Sebenarnya kalau mau kita coba telaah gitu ya, kenapa temanya Inspire Inclusion, kalau dari saya sih berpikir bahwa kita semua bisa menginspirasi banyak orang dimulai dari kita sendiri,” tutur Mala menjelaskan makna tema yang diangkat tahun ini. Melalui tema ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi inspirasi yang dimulai dari diri sendiri dan memunculkan aksi bersama untuk membongkar ketimpangan gender yang sudah terlanjur diinternalisasi di sebagian masyarakat. Salah satu bibit eksklusi adalah mengeneralisir perbedaan kebutuhan gender kemudian tidak merespons kebutuhan tersebut.

Kalis juga bercerita tentang pengalamannya. Awalnya, ia terganggu akan konten dari beberapa tokoh agama ekstrimis yang banyak memaparkan larangan tidak masuk akal terhadap perempuan, seperti larangan bekerja pada sektor publik, berdandan, hingga penyuaraan kekerasan terhadap perempuan. Padahal beberapa kelompok Islam berpandangan bahwa perempuan juga bisa menjadi ulama dan pemimpin karena profesi tersebut bukan berbasis gender, tetapi kemampuan. Ia belajar kepada tokoh feminis muslim dunia untuk membaca produk hukum Islam dengan tafsir yang tidak mendiskriminasi perempuan dan tidak memberikan kekerasan terhadap perempuan. Setelah itu, Kalis menjadi tim advokasi dalam perjuangan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sekarang dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Setelah mendengar paparan pengalaman keempat pembicara, moderator mengharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menginspirasi orang lain untuk memperjuangkan isu tentang perempuan dan kelompok rentan. Tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, yaitu Inspire Inclusion, diharapkan menjadi inspirasi agar memahami dan menghargai inklusi perempuan. Bukan hanya perempuan yang harus memperjuangkan isu tersebut tetapi seluruh masyarakat. Dimulai dengan tindakan kecil dari diri sendiri untuk mewujudkan suatu keadaan yang inklusi.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi & Desti Nicawati

Editor: Devira Khumaira

Beri ‘Surat Cinta’ untuk Pratikno dan Ari Dwipayana, Mahasiswa DPP UGM Minta Keduanya Kembali ke Demokrasi

Suasana Konferensi Pers Kembalilah ke Demokrasi yang digelar civitas akademika DPP Fisipol UGM, Senin (12/2/2024) di Fisipol UGM. Sumber: Catur Dwi Janati (Harian Jogja)

Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) Fisipol UGM menggelar konferensi pers dengan tajuk “Kembalilah ke Demokrasi” pada Senin (12/2) di Selasar Barat Fisipol UGM. Konferensi pers tersebut merupakan respon atas kekecewaan mahasiswa terhadap dua akademisi yang berasal dari almamater mereka, yakni Pratikno, Menteri Sekretaris Negara dan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden sehubungan dengan perilaku politik yang telah dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) mulai dari mahasiswa lintas angkatan hingga dosen turut hadir untuk menyuarakan pernyataan sikap mengenai situasi terkini demokrasi di Indonesia.

“Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwipayana guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa,” ujar Rubiansyah selaku perwakilan mahasiswa saat mengawali konferensi pers. Lebih lanjut, ia mengungkapkan keresahan terkait demokrasi yang menghadapi ancaman serius, bahkan menuju ambang kematian. Ancaman demokrasi tersebut ditunjukkan dengan adanya revisi UU KPK, terbitnya UU Cipta Kerja, revisi UU ITE, dan peristiwa-peristiwa lain yang turut menodai demokrasi Indonesia. Rakyat dihadapkan pada serangkaian tindakan menyimpang seperti pelanggaran etika dan perusakan akar demokrasi oleh pihak berkuasa. “Para penguasa dengan tidak malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya,” imbuh Rubiansyah.

Rubiansyah menyatakan bahwa dari peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, terlihat bahwa kondisi demokrasi Indonesia tidak hanya mengalami kemunduran atau kecacatan, melainkan berada dalam situasi yang sangat kritis. Ia sangat menyayangkan karena di suatu kelas demokrasi, Pratikno dan Ari pernah menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus selalu dijaga keberlangsungannya. Selain itu, Rubiansyah juga menyoroti pemikiran Cornelis Lay yang merupakan rekan Pratikno sekaligus guru dari Ari tentang konsep intelektual jalan ketiga. Ia memandang konsep tersebut sebagai jalan alternatif yang ideal bagi para akademisi untuk turut andil dalam kekuasaan tanpa mengingkari prinsip dasar intelektual dan mengorbankan karakter akademis. “Jalur itulah yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademisi saat mereka memberanikan diri naik ke panggung kekuasaan,” ungkap Rubiansyah.

Meski menyadari bahwa permasalahan penurunan kualitas demokrasi merupakan permasalahan sistemik yang disebabkan oleh multiaktor, Rubiansyah mewakili mahasiswa DPP turut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas nama Pratikno dan Ari. Baginya, walaupun bukan kesalahan Pratikno dan Ari semata, tetapi mereka juga telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. “Untuk itu, izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu,” jelas Rubiansyah.

Di akhir pembacaan ‘surat cinta’, Rubiansyah juga memohon kepada Pratikno dan Ari untuk kembali ke jalan yang benar sebagai akademisi yang sudah sepatutnya menjaga pilar demokrasi. “Hari ini kami berseru bersama, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami, dengan kata dan perbuatan,” ujarnya.

Di sisi lain, seruan terbuka yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mendapat sambutan baik dari Kaprodi DPP, yaitu Abdul Gaffar Karim. Ia secara langsung mengapresiasi sekaligus mendukung gerakan yang dipelopori mahasiswanya sebagai upaya untuk menyampaikan rasa ‘rindu’ kepada dua dosen yang saat ini menduduki jabatan strategis di kursi pemerintahan. Menurutnya, aksi yang telah dilakukan merupakan sebuah ajakan yang penting dan perlu untuk direspons oleh pihak-pihak terkait, khususnya yang dimuat dalam naskah seruan terbuka. “Saya rasa ajakan dari mahasiswa tadi adalah ajakan yang perlu didengar,” tegas Gaffar.

Sejalan dengan pernyataan Gaffar, Joash yang merupakan dosen DPP turut memberi respons positif terhadap aksi seruan terbuka mahasiswa kepada Pratikno dan Ari. Berbeda dengan Gaffar, Joash menyebut pentingnya melakukan upaya-upaya untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip dan tujuannya. Dalam hal ini, Joash menekankan keberadaan etika sebagai hal yang perlu dipertahankan keberadaannya pada demokrasi Indonesia. Joash bahkan menyebut bahwa di era ini, etika menjadi nilai yang tengah dipertaruhkan dalam demokrasi. “Etika, hal itu yang saat ini dipertaruhkan,” tutup Joash.

 

Penulis: Adinda Rahmania dan Devira Khumaira

Penyunting: Nasywa Putri Wulandari

Kualitas Demokrasi Menurun Jelang Pemilu 2024, Gardu Pemilu Gelar Seminar Indonesia Rumah Bersama

Demi menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang berkualitas, Gardu Pemilu berkolaborasi dengan PolGov Fisipol UGM menyelenggarakan Seminar Indonesia Rumah Bersama pada Kamis (18/1). Bertempat di Auditorium Mandiri Gedung BB Lantai 4, Fisipol UGM, dengan mengangkat tema “Tantangan & Masa Depan Demokrasi-Toleransi di Indonesia”. Seminar ini turut menghadirkan Okky Madasari (sastrawan-akademisi), Jay Akhmad (Koordinator Gardu Pemilu Jaringan GUSDURian), dan Amalinda Savirani (Kepala PolGov Fisipol UGM) sebagai narasumber serta Sarah Monica (penulis) sebagai moderator.

Linda mengawali seminar dengan memaparkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tengah mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya penurunan kebebasan sipil, polarisasi ideologi, serta penurunan demokratisasi dan penekanan kelompok kritis melalui instrumen hukum. Dalam konteks Pemilu 2024, ia menaruh perhatian pada instrumen hukum yang  digunakan untuk melegalkan pencalonan wakil presiden dengan tendensi penguatan politik dinasti. “Salah satu paling kontekstual untuk Pemilu 2024 adalah apa yang disebut sebagai penguatan tren politik keluarga, sering sekali secara populer disebut politik dinasti,” ujarnya. Linda memperkuat argumennya dengan menunjukkan data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 yang dirilis oleh V-Dem Institute. Ditemukan fakta bahwa secara umum, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,055.

Linda juga memaparkan terkait peluang demokrasi di Indonesia. Pertama, terbukanya ruang bagi masyarakat biasa maupun kelompok-kelompok marjinal untuk berkontestasi dalam pemilu. Hal tersebut direpresentasikan dengan eksistensi calon legislatif (caleg) pinggiran, seperti caleg dari kalangan pekerja rumah tangga (PRT) yang diusung oleh Partai Buruh. Bagi Linda, potensi terpilihnya akan lebih kecil sebab sistem pemilu Indonesia yang sangat mahal (high cost election). Namun, setidaknya pernyataan ‘orang biasa bisa masuk dalam politik’ merupakan pernyataan yang benar. Kedua, pemanfaatan teknologi aplikasi dan media sosial sebagai sarana kolaborasi. Secara tidak langsung, kolaborasi mampu mengoptimalkan seluruh potensi warga negara untuk menjadi bagian dari pihak yang berkontribusi. Ketiga, generasi z dan Korean Pop. Kreativitas generasi z yang berpadu dengan pop culture mampu membuka peluang. “Peluang untuk mempopulerkan, mengedukasi pentingnya Indonesia, pentingnya demokrasi, pentingnya Indonesia sebagai rumah bersama dan kemudian bertindak,” pungkas Linda.

Sejalan dengan pernyataan Linda, Jay turut menyebut kondisi demokrasi Indonesia saat ini tengah mengalami tantangan dan memiliki beberapa celah dalam pelaksanaannya. Secara khusus, Jay mendefinisikan persoalan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang minus literasi. Masyarakat secara terus-menerus dipertontonkan dengan konten politik yang didominasi oleh gimik, alih-alih konten politik yang bersifat substansial. Imbasnya, kualitas demokrasi Indonesia dalam kurun waktu terakhir mengalami regresi dan bertentangan dengan tujuan Reformasi 1998. “Jangan lepas dari peristiwa 1998 yang menjadi momentum demokrasi kita. Proses demokratisasi tidak boleh berbalik arah,” tegas Jay.

Jay mengungkapkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor. Ia menyoroti bagaimana politik uang di Indonesia mengalami proses normalisasi. Padahal, politik uang berpotensi mengaburkan kekuatan utama demokrasi yang semestinya dimiliki oleh rakyat, bukan pemimpin negara ataupun wakil rakyat. Selanjutnya, Jay menjelaskan isu mayoritarianisme yang masih berkembang di masyarakat juga menjadi pemicu mundurnya demokrasi. Ia kembali memberikan penekanan pada kebimbangan pemerintah dalam mengatasi konflik antar golongan. Namun, Pemerintah dinilai cenderung mendengarkan mayoritas sehingga melanggar hak-hak golongan minoritas atau kelompok rentan lain. Kemudian, “perwakilan minus keterwakilan” menjadi istilah yang dipilih Jay sebagai tantangan demokrasi. Baginya asumsi bahwa demokrasi terbatas pada proses pemilu menyebabkan pelemahan kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah. “Demokrasi seakan-akan hanya selesai dengan kertas suara. Suara melalui mulut dan energi kita untuk mengawal proses demokrasi seakan-akan tidak perlu lagi karena sudah memilih di bilik suara,” terangnya.

Berbeda dengan Linda ataupun Jay, Okky lebih berfokus pada ketimpangan ekonomi sebagai tantangan utama dari demokrasi Indonesia. Kondisi suatu masyarakat atau daerah yang memiliki

ketimpangan ekonomi yang tinggi membuat isu demokrasi dan toleransi tidak relevan untuk diprioritaskan. Okky kemudian menyebut perlu adanya perbaikan dari sisi ekonomi, hukum, dan pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan demokrasi di Indonesia. Harapannya, dengan ekonomi yang berjalanan beriringan bersama demokrasi, masalah-masalah terkait regresi demokrasi ataupun intoleransi dapat teratasi sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan secara adil serta kondusif. “Kita tidak akan bisa berbicara soal demokrasi dan toleransi ketika ketimpangan ekonomi masih saja terjadi,” ujarnya.

 

Penulis: Devira Khumaira & Nasywa Putri Wulandari

penyunting: Andreas Hanchel Parlindungan Sihombing