Bekerja Tanpa Perjanjian, Pekerja Magang Rawan Dieksploitasi

Selasa (04/06), Dewan Mahasiswa Fisipol UGM bersama Serikat Pekerja Fisipol UGM mengadakan diskusi bertema “Pekerja Mahasiswa: Eksploitasi, Relasi Kuasa, dan Kesejahteraan Pekerja?”. Diskusi yang dipandu oleh Iradat Wirid dari Serikat Pekerja Fisipol UGM ini berlangsung di Taman Sansiro, Fisipol UGM. Diskusi ini turut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Satriya Nugroho, staf kajian strategis Dema Fisipol UGM; Jasmine Yasinta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM dan pekerja paruh waktu di CFDs; serta  Joash Tapiheru, Dosen DPP UGM. 

Diskusi diawali dengan cerita pengalaman Satriya sebagai peserta magang di salah satu unit kerja departemen Fisipol UGM. Awalnya, Satria sama seperti kebanyakan mahasiswa, salah kaprah menilai sistem magang sebagai sarana pembelajaran yang bebas dari eksploitasi. Hal tersebut membuat bentuk-bentuk eksploitasi di tempat magang akhirnya dinormalisasi. Eksploitasi pertama yang dirasakan oleh Satriya adalah ketika dirinya tidak mendapatkan perjanjian pra-magang yang mengatur terkait jam kerja, tugas, upah, dan hak dasar peserta magang. Begitu juga terkait bimbingan tugas magang yang tidak didapatkan. “Kita magang berharap mendapat bimbingan, tetapi malah terkesan seperti tenaga kerja tambahan kalau pekerja tetap ini tidak mampu menangani tugasnya. Apalagi saya magang di divisi media yang selama membuat konten di lapangan hanya learning by doing saja,” tuturnya.

Eksploitasi terhadap pekerja mahasiswa juga dialami oleh Yasinta ketika ia menjadi peserta magang di tingkat fakultas dan universitas. Menurut Yasinta, eksploitasi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah ketidakjelasan kontrak kerja dan jam kerja yang berlebih. “Sistem klaim tanggung jawab kerja yang kurang jelas membuat kita mengalami kerja berlebih karena kadang kita mengedit di luar jam kerja dan masih ada revisi yang diberikan di luar jam kerja atau hari libur,” terangnya. Yasinta kemudian turut menyinggung terkait ketidakpastian waktu pembayaran upah yang dialami olehnya sebagai pekerja mahasiswa, khususnya ketika dirinya menjadi peneliti lepas.

Di sisi lain, Joash menganggap bahwa fenomena magang yang dialami mahasiswa terjadi  akibat adanya pergeseran arti penting magang. Dalam pandangan Joash, pergeseran tersebut terjadi secara cepat sehingga aturan yang mengatur terkait hubungan kerja belum mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Joash juga menyebut faktor prestise sebagai alasan mendasar mengapa mahasiswa memilih untuk tetap melakukan magang meski tidak memiliki jaminan atas upah dan beban kerja. “Itu (prestise) menjadi penjelasan mengapa tren magang yang seperti sekarang berlangsung dan reproduksi,” ungkap Joash. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Satriya kemudian menjelaskan alasan sebagian mahasiswa melakukan magang. Baginya, magang tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi lebih untuk memperoleh kepuasan dan rasa bangga pada diri sendiri. Satriya pun menyebut bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang tidak pasti mendorong mahasiswa untuk memilih menjadi tenaga kerja murah melalui sistem magang. “Sebenarnya itu untuk diri mereka sendiri agar mereka merasa dengan pengalaman magang di kampus, misalnya dalam empat tahun melakukan tujuh kali magang atau delapan kali magang kemudian dapat diterima di pasar tenaga kerja,” jelasnya.  

Sementara itu, Yasinta menggunakan asisten praktikum sebagai studi kasus mengapa mahasiswa melakukan magang. Tugas akhir yang sejalan dengan praktikum membuat para asisten memiliki akses yang lebih mudah ke laboratorium. Namun, menurut Yasinta, kemudahan tersebut turut membuat asisten praktikum berada dalam posisi rentan akibat tumpang tindihnya tanggung jawab  akademik dan tanggung jawab kerja. Kerentanan para asisten praktikum juga diperburuk dengan tidak adanya jaminan terkait kecelakaan kerja yang rawan terjadi di laboratorium serta upah yang tidak sebanding dengan beban kerja. “Mereka (asisten praktikum) bayarannya 300.000-400.000 dalam satu semester, sementara mereka harus bekerja tiga sampai empat jam atau delapan jam seminggu,” imbuh Yasinta.

Merespons keresahan yang dialami mahasiswa, Joash menyebut beberapa upaya untuk menghindari terjadinya eksploitasi kepada pekerja magang, salah satunya dengan keberadaan kelayakan etik dalam ranah kerja penelitian. Proses internalisasi etik perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran bersama sekaligus menciptakan standar etika penelitian bagi seluruh ilmuwan. “Kalau saya (ilmuwan) melakukan penelitian, tapi dengan melakukan praktik yang sifatnya eksploitatif kemudian malah akan mencederai ilmu yang saya hasilkan. Itu perlu didudukkan agar kita memiliki kesadaran etis,” paparnya. 

Selain itu, Joash juga mengungkapkan pentingnya kesepakatan peraturan, salah satunya terkait peraturan jam kerja. Menurutnya, apabila kerja penuh waktu dihitung seminggu empat puluh jam, maka mahasiswa pekerja paruh waktu memiliki jam kerja maksimal selama dua puluh jam setiap minggunya. Joash juga menyebut terkait pemberi kerja wajib memberi pelatihan keterampilan kerja sembari tetap memberi upah yang layak kepada pekerja mahasiswa selama kegiatan pelatihan. “Itu [upah laboran 300.000-400.000 per semester] menjadi salah satu hal yang menuntut adanya kesepakatan aturan yang lebih jelas ya,” tutup Joash.

 

Penulis: Desti Nicawati & Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Devira Khumaira

Pertanyakan Kurangnya Dana Matriks Organisasi dan Ruang Publik Kemahasiswaan, Mahasiswa Fisipol Tuntut Keterbukaan di Hearing Dekanat 2024

Foto: Nasywa

Selasar Barat kembali riuh oleh penyelenggaraan Hearing Dekanat pada Kamis (6/6). Forum ini dihadiri oleh Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol UGM), Poppy Sulistyaning Winanti (Wakil Dekan Fisipol UGM), jajaran dekanat lainnya, serta perwakilan dari pengurus Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol UGM. Berlangsung secara terbuka, terdapat enam isu yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada Dekanat kali ini, yaitu fasilitas organisasi, sarana prasarana, akademik, uang kuliah tunggal, sarana penunjang akademik dan aktivitas mahasiswa, serta akses difabel. 

Akomodasi sumber daya Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) diperdebatkan cukup intens dalam forum ini. Spesifiknya, mahasiswa mempertanyakan kejelasan mengenai dana matriks dan pembangunan sarana prasarana Gedung Yong Ma lantai 3.

Forum dimulai dengan penyampaian aspirasi mengenai dana matriks yang diwakilkan oleh staf Advomop Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol. Mereka mengungkapkan keterbatasan alokasi sebesar Rp7,5 juta per HMD dan UKMF yang dianggap tidak mencukupi. Hal itu menimbulkan ketergantungan pada dana kas atau hibah mahasiswa yang seharusnya tidak menjadi penopang utama aktivitas. Ditambah lagi, ketidakmerataan ini memicu penghambatan operasional HMD dan UKMF. Berangkat dari hal tersebut, muncul tuntutan untuk merealisasikan kenaikan dana matriks, mempercepat pencairan dana, dan mengalokasikan dana matriks secara proporsional.

Menanggapi persoalan yang dipaparkan tersebut, Wawan mengatakan bahwa kebutuhan dana matriks dari HMD dan UKMF berbeda-beda. Temuannya menerangkan bahwa tahun lalu ada yang hanya memakai sepuluh persen dari seratus persen dana, sedangkan sisanya tidak dapat dialihkan ke HMD dan UKMF yang lain. “Semestinya, gak ada yang kesulitan karena seharusnya HMD dan UKMF lancar,” ujarnya. 

Nursus, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fisipol menawarkan HMD dan UKMF untuk menyampaikan kepada dekanat jika organisasinya memiliki tujuan kegiatan yang besar, tetapi dananya kurang. “Apabila dirasa memang perlu, rasionalisasi anggaran bisa dibicarakan, tetapi agenda (organisasi) juga harus dipertimbangkan,” katanya.

Ekky, sebagai representasi mahasiswa, mengakui pernyataan Wawan bahwa memang benar terdapat kebutuhan yang tidak sama rata dari masing-masing HMD dan UKMF. Namun, di sisi lain, ia menjelaskan telah melakukan kompromi dengan HMD dan UKMF, sedangkan hasilnya masih ada kekurangan dana yang dibutuhkan. “Udah kita maksimalkan organisasi ini pakai 5 juta, organisasi ini 7,5 juta, uangnya tetap kurang,” tegas Ekky. Berangkat dari permasalahan tersebut, ia menghendaki untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai dana matriks bersama jajaran dekanat.

Diskusi kemudian dilanjut dengan Bab Sarana dan Prasarana. Dalam bab ini, ditemukan permasalahan bahwa pembangunan Gedung Yong Ma lantai 3 dinilai kurang transparan sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya rencana detail mengenai bangunan, ruangan, lini waktu, dan tahap pembangunan yang bisa diakses oleh publik. Sosialisasi yang telah dilakukan pun hanya menyampaikan bahwa gedung ini dibangun sebagai ruang art center dengan menyertakan desain gambar ruangan. Mahasiswa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

“Di awal memang disampaikan sebagai art center, tapi lebih ke multimedia sebenarnya. Bukan cuman untuk mahasiswa, dosen dan staff juga. Dengan kapasitas yang kita coba hitung ulang, desainnya sedang dikejar. Begitu selesai, kita diskusikan lagi,” tanggap Nursus.

Survei Dema terhadap mahasiswa Fisipol memperlihatkan bahwa sebanyak 68,5% mahasiswa sangat setuju jika Gedung Yong Ma lantai 3 dioptimalkan sebagai ruang publik. Hal ini didukung dengan kondisi bahwa Fisipol UGM tidak menyediakan ruang sekretariat dan inventaris bagi mahasiswanya.

“Ketika fakultas sudah tidak menyediakan sekretariat, maka teman-teman yang perlu ruangan malah tidak punya. Ketika gedung Yong Ma lantai 3 itu tidak bisa dipakai lagi, lantas apakah fakultas menyediakan ruang inventaris untuk teman-teman UKM HMD?” tanya Berlin, selaku perwakilan Advomop dari Dema Fisipol UGM, kepada jajaran dekanat.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wawan mengatakan bahwa fakultas memiliki keterbatasan ruangan untuk fasilitas organisasi. Hal ini dikarenakan common room yang perlu disiapkan untuk mahasiswa S2 dan S3. “Terkait ruangan untuk fasilitas organisasi, akibat keterbatasan ruangan, sekretariat dan sebagainya biasanya dipakai di ruangan yang bersama-sama. Untuk ruang sekretariat memang belum, tapi diharapkan Yong Ma lantai 3 itu juga bisa. Silakan nanti per isu ada perwakilan dari mahasiswa untuk dana matriks, fasilitas, dan lain-lainnya,” harapnya.

 

Penulis: Safina Zahra Athaya Firmanie, Maritza Ayushitanaya

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Dana Pensiun Dosen PNS dan Non-PNS, Kewajiban yang Sama dengan Hak Berbeda

Divisi Pendidikan Serikat Pekerja Fisipol mengadakan diskusi berjudul “Apa Kabar Dana Pensiun Dosen Tetap Non-PNS?” pada Jumat (31/5) melalui media daring. Diskusi ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Suci Lestari Yuana (Nana) dari Serikat Pekerja Fisipol sebagai moderator, Narsoem sebagai pemantik, serta dihadiri beberapa dosen dan staff Fisipol. Diskusi membahas isu terkait dana pensiun tenaga kependidikan dan dosen tetap non-PNS.

Nana mengawali diskusi dengan menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan undangan untuk diskusi dan sosialisasi terkait dana pensiun oleh pihak kampus. “Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa dosen PNS dan dosen non-PNS itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama,” ungkapnya. Ungkapan tersebut menjadi alasan mengenai pentingnya pembahasan tentang persamaan hak dan kewajiban dosen tetap non-PNS dan dosen PNS. Nana memantik tiga hal yang perlu dibahas dalam diskusi ini Adapun, skema dana pensiun untuk dosen tetap non-PNS, hal-hal yang ingin diketahui peserta diskusi  lebih lanjut, dan hal yang sebenarnya diinginkan oleh para pekerja tetap non-PNS. 

Menjawab Nana, Narsoem mengatakan bahwa skema dana pensiun dosen tetap non-PNS hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti. Ia menyampaikan jika terdapat perbedaan skema antara dosen tetap non-PNS dan dosen PNS yang terletak pada imbalan pasca kerja. Dosen tetap non-PNS akan mendapatkan dana pensiun dari BPJS dan  Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang bersifat iuran pasti, sedangkan dosen PNS akan mendapatkan dana pensiun yang bersifat manfaat pasti. “Jadi kalau disampaikan bahwa nanti dana pensiun antara pegawai PNS dan non-PNS dikatakan sama, itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Itu pasti gak sama,” ujar Narsoem. Ia juga mengungkapkan jika perusahaan swasta saat ini banyak yang sudah menerapkan skema dana pensiun DPLK ini.

Ketidakpastian akan dana pensiun juga dialami oleh tenaga kependidikan non-PNS. Raharti, peserta diskusi sekaligus tenaga kependidikan non-PNS turut mengungkapkan kekhawatirannya terkait dana pensiun. Menurutnya, tenaga kependidikan non-PNS belum memiliki jaminan terkait dana pensiun meskipun memiliki beban pekerjaan yang sama dengan tenaga kependidikan berstatus PNS. “Apakah universitas (telah)memikirkan sampai sejauh itu atau kita memang harus berusaha sendiri untuk kehidupan berkelanjutan setelah pensiun?” tanya Raharti. 

Merespons kekhawatiran Raharti, Narsoem menjelaskan jika dana pensiun yang didapatkan memang sesuai gaji dan golongan setiap pekerja. Narsoem menyebutkan agar para tenaga kependidikan mempersiapkan diri untuk dana pensiun. “Terutama tenaga pendidik, perlu untuk memahami kondisi ini sehingga mempersiapkan diri dan hidup secukupnya,” ungkap Narsoem.

Dalam diskusi ini, peserta diskusi yang merupakan pekerja tetap non-PNS membahas ungkapan tenaga kependidikan maupun dosen yang berstatus non-PNS dan PNS adalah sama. Bagi peserta diskusi, ungkapan tersebut merupakan janji yang harus ditepati termasuk terkait dana pensiun. Habibi mengatakan, “Mereka juga seharusnya berupaya agar kalau sejak awal menjanjikan sama dengan PNS ya mestinya manfaat pasti seperti PNS.” Joash juga menyampaikan, “Saya setuju untuk berpegang pada itu, artinya itu menjadi janji yang kita tagih kesana gitu.” Senada dengan sebelumnya, Nana menambahkan, “Saya kira kalau mau, setidaknya kita setia pada janji itu bahwa sebenarnya kita antara hak dan kewajibannya sama gitu.” 

Akan tetapi menurut Narsoem, hal yang penting adalah membangun kesadaran dari seluruh pekerja non-PNS agar memahami tentang skema dana pensiun. Kesadaran tersebut dapat mendorong manajemen keuangan untuk bertahan atau mencari tempat bekerja yang baru. “Karena kita sering ketika dijanjikan kemudian langsung percaya gitu. Padahal dalam sebuah organisasi kita perlu melihat apakah ketika sesuatu itu dijanjikan dan disampaikan ke kita apakah ada payung hukum yang memang secara fundamental akan mengatur kondisi yang ada.” ungkap Narsoem. 

Sebagai penutup, peserta diskusi sepakat untuk membagikan hasil diskusi kepada pekerja yang lain terutama yang berstatus non-PNS. “Saya kira tadi selain diskusi sebenarnya mungkin kita juga bisa memikirkan membuat semacam informasi tertulis yang bisa disebarkan juga di sosial media begitu ya,” ungkap Nana. Narsoem juga menambahkan agar teman-teman dosen dapat mengadakan forum bagi teman-teman SDM untuk memberikan sosialisasi terkait dana pensiun agar lebih jelas.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Vanessa Laura Ellena

Kebiri Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran

DOKUMENTASI PRIBADI

Selasa (21/5), Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD) bersama Forum Cik Di Tiro menggelar diskusi publik bertajuk “Aksi Memperingati 26 Tahun Reformasi dan Menolak RUU Penyiaran” di Gedung Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (YBW UII). Forum ini diisi oleh tiga narasumber utama, yakni Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Darmanto (Forum Penyelamat Media dan Demokrasi), dan Pito Agustin Rudiana (Jurnalis Tempo). Diskusi ini digelar untuk memperjuangkan kebebasan pers terkait dengan isu RUU Penyiaran yang terus bergulir.

Diskusi dibuka oleh Eko dengan refleksi 26 tahun pasca reformasi dalam konteks penegakan HAM dan tata kelembagaan negara. Eko menjelaskan bahwa sampai saat ini warga sipil masih memperjuangkan hak kebebasan berdemokrasi. Direnggutnya kebebasan ini seharusnya menjadi kewajiban dari lembaga negara untuk mencapai keadilan bersama. “Nampaknya isu-isu politik dan isu-isu lainnya harus kita sejajarkan. Mulai dari isu pers, pendidikan, lingkungan itu semua harus kita suarakan bersama-sama,” ujarnya. 

Permasalahan demokrasi sejalan dengan isu krusial berupa kemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dilegislasi oleh Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Darmanto, menjelaskan secara rinci alur penyempitan ruang pers, media, dan komunikasi. Awalnya, dimulai dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, ‘diamputasi’ oleh UU Cipta Kerja, dan semakin diperparah oleh RUU Penyiaran Tahun 2024. Proses inilah yang menjadikan penyempitan ruang bersuara, utamanya bagi komunitas penyiaran lokal di Indonesia. Di sisi lain, Darmanto memprediksi bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) tidak akan melakukan penolakan terhadap RUU Penyiaran karena statusnya merupakan aset negara yang biaya operasionalnya akan ditanggung oleh APBN. “Radio di Indonesia sedang diambang kehancuran, membayar 2,5 juta pertahun untuk frekuensi itu masalah besar bagi komunitas,” ujarnya. Lain halnya dengan nasib komunitas atau lembaga penyiaran lokal yang harus membayar lebih untuk frekuensi publikasi.

Melanjutkan pembahasan, Pito mencoba mengajak audiens untuk merenungkan nasib media pers selama satu dekade terakhir. “Kita sempat  bangga adanya UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers sebagai produk hukum demokratis, teman-teman jurnalis tidak lagi takut untuk mengkritisi pemerintah saat itu,” katanya. Tidak heran semenjak era Reformasi, pertumbuhan media cukup pesat.

“Semuanya tergantung pada rezim yang berkuasa, rezim saat ini telah mengembalikkan nasib pers ke zaman Orde Baru,” ucap Pito. Revisi UU ITE hingga RUU Penyiaran telah membuktikan bagaimana rezim Jokowi berusaha ‘mengkriminalisasi’ media pers melalui berbagai pasal karet. “Ketika teman-teman pers membahas isu sensitif, terutama isu lingkungan, pertambangan, kontroversi IKN, perjuangan masyarakat adat, terbaru soal krisis air di Nusa Dua, Bali. Udah nggak ada payung hukum buat menjamin keamanan kita,” terang Pito. Ia juga menekankan perlunya tanggung jawab publik untuk menolak keras RUU Penyiaran karena keterbatasan publik untuk bersuara dan itu hanya bisa dilakukan melalui pers.

Dalam kesempatan ini, Roy Suryo turut mengapresiasi Forum Cik Di Tiro yang berani mengambil sikap menentang pasal-pasal polemik dalam RUU Penyiaran. Terdapat tiga hal krusial dari Pasal 40 hingga Pasal 50 yang mencederai kebebasan pers, khususnya pasal 50B Ayat (2) huruf C tentang Pelarangan Tayangan Eksklusif Investigasi Jurnalistik. RUU Penyiaran tidak hanya membatasi hak media pers, tetapi juga mengancam konten yang dibuat oleh publik (user generated content). “Jurnalistik itu karya tulis yang nggak mesti dibuat jurnalis, kadang ide liputan bagus dibuat oleh masyarakat. Ibaratnya masyarakat bukan hanya konsumen tapi juga produsen,” tutur Roy Suryo. RUU Penyiaran membuat beberapa pasal di dalamnya tumpang tindih dengan UU Pers terkait pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. “Nanti konten baik di Youtube maupun TikTok itu harus melalui verifikasi KPI. Apakah layak tayang atau tidak. Revisi UU penyiaran diharapkan bisa mengakomodasi hak-hak jurnalis lebih baik, bukan malah balik lagi ke ORBA [mengekang pers],” ucapnya. 

Penulis: Desti Nicawati & Alya Rahma

Penyunting: Devira Khumaira

Buruh Semakin Nelangsa dan Tantangan Pengorganisasian

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis (2/5), Fisipol Corner UGM kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Nelangsa Buruh Kerah Putih: Refleksi dan Masa Depan Pengorganisasian”. Bertempat di Selasar Barat Fisipol UGM, diskusi menghadirkan empat narasumber, yaitu Amirah Wahdi, seorang dokter; Anastasia Larasati, guru SMP Tumbuh sekaligus eks anggota Serikat Pendidik dan Kependidikan Yogyakarta (SPPKY); Suci Lestari Yuana, dosen sekaligus anggota Serikat Pekerja Fisipol (SPF); dan Nur Hidayah Perwitasari, jurnalis freelance sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Buruh, ruang dialog ini menyoroti isu buruh formal dan pengorganisasian dari setiap profesi narasumber. 

Larasati membuka diskusi dengan pemaparan masalah yang dihadapi oleh pekerja formal. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pekerja formal saat ini tak lepas dari penyangkalan bahwa pekerja formal merupakan buruh. “Cukup sulit menyadarkan teman-teman guru ini karena banyak dari mereka yang menyangkal bahwa guru itu bukan buruh,” ujar Larasati. Ia menyebut masih terdapat banyak guru yang berpasrah pada kondisinya saat ini dengan gaji di bawah UMR. Larasati selanjutnya menambahkan jika anggapan “guru sebagai pahlawan” menyebabkan sulitnya mengorganisasi guru dalam serikat pekerja.

Tak jauh berbeda dengan Larasati, Nana mengungkapkan bahwa beberapa dosen memiliki pandangan yang serupa. Ia menceritakan pengalamannya saat salah satu dosen senior menjelaskan bahwa menjadi dosen adalah sebuah profesi, bukan sekadar pekerjaan buruh. Nana juga menuturkan bahwa serikat pekerja hadir bukan untuk memperdebatkan istilah dosen sebagai profesi atau pekerja, tetapi untuk memperjuangkan situasi dan kondisi kerja yang layak. “Situasi kerja kita itu masih banyak yang tidak layak, dari dua puluh tahun yang lalu sampai sekarang SK-nya itu masih tidak tetap gitu,” ujar Nana. 

Kemudian, Amirah menyebutkan, beban kerja dan pendapatan yang didapatkan dari menjadi dokter praktik tidak sebanding. “Tidak ada uang pensiun, tidak ada cuti sakit, tidak ada cuti hamil, yang ada ya harus (terus) bekerja karena kalau tidak kerja tidak akan ada pendapatan,” tutur Amirah. Ia menilai jika ingin hidup dari praktik menjadi dokter harus sanggup bekerja dari malam hingga malam lagi.

Selanjutnya, Wita memaparkan permasalahan di bidang media yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebutkan bahwa informasi dari media sosial saat ini lebih diminati dibanding media resmi yang telah terverifikasi hingga berimbas pada banyaknya perusahaan media yang gulung tikar dan PHK jurnalis. Wita menambahkan permasalahan yang dihadapi juga ada pada pekerja lepas dan penulis konten yang dituntut menulis dari berbagai sumber tetapi hanya mendapatkan sedikit upah. “Sehari mampu berapa sih dengan sumber yang banyak gitu, 15 ribu gitu tapi kalo misalnya udah dia udah nggak layak yaudah di cut aja gitu,” jelasnya.

Merespons persoalan sebelumnya, para pekerja membutuhkan pengorganisasian dalam rangka menghimpun individu dari bidang profesi yang sama. Agar pengorganisasian tetap hidup, Nana beropini bahwa isu personal yang hendak diperjuangkan menjadi hal krusial. Ia menuturkan, tanpa adanya isu ini, individu tidak akan bertahan lama karena tidak ada motivasi kuat yang mendasari ketika bergabung dalam serikat pekerja. Ia juga tidak menitikberatkan pada kuantitas anggota, melainkan berorientasi untuk menggerakkan individu dengan tujuan yang sama dan melaksanakan agenda rutin. “Ini sudah ada loh orang-orang yang semangat dan siap bergerak, kenapa kita nggak fokus aja sama yang udah satu suara,” ujar Nana.  

Di lain pihak, Wita memaparkan perihal pentingnya pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan advokasi di AJI agar terus berjalan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari iuran anggota maupun penyisihan dana sisa kerja sama dengan pihak lain yang nantinya akan diputar untuk operasional organisasi. Lebih lanjut, Wita menambahkan pengorganisasian dalam aspek keanggotaan, menurutnya, keanggotaan di AJI Yogyakarta bukanlah masalah karena kebijakan pers mahasiswa bisa menjadi anggota AJI. Namun, terdapat beberapa AJI di kota lain yang mengalami kendala mengenai hal tersebut. “Sebenarnya ada dua AJI yang akan dibekukan tahun ini karena kurang anggota, anggotanya habis salah satunya Purwokerto,” tutur Wita.

Berbeda dengan Nana dan Wita, Larasati justru menuturkan bahwa SPPKY kala itu masih berfokus untuk membangun kesadaran kolektif para guru terkait hak dasar yang seharusnya diperoleh. “Jadi untuk sampai ke bagaimana serikatnya itu bisa dihidupi, belum terpikirkan sampai disitu,” ucapnya. Sementara itu, Amirah memandang dokter tidak perlu membentuk pengorganisasian berupa serikat pekerja. Hal yang melandasi pandangan ini adalah dokter sudah memiliki wadah tersendiri, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga ia khawatir akan terjadi konflik horizontal jika serikat pekerja tetap dibentuk. “Di negara kita ini kan sukanya konflik horizontal nih, jadi kalau misalnya nanti dibuat lagi, berantemnya cuma antara IDI sama serikat pekerja,” pungkasnya. 

 

Penulis: Adinda Rahmania & Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Banyu Langit: Rekam Kearifan Lokal Masyarakat Wotawati Menghadapi Krisis Iklim

Kamis (02/05), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Critical Pedagogy Indonesia (CPI), Center for Transdisciplinary and Sustainability (CTSS) Institute Pertanian Bogor (IPB), dan Samdhana Institute menyelenggarakan Talkshow bertema “Crisis and Resilience: Water, Climate, Food and Local Wisdom in Wotawati, Gunungkidul, Yogyakarta”. Selain talkshow, acara ini juga diselingi dengan nonton bareng film dokumenter Banyu Langit yang membahas pengetahuan lokal Dusun Wotawati, Gunungkidul dalam menghadapi krisis iklim. Talkshow yang berlangsung di kantor PSPK, dipandu oleh  A.B. Widyanto sebagai moderator. Selain itu,  talkshow ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Mohammad Ghofur, Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM; Sugeng Bayu Wahyono, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; Damayanti, Kepala CTSS Universitas IPB; dan Langit Gemintang M.H., sebagai salah satu tim filmmaker Banyu Langit.

Talkshow dibuka dengan pemutaran film Banyu Langit yang kemudian dilanjutkan oleh Langit dengan meringkas mengenai kondisi masyarakat Wotawati yang menghadapi krisis iklim terutama kekeringan. Masyarakat Wotawati memanfaatkan teknik pertanian tadah hujan untuk mengairi sawah mereka selama musim kemarau. Selain itu, Langit menjelaskan bahwa masyarakat Wotawati juga menggunakan sistem pranata mangsa untuk menentukan siklus musim tanam dan panen berdasarkan pola hujan. Namun, perubahan iklim mengakibatkan ketidakstabilan pola cuaca sehingga sistem pranata mangsa tidak lagi dapat diandalkan. “Saya bisa merasakan perjuangan masyarakat Wotawati menghadapi krisis iklim. Ketika kekeringan mereka susah mendapatkan air, tetapi kalau musim hujan sawah mereka akan tenggelam. Ibarat pepatah, ‘maju kena-mundur kena’,” terang Langit.

Melanjutkan pembahasan Langit, Ghofur memberikan tiga catatan yang dapat diambil dari film dokumenter Banyu Langit. Pertama, pranata mangsa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang ‘mempunyai konotasi kuno’. Kedua, masalah krisis iklim dapat dihadapi dengan konsep ekologi ruang lokal, yang mana setiap daerah mempunyai caranya tersendiri, seperti masyarakat Wotawoti dengan kepercayaan pranata mangsanya. Ketiga, antara praktik pengetahuan tradisional dengan sains modern yang mencakup penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan. “Sudah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan jika pengetahuan lokal memberikan wawasan baru terhadap perubahan iklim sehingga dapat membantu mengembangkan strategi adaptasi bagi masyarakat lokal,” kata Ghofur. 

Panel diskusi dilanjutkan oleh Bayu dengan membahas penyebab permasalahan pertanian Indonesia yang tidak adanya keragaman dalam produktivitas penanaman pertanian karena instrumen kebijakan negara yang digerakkan oleh global. Menurutnya, tindakan ini membuat keragaman dan kearifan lokal yang telah dibangun lama-lama menjadi pudar. “Era Orde Baru menghancurkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena pertanian diarahkan sebagai sarana utama pertumbuhan ekonomi. Petani menjadi tidak punya keragaman serta pengetahuan lokal,” serunya. 

Pembahasan terakhir oleh Damayanti datang dari konsep transdisiplin. Ia membawa teman-teman dari bidang non pertanian untuk melintasi disiplin ilmu. Berangkat dari perkataan Bayu untuk jangan hanya mengukur suatu hal dengan sains, Damayanti menjelaskan bahwa transdisiplin adalah bidang yang tepat untuk mengukur suatu hal karena mengintegrasikan dua bidang, baik pengetahuan sains maupun pengetahuan tradisional. “Nah, konteks mengenai transdisiplin membicarakan bahwa bisa tidak ya sains ini bertemu dengan bidang ini,” ucapnya.

Damayanti melanjutkan permasalahan krisis iklim yang dihadapi Dusun Wotawati. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan cara pengembangan pengetahuan antara pengetahuan sains dan pengetahuan tradisional. Menurutnya, sains membuat seseorang untuk berpikir secara reduction-based agar memahami keseluruhan hubungan antar bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan cara berpikir pengetahuan tradisional adalah dengan sistem, yang artinya untuk memahami keutuhan dari sistem tidak perlu mendefinisikan karakteristik dari bagian-bagiannya. “Transdisiplin harus diimplementasikan karena titik temu antara reduction thinking dan system thinking dapat membuat masyarakat kuat dalam menghadapi masa depan, termasuk krisis iklim,” ujarnya. 

 

Penulis: Desti Nicawati, Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Nur Intan Rahmasari

Mahasiswa UGM Tuntut Rektorat untuk Lebih Partisipatif dalam Penetapan UKT

Sumber: Media dan Publikasi LPPM SINTESA

Sumber: dokumentasi pribadi

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dengan tajuk “Haru Pendidikan Nasional” pada Kamis (2/5) di halaman Balairung UGM. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM ini merupakan buntut dari adanya perubahan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 yang disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 243/UN1.P/KPT/HUKOR/2024. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini dihadiri oleh jajaran wakil rektor UGM.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” dimulai dengan adanya orasi oleh massa aksi. Arga, salah satu peserta aksi menyampaikan, kenaikan UKT yang terjadi di sebagian besar fakultas terjadi tanpa adanya proses transparansi kebijakan. Arga juga menyinggung perihal hasil audiensi antara mahasiswa dengan rektorat pada tahun 2023 yang akan melibatkan mahasiswa dalam proses penentuan UKT. Di momentum Hardiknas ini kita tagih kembali, tagih janji rektorat yang ingin melibatkan mahasiswa dalam proses penyusunan UKT dari mulai hal teknis maupun substantif,” ungkapnya. 

Merespons mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penentuan jumlah UKT telah menjadi komitmen UGM. Menurut Arie, komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya konsolidasi dengan dekan dari seluruh fakultas. “Kemarin (dalam) pertemuan para dekan, ada satu fakultas yang tidak melibatkan akhirnya melibatkan,” terangnya. Arie juga menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT dibutuhkan untuk memastikan agar kebijakan yang ditetapkan tidak keliru dan tepat sasaran.

Senada dengan Arie, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Supriyadi turut mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa akan didukung oleh  setiap fakultas. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa tersebut didorong melalui mekanisme dan SK yang telah diterbitkan. “SK tersebut akan memberikan peran yang lebih baik kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses untuk melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa baru,” ungkap Supri. 

Berbeda dengan jajaran rektorat, Koordinator Forum Advokasi (Formad) UGM, yaitu Rio Putra Dewanto menyebutkan bahwa masih terdapat tiga keluhan umum mahasiswa terkait UKT. Keluhan tersebut adalah terkait nominal dan golongan UKT, transparansi, dan pelibatan mahasiswa. Dalam aspek pelibatan mahasiswa, Rio memberikan apresiasi atas keberadaan SK yang menempatkan mahasiswa sebagai salah satu verifikator. Hanya saja, Rio menyebut bahwa pelibatan mahasiswa tersebut belum terjadi di semua fakultas. “Menurut pendataan kami dari Advokasi BEM tiap fakultas, ditemukan ada dua fakultas yang tidak dilibatkan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Psikologi,” terangnya.

“Proses pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu pada proses verifikasi penetapan UKT, peninjauan kembali, dan pengajuan keringanan,” imbuh Rio. Namun, berdasarkan data Formad, Rio mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT hanya dilakukan oleh enam belas fakultas dan satu sekolah. Selanjutnya, pada tahap peninjauan kembali, terdapat sepuluh fakultas dan satu sekolah yang melakukan pelibatan. Terakhir, pada tahap pengajuan keringanan, hanya dua belas fakultas yang kemudian melibatkan mahasiswa di dalam prosesnya.

Di sisi lain, Aulianisa Azza Camelia (Lian), Ketua Dewan Mahasiswa Justicia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan besaran UKT yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba. Ia membenarkan bahwa permasalahan UKT merupakan masalah sistemik yang terjadi secara nasional. Hanya saja, Lian menyebut perlunya langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, pelibatan mahasiswa sebagai verifikator dalam penetapan UKT menjadi salah satu upaya mengatasi masalah sistemik yang perlu memiliki standar. “Jadi, yang kami harapkan adalah semua standar verifikasi di fakultas itu bisa disamakan,” ucapnya.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” ditutup dengan penandatanganan pakta integritas baru oleh Arie dan Supri. Bagi Arie, penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen universitas atas pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT. “Ini soal komitmen, dan faktanya juga melibatkan mahasiswa,” tandasnya. 

 

Penulis: Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Resha Allen Islamey 

Matinya Demokrasi Indonesia pada Pemilu 2024, Fisipol Corner UGM Bersama Kampus Menggugat Adakan Diskusi Publik

Kamis (28/03) Fisipol Corner UGM bersama Kampus Menggugat menggelar diskusi publik bertajuk “Matinya Demokrasi dan Agenda Gerakan Rakyat”. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Koentjoro, Ketua Komisi Dewan Guru Besar Bidang Etika Moral dan Ke-UGM-an; Irsyad Ade Irawan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia; dan Amalinda Savirani, Dosen Politik dan Pemerintahan UGM. Acara yang digelar di Selasar Barat Fisipol UGM ini merupakan tanggapan dan pembahasan atas berbagai isu dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan pengikisan norma demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Diskusi diawali oleh Koentjoro dengan menjelaskan argumennya tentang kondisi demokrasi dan model-model pendidikan saat ini yang dinilai menyesatkan bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, para dosen dan akademisi memiliki peran untuk mencerdaskan bangsa atas berbagai upaya kecurangan dan gerakan pembodohan rakyat. Sebagai contoh, ia menyebutkan mengenai keberpihakan presiden atas pemilu kemarin yang mencoba membodohi rakyat melalui penafsiran pasal yang keliru. “Ketika Pak Jokowi melihat [pasal] bahwa presiden boleh kampanye, itu hanya bicara pasal 299. Padahal masih banyak rangkaian pasal di bawahnya yang tidak diperhatikan. Karena itu, kalau menurut saya, hal ini perlu kita ingatkan,” paparnya.

Dalam lingkup legislatif, Koentjoro mengatakan masih marak terjadinya praktik politik uang di masyarakat, serta praktik-praktik kecurangan lainnya. Seperti praktik sandera politik, menjadi salah satu praktik kecurangan yang berorientasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang menghambat jalanya demokrasi di Indonesia. “Sehingga praktik-praktik seperti ini yang membuat demokrasi gak akan pernah bisa terwujud,” ujarnya.

Koentjoro juga berpandangan tentang pentingnya membangun ideologi sebagai dasar rasionalitas dalam menjalankan kelangsungan politik. “Pola-pola politik yang tidak berdasar pada ideologi perlu kita rombak. Dan itu juga yang terjadi kenapa pola-pola ideologi ini sebenarnya juga mulai menumbuhkan sense of rationalism,” jelasnya. Ia juga menjelaskan tentang kondisi masyarakat saat ini yang justru sebaliknya, tidak terbiasa dengan ideologi dan mengesampingkan sisi rasionalitas dalam menentukan pilihan suara.

Di lain pihak, Irsyad sebagai representasi dari Partai Buruh merespons pesta demokrasi dengan cara golput (golongan putih) atau tidak memilih pada pemilihan umum presiden. Menurutnya, golput dipilih sebab partai-partai yang mengusung para calon presiden mayoritas ikut mendukung Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sehingga ia tidak yakin jika UU tersebut bisa direvisi atau bahkan dicabut. Ia juga memperkuat bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya adalah hal yang membunuh buruh, mulai dari persoalan pesangon hingga hak cuti karyawan. “Pertanyaannya adalah apakah mungkin menitipkan agenda-agenda perburuhan itu kepada para capres?” singgung Irsyad.

Dugaan kecurangan pemilu menjadi pembicaraan hangat pula dalam diskusi ini. Irsyad mengemukakan, setidaknya ada enam dugaan kecurangan yang meliputi intimidasi pada pemilih, masalah pungut hitung suara, dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Selain itu, surat suara yang sudah tercoblos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan netralitas pejabat negara menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas. Dari permasalahan tersebut, demokrasi yang bermakna seakan sudah hilang dan hanya menyisakan demokrasi prosedural saja. “Jadi intinya cuma ada prosedur demokrasi, pilpres lima tahun sekali, pilkada lima tahun sekali, terus pilkades sekarang sembilan tahun sekali ya,” jelas Irsyad.

Berbeda dengan Irsyad, dalam menanggapi matinya demokrasi, Linda lebih menitikberatkan pada buku yang berjudul How Democracies Die karya Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky. Menurutnya, buku tersebut mampu mencerminkan keadaan Indonesia pasca Pemilihan Umum 2024, Februari silam. Kondisi demokrasi menjadi semakin kritis di tangan masyarakat sipil melalui aturan main yang telah dirancang sedemikian rupa. “Demokrasi itu mati justru dengan cara demokratis. Itu pesan utama dari buku yang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan dalam konteks Indonesia pasca pemilu,” ujarnya.

Linda juga memaparkan terkait pendekatan institusionalis yang digunakan oleh Levitsky. Pendekatan tersebut, pada dasarnya sangat menekankan partai politik sebagai media untuk mempertahankan demokrasi dan benteng bagi otoritarian. “Nah ini menarik karena nanti bisa kita bandingkan, kira-kira kalau logika yang sama dipakai di Indonesia, bisa nggak ya?” tanyanya. Linda beropini bahwa kondisi di Indonesia berbanding terbalik dengan Amerika Latin, tempat Levitsky berasal. Oleh karena itu, partai politik justru bisa memperburuk kondisi demokrasi.

Linda menutup diskusi dengan pernyataan tentang demokrasi Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi pingsan menuju ambang kematian. Pingsan sendiri merujuk pada situasi masih adanya kebebasan berpendapat dan ruang terbuka bagi publik untuk mengkritisi suatu isu. Sementara itu, Irsyad berpesan untuk terus menjaga demokrasi dan jangan sampai hanya elite politik yang menguasainya. Keduanya sepakat bahwa warga negara harus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan roh demokrasi. Salah satunya melalui pembentukan aliansi mencakup berbagai kalangan yang di dalamnya terdapat individu dengan kesamaan gagasan-gagasan demokrasi.

 

Penulis: Adinda Rahmania & Akmaludin Zaim

Penyunting: Fatihah Salwa Rasyid

Kampus Semakin Kapitalis dan Otoriter dalam Diskusi Buku “Kampus Hari Ini: Mahal, Menindas, dan Kehilangan Integritas

Sumber: dokumentasi pribadi

Social Movement Institute (SMI) telah menggelar peluncuran serta bedah buku berjudul Kampus Hari Ini: Mahal, Menindas, dan Kehilangan Integritas pada Rabu (20/3). Selain kehadiran Eko Prasetyo (penulis Kampus Hari Ini), diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber utama lainnya, yaitu Made Supriatma (peneliti ISEAS Singapura), Okky Madasari (pendiri Omong-Omong Media), Muhammad Rafly (Senat Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga), dan Ganta Semendawai (Aliansi Pendidikan Gratis). Diskusi yang berlokasi di Green House Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini berfokus pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) sekaligus minimnya ruang bebas berekspresi bagi mahasiswa.

Eko mengawali diskusi dengan memaparkan terkait dasar penulisan bukunya bahwa kampus telah mengalami kehancuran akademik. Kehancuran tersebut tergambar melalui retaknya mimpi mahasiswa untuk menjadi intelektual dengan biaya kuliah yang terjangkau. Eko juga meyakini bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan “akal-akalan” pemerintah yang seolah mendesain kampus menjadi tempat yang hanya mempersiapkan mahasiswanya bekerja. “Mahasiswa dibiarkan merdeka dalam menjelajahi pekerjaan, tetapi sulit sekali untuk dibiarkan merdeka untuk beradu intelektual di ruang diskusi,” ujarnya.

Selaras dengan Eko, Made berkomentar bahwa buku “Kampus Hari Ini” merupakan buku yang sangat agitatif, yaitu mendasar atas perasaan dan keadaan. Pertama, menggambarkan realita sosial bahwa masyarakat menengah ke bawah yang sulit untuk bert UIahan kuliah karena kampus telah terindustrialisasi. “75 tahun kita merdeka, orang masih antre beras dan tidak ada satu pun perguruan tinggi yang mempertanyakan mengapa ini terjadi,” ungkap Made.

Kedua, Made melanjutkan bahwa ketidakmaksimalan kampus dalam menyediakan ruang kebebasan dan bermanuver bagi mahasiswanya. Made menyinggung mahasiswa yang ingin membuat perubahan harus dianggap menjadi biang masalah. Ia menambahkan aksi pemberontakan juga wajib diikuti dengan landasan berpikir kritis. “Jangan menganggap remeh demo. Itu jauh lebih berharga daripada Anda magang. Orang memang perlu melakukan magang, tetapi mengelola organisasi dan memimpin massa merupakan ilmu yang mahal,” tegas Made.

Okky menilai kampus mulai kehilangan keberanian untuk bicara sejalan dengan tingginya biaya kuliah dan rendahnya kesejahteraan dosen. Menurutnya, kampus saat ini melahirkan mahasiswa yang pragmatis. “Lebih cepat lulus, lebih baik. Kita bisa magang, ngapain harus berorganisasi kalau organisasi nggak ada nilainya, magang bisa menambah poin,” ungkapnya.

Okky melanjutkan, independensi kampus dirasa hilang dengan maraknya instruksi agar mahasiswa menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk melunasi biaya UKT yang tinggi. Okky juga memaparkan jika tradisi intelektualisme saat ini mengalami perubahan. “Bagaimana relasi antara mahasiswa dengan dosen, bagaimana relasi dalam produksi pengetahuan itu sudah berubah dalam dunia kampus kita,” ujarnya.

Melanjutkan pendapat Okky, Ganta memaparkan tiga poin penting dalam buku Kampus Hari Ini, yaitu kampus itu mahal, menindas, dan kehilangan integritas. Ia menyebutkan liberalisasi pasar benar-benar terjadi di institusi pendidikan. Salah satu contoh yang diberikan ialah tes toefl. “Tes toefl yang diwajibkan, yang dibuat oleh kampus itu sendiri, tapi setelah lulus kita tidak bisa memakainya untuk prasyarat apapun,” ungkapnya. Ia juga memaparkan terdapat beberapa mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan perkuliahan hingga mengakhiri hidup karena tingginya biaya UKT.  

Dengan berbagai persoalan kampus tersebut, Ganta menilai mahasiswa semakin menginginkan keluar dari kampus secepatnya. Mahasiswa mulai melihat permasalahan struktural sebagai permasalahan individu dan menyelesaikannya dengan cara individual. “Menjadi wajar kalau kemudian isi buku ini intinya memprovokasi kita untuk marah karena alasan kita untuk marah itu udah cukup besar,” tutur Ganta.

Pembicara terakhir, Rafli, mengungkapkan permasalahan UKT telah terjadi di UIN Sunan Kalijaga sejak lama. Mahasiswa sudah sering melakukan demonstrasi perihal uang kuliah tunggal. “Di tahun 2024 ini UIN Sunan Kalijaga sudah tiup lilin, dalam tanda kutip sudah satu dekade UIN Sunan Kalijaga ini merayakan penolakan terhadap UKT. “ ujarnya. Padahal fasilitas yang didapatkan dari besaran UKT yang tinggi belum cukup memadai.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi & Maritza Ayushitanaya

Penyunting: Nasywa Putri Wulandari & Resha Allen Islamey

Pemenuhan Hak Dasar Pekerja Perempuan Bermasalah, Dewan Mahasiswa Fisipol Gelar Diskusi Forum Selasar

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis (07/3), Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol UGM mengadakan Forum Selasar Fisipol dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional 2024. Dengan mengusung tema “Hak Pekerja Perempuan di Fisipol”, diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Alvi Syahrina (Dosen dan Serikat Pekerja Fisipol), Indri Dwi Apriliyanti (Dosen dan Serikat Pekerja Fisipol), serta Marga Ningsih (Federasi Serikat Pekerja Mandiri). Diskusi yang bertempat di Fisipoint lantai dua Fisipol UGM tersebut menyoroti berbagai tantangan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar pekerja perempuan yang masih sering terabaikan.

Marga mengawali diskusi dengan penekanan terhadap pentingnya pekerja perempuan untuk bergabung dalam sebuah serikat. Menurutnya, hak-hak pekerja perempuan tidak akan cukup tersampaikan jika organisasi hanya diisi oleh laki-laki. Marga meyakini bahwa hak dan kebutuhan pekerja perempuan hanya akan terakomodasi dengan adanya perempuan sebagai pengurus maupun ketua serikat pekerja. “Jadi, sebenarnya kita bisa menyuarakan kebutuhan perempuan itu harus gimana, kan gak semua laki-laki juga tahu,” tambahnya.

Selanjutnya, Marga juga menyampaikan kisahnya yang sempat mengalami diskriminasi di lingkungan kerja hanya karena statusnya sebagai perempuan. Meski memiliki pengalaman kerja profesional dan berbagai prestasi, Marga tetap mendapat diskriminasi dalam aspek hak dan karir. “Akhirnya kita juga protes kenapa kok ada diskriminasi. Padahal, ada undang-undang yang mengatur tidak boleh didiskriminasi,” ucapnya. Oleh karenanya, Marga menyebut tindakan diskriminasi ini dapat membuat pekerja perempuan harus mengembangkan karir di luar perusahaan kerjanya.

Selaras dengan pengakuan Marga, Indri menyebut tindakan diskriminatif turut terjadi di lingkungan Fisipol UGM. Salah satu yang menjadi perhatian Indri adalah kurangnya kesadaran laki-laki terhadap beban ganda perempuan dalam ranah domestik dan karir. “Peran domestik yang sangat besar dan rendahnya kesadaran dari kolega laki-laki membuat perempuan menjadi sulit sekali untuk menerima ajakan bekerja di saat akhir pekan,” ungkap Indri. Ia menambahkan kondisi ini diperparah dengan adanya label loyalitas rendah bagi pekerja perempuan yang menolak untuk bekerja di luar hari efektif.

Selain itu, Indri kembali menerangkan bahwa isu soal pekerja perempuan di Fisipol tidak berhenti pada satu permasalahan. Kultur kerja yang patriarkis, perdayaan pikiran, pengabaian dan penyangkalan isu gender, standar ganda, intervensi kampus dalam kehidupan pribadi, serta kekerasan seksual turut menjadi keresahan yang harus dihadapi pekerja perempuan di Fisipol. Hal ini dilatarbelakangi oleh norma patriarkis yang masih langgeng di lingkungan kerja Fisipol sehingga kultur kerja yang demikian masih dianggap hal yang normal. Misalnya ketika kenaikan pangkat masih bersifat patriarkis, lingkungan kerja tidak mendukung untuk menyuarakan adanya permasalahan tersebut. “Nggak ada tuh, sepertinya problem patriarkis disini, itu hanya ada di ketakutan perempuan saja,” ujar rekan dosen laki-laki senior kepada Indri.

Alvi menambahkan persoalan terkait inklusivitas infrastruktur yang ada di Fisipol UGM. Sejauh ini, Fisipol masih belum menyediakan klinik dan ruang laktasi yang aman dan nyaman bagi pekerja perempuan yang sedang menyusui, sehingga mereka hanya mengandalkan ruangan yang ada di departemen masing-masing. “Mungkin kalo sekarang belum ada ruangan khusus untuk laktasi, cuma ini sangat penting untuk memastikan privasi dan kebersihan tempat,” ujarnya.

Oleh karenanya, Indri dan Alvi mengatakan bahwa Serikat Pekerja Fisipol (SPF) telah merekomendasikan kampus beberapa solusi untuk membentuk lingkungan kerja yang inklusif bagi perempuan. Pertama, perlu membangun infrastruktur klinik dan ruang laktasi serta memperbaiki fasilitas daycare. Kedua, sistem kerja yang manusiawi meliputi cuti melahirkan bagi siapa saja, pemerataan distribusi kerja, flexible work arrangement bagi pekerja perempuan yang memiliki kepentingan domestik tak terelakkan ketika jam kerja. Ketiga, interaksi sosial yang menekankan pada kampanye terkait perilaku seksisme, membuat regulasi untuk mendobrak patriarki, menghindari budaya pengamat dengan mengakui adanya bias gender, serta evaluasi berkala terkait perilaku pegawai dalam koridor gender.

Dari kondisi-kondisi yang kian meresahkan ini, para pekerja perempuan didorong untuk membangun kondisi ideal yang dapat memberi ruang untuk dapat menikmati hak-hak dasar mereka. Marga sebagai ketua karyawan menceritakan bahwa ia selalu berusaha untuk memperlakukan pekerja perempuan dan laki-laki dengan setara sehingga tidak ada pembeda antara hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Namun, Marga mengungkap bahwa diskriminasi yang terjadi di tempat kerjanya, seperti isu terkait gaji, juga menimpa pekerja yang lebih vokal terhadap adanya ketimpangan. Selain itu, Marga menanggapi isu terkait pemberangusan serikat pekerja dengan menggarisbawahi pentingnya kesadaran anggota serikat pekerja bahwa mereka berjuang bersama-sama. “Kita berusaha terus di internal perusahaan serta bergabung dengan seluruh serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” ungkapnya.

 

Penulis: Annisa Dewi Maharani & Nasywa Putri Wulandari 

Penyunting: Resha Allen Islamey