Bekerja Tanpa Perjanjian, Pekerja Magang Rawan Dieksploitasi

Selasa (04/06), Dewan Mahasiswa Fisipol UGM bersama Serikat Pekerja Fisipol UGM mengadakan diskusi bertema “Pekerja Mahasiswa: Eksploitasi, Relasi Kuasa, dan Kesejahteraan Pekerja?”. Diskusi yang dipandu oleh Iradat Wirid dari Serikat Pekerja Fisipol UGM ini berlangsung di Taman Sansiro, Fisipol UGM. Diskusi ini turut menghadirkan tiga pembicara, yaitu Satriya Nugroho, staf kajian strategis Dema Fisipol UGM; Jasmine Yasinta, mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM dan pekerja paruh waktu di CFDs; serta  Joash Tapiheru, Dosen DPP UGM. 

Diskusi diawali dengan cerita pengalaman Satriya sebagai peserta magang di salah satu unit kerja departemen Fisipol UGM. Awalnya, Satria sama seperti kebanyakan mahasiswa, salah kaprah menilai sistem magang sebagai sarana pembelajaran yang bebas dari eksploitasi. Hal tersebut membuat bentuk-bentuk eksploitasi di tempat magang akhirnya dinormalisasi. Eksploitasi pertama yang dirasakan oleh Satriya adalah ketika dirinya tidak mendapatkan perjanjian pra-magang yang mengatur terkait jam kerja, tugas, upah, dan hak dasar peserta magang. Begitu juga terkait bimbingan tugas magang yang tidak didapatkan. “Kita magang berharap mendapat bimbingan, tetapi malah terkesan seperti tenaga kerja tambahan kalau pekerja tetap ini tidak mampu menangani tugasnya. Apalagi saya magang di divisi media yang selama membuat konten di lapangan hanya learning by doing saja,” tuturnya.

Eksploitasi terhadap pekerja mahasiswa juga dialami oleh Yasinta ketika ia menjadi peserta magang di tingkat fakultas dan universitas. Menurut Yasinta, eksploitasi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah ketidakjelasan kontrak kerja dan jam kerja yang berlebih. “Sistem klaim tanggung jawab kerja yang kurang jelas membuat kita mengalami kerja berlebih karena kadang kita mengedit di luar jam kerja dan masih ada revisi yang diberikan di luar jam kerja atau hari libur,” terangnya. Yasinta kemudian turut menyinggung terkait ketidakpastian waktu pembayaran upah yang dialami olehnya sebagai pekerja mahasiswa, khususnya ketika dirinya menjadi peneliti lepas.

Di sisi lain, Joash menganggap bahwa fenomena magang yang dialami mahasiswa terjadi  akibat adanya pergeseran arti penting magang. Dalam pandangan Joash, pergeseran tersebut terjadi secara cepat sehingga aturan yang mengatur terkait hubungan kerja belum mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Joash juga menyebut faktor prestise sebagai alasan mendasar mengapa mahasiswa memilih untuk tetap melakukan magang meski tidak memiliki jaminan atas upah dan beban kerja. “Itu (prestise) menjadi penjelasan mengapa tren magang yang seperti sekarang berlangsung dan reproduksi,” ungkap Joash. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Satriya kemudian menjelaskan alasan sebagian mahasiswa melakukan magang. Baginya, magang tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi lebih untuk memperoleh kepuasan dan rasa bangga pada diri sendiri. Satriya pun menyebut bahwa kondisi pasar tenaga kerja yang tidak pasti mendorong mahasiswa untuk memilih menjadi tenaga kerja murah melalui sistem magang. “Sebenarnya itu untuk diri mereka sendiri agar mereka merasa dengan pengalaman magang di kampus, misalnya dalam empat tahun melakukan tujuh kali magang atau delapan kali magang kemudian dapat diterima di pasar tenaga kerja,” jelasnya.  

Sementara itu, Yasinta menggunakan asisten praktikum sebagai studi kasus mengapa mahasiswa melakukan magang. Tugas akhir yang sejalan dengan praktikum membuat para asisten memiliki akses yang lebih mudah ke laboratorium. Namun, menurut Yasinta, kemudahan tersebut turut membuat asisten praktikum berada dalam posisi rentan akibat tumpang tindihnya tanggung jawab  akademik dan tanggung jawab kerja. Kerentanan para asisten praktikum juga diperburuk dengan tidak adanya jaminan terkait kecelakaan kerja yang rawan terjadi di laboratorium serta upah yang tidak sebanding dengan beban kerja. “Mereka (asisten praktikum) bayarannya 300.000-400.000 dalam satu semester, sementara mereka harus bekerja tiga sampai empat jam atau delapan jam seminggu,” imbuh Yasinta.

Merespons keresahan yang dialami mahasiswa, Joash menyebut beberapa upaya untuk menghindari terjadinya eksploitasi kepada pekerja magang, salah satunya dengan keberadaan kelayakan etik dalam ranah kerja penelitian. Proses internalisasi etik perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan kesadaran bersama sekaligus menciptakan standar etika penelitian bagi seluruh ilmuwan. “Kalau saya (ilmuwan) melakukan penelitian, tapi dengan melakukan praktik yang sifatnya eksploitatif kemudian malah akan mencederai ilmu yang saya hasilkan. Itu perlu didudukkan agar kita memiliki kesadaran etis,” paparnya. 

Selain itu, Joash juga mengungkapkan pentingnya kesepakatan peraturan, salah satunya terkait peraturan jam kerja. Menurutnya, apabila kerja penuh waktu dihitung seminggu empat puluh jam, maka mahasiswa pekerja paruh waktu memiliki jam kerja maksimal selama dua puluh jam setiap minggunya. Joash juga menyebut terkait pemberi kerja wajib memberi pelatihan keterampilan kerja sembari tetap memberi upah yang layak kepada pekerja mahasiswa selama kegiatan pelatihan. “Itu [upah laboran 300.000-400.000 per semester] menjadi salah satu hal yang menuntut adanya kesepakatan aturan yang lebih jelas ya,” tutup Joash.

 

Penulis: Desti Nicawati & Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Devira Khumaira

Pertanyakan Kurangnya Dana Matriks Organisasi dan Ruang Publik Kemahasiswaan, Mahasiswa Fisipol Tuntut Keterbukaan di Hearing Dekanat 2024

Foto: Nasywa

Selasar Barat kembali riuh oleh penyelenggaraan Hearing Dekanat pada Kamis (6/6). Forum ini dihadiri oleh Wawan Mas’udi (Dekan Fisipol UGM), Poppy Sulistyaning Winanti (Wakil Dekan Fisipol UGM), jajaran dekanat lainnya, serta perwakilan dari pengurus Keluarga Mahasiswa (KM) Fisipol UGM. Berlangsung secara terbuka, terdapat enam isu yang menjadi tuntutan mahasiswa kepada Dekanat kali ini, yaitu fasilitas organisasi, sarana prasarana, akademik, uang kuliah tunggal, sarana penunjang akademik dan aktivitas mahasiswa, serta akses difabel. 

Akomodasi sumber daya Himpunan Mahasiswa Departemen (HMD) dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) diperdebatkan cukup intens dalam forum ini. Spesifiknya, mahasiswa mempertanyakan kejelasan mengenai dana matriks dan pembangunan sarana prasarana Gedung Yong Ma lantai 3.

Forum dimulai dengan penyampaian aspirasi mengenai dana matriks yang diwakilkan oleh staf Advomop Dewan Mahasiswa (Dema) Fisipol. Mereka mengungkapkan keterbatasan alokasi sebesar Rp7,5 juta per HMD dan UKMF yang dianggap tidak mencukupi. Hal itu menimbulkan ketergantungan pada dana kas atau hibah mahasiswa yang seharusnya tidak menjadi penopang utama aktivitas. Ditambah lagi, ketidakmerataan ini memicu penghambatan operasional HMD dan UKMF. Berangkat dari hal tersebut, muncul tuntutan untuk merealisasikan kenaikan dana matriks, mempercepat pencairan dana, dan mengalokasikan dana matriks secara proporsional.

Menanggapi persoalan yang dipaparkan tersebut, Wawan mengatakan bahwa kebutuhan dana matriks dari HMD dan UKMF berbeda-beda. Temuannya menerangkan bahwa tahun lalu ada yang hanya memakai sepuluh persen dari seratus persen dana, sedangkan sisanya tidak dapat dialihkan ke HMD dan UKMF yang lain. “Semestinya, gak ada yang kesulitan karena seharusnya HMD dan UKMF lancar,” ujarnya. 

Nursus, selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fisipol menawarkan HMD dan UKMF untuk menyampaikan kepada dekanat jika organisasinya memiliki tujuan kegiatan yang besar, tetapi dananya kurang. “Apabila dirasa memang perlu, rasionalisasi anggaran bisa dibicarakan, tetapi agenda (organisasi) juga harus dipertimbangkan,” katanya.

Ekky, sebagai representasi mahasiswa, mengakui pernyataan Wawan bahwa memang benar terdapat kebutuhan yang tidak sama rata dari masing-masing HMD dan UKMF. Namun, di sisi lain, ia menjelaskan telah melakukan kompromi dengan HMD dan UKMF, sedangkan hasilnya masih ada kekurangan dana yang dibutuhkan. “Udah kita maksimalkan organisasi ini pakai 5 juta, organisasi ini 7,5 juta, uangnya tetap kurang,” tegas Ekky. Berangkat dari permasalahan tersebut, ia menghendaki untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai dana matriks bersama jajaran dekanat.

Diskusi kemudian dilanjut dengan Bab Sarana dan Prasarana. Dalam bab ini, ditemukan permasalahan bahwa pembangunan Gedung Yong Ma lantai 3 dinilai kurang transparan sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya rencana detail mengenai bangunan, ruangan, lini waktu, dan tahap pembangunan yang bisa diakses oleh publik. Sosialisasi yang telah dilakukan pun hanya menyampaikan bahwa gedung ini dibangun sebagai ruang art center dengan menyertakan desain gambar ruangan. Mahasiswa sama sekali tidak dilibatkan dalam proses perencanaannya.

“Di awal memang disampaikan sebagai art center, tapi lebih ke multimedia sebenarnya. Bukan cuman untuk mahasiswa, dosen dan staff juga. Dengan kapasitas yang kita coba hitung ulang, desainnya sedang dikejar. Begitu selesai, kita diskusikan lagi,” tanggap Nursus.

Survei Dema terhadap mahasiswa Fisipol memperlihatkan bahwa sebanyak 68,5% mahasiswa sangat setuju jika Gedung Yong Ma lantai 3 dioptimalkan sebagai ruang publik. Hal ini didukung dengan kondisi bahwa Fisipol UGM tidak menyediakan ruang sekretariat dan inventaris bagi mahasiswanya.

“Ketika fakultas sudah tidak menyediakan sekretariat, maka teman-teman yang perlu ruangan malah tidak punya. Ketika gedung Yong Ma lantai 3 itu tidak bisa dipakai lagi, lantas apakah fakultas menyediakan ruang inventaris untuk teman-teman UKM HMD?” tanya Berlin, selaku perwakilan Advomop dari Dema Fisipol UGM, kepada jajaran dekanat.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wawan mengatakan bahwa fakultas memiliki keterbatasan ruangan untuk fasilitas organisasi. Hal ini dikarenakan common room yang perlu disiapkan untuk mahasiswa S2 dan S3. “Terkait ruangan untuk fasilitas organisasi, akibat keterbatasan ruangan, sekretariat dan sebagainya biasanya dipakai di ruangan yang bersama-sama. Untuk ruang sekretariat memang belum, tapi diharapkan Yong Ma lantai 3 itu juga bisa. Silakan nanti per isu ada perwakilan dari mahasiswa untuk dana matriks, fasilitas, dan lain-lainnya,” harapnya.

 

Penulis: Safina Zahra Athaya Firmanie, Maritza Ayushitanaya

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Dana Pensiun Dosen PNS dan Non-PNS, Kewajiban yang Sama dengan Hak Berbeda

Divisi Pendidikan Serikat Pekerja Fisipol mengadakan diskusi berjudul “Apa Kabar Dana Pensiun Dosen Tetap Non-PNS?” pada Jumat (31/5) melalui media daring. Diskusi ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dengan menghadirkan Suci Lestari Yuana (Nana) dari Serikat Pekerja Fisipol sebagai moderator, Narsoem sebagai pemantik, serta dihadiri beberapa dosen dan staff Fisipol. Diskusi membahas isu terkait dana pensiun tenaga kependidikan dan dosen tetap non-PNS.

Nana mengawali diskusi dengan menceritakan pengalamannya ketika mendapatkan undangan untuk diskusi dan sosialisasi terkait dana pensiun oleh pihak kampus. “Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa dosen PNS dan dosen non-PNS itu tidak ada yang berbeda, semuanya sama,” ungkapnya. Ungkapan tersebut menjadi alasan mengenai pentingnya pembahasan tentang persamaan hak dan kewajiban dosen tetap non-PNS dan dosen PNS. Nana memantik tiga hal yang perlu dibahas dalam diskusi ini Adapun, skema dana pensiun untuk dosen tetap non-PNS, hal-hal yang ingin diketahui peserta diskusi  lebih lanjut, dan hal yang sebenarnya diinginkan oleh para pekerja tetap non-PNS. 

Menjawab Nana, Narsoem mengatakan bahwa skema dana pensiun dosen tetap non-PNS hingga saat ini belum memiliki payung hukum yang pasti. Ia menyampaikan jika terdapat perbedaan skema antara dosen tetap non-PNS dan dosen PNS yang terletak pada imbalan pasca kerja. Dosen tetap non-PNS akan mendapatkan dana pensiun dari BPJS dan  Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang bersifat iuran pasti, sedangkan dosen PNS akan mendapatkan dana pensiun yang bersifat manfaat pasti. “Jadi kalau disampaikan bahwa nanti dana pensiun antara pegawai PNS dan non-PNS dikatakan sama, itu adalah kekeliruan yang sangat besar. Itu pasti gak sama,” ujar Narsoem. Ia juga mengungkapkan jika perusahaan swasta saat ini banyak yang sudah menerapkan skema dana pensiun DPLK ini.

Ketidakpastian akan dana pensiun juga dialami oleh tenaga kependidikan non-PNS. Raharti, peserta diskusi sekaligus tenaga kependidikan non-PNS turut mengungkapkan kekhawatirannya terkait dana pensiun. Menurutnya, tenaga kependidikan non-PNS belum memiliki jaminan terkait dana pensiun meskipun memiliki beban pekerjaan yang sama dengan tenaga kependidikan berstatus PNS. “Apakah universitas (telah)memikirkan sampai sejauh itu atau kita memang harus berusaha sendiri untuk kehidupan berkelanjutan setelah pensiun?” tanya Raharti. 

Merespons kekhawatiran Raharti, Narsoem menjelaskan jika dana pensiun yang didapatkan memang sesuai gaji dan golongan setiap pekerja. Narsoem menyebutkan agar para tenaga kependidikan mempersiapkan diri untuk dana pensiun. “Terutama tenaga pendidik, perlu untuk memahami kondisi ini sehingga mempersiapkan diri dan hidup secukupnya,” ungkap Narsoem.

Dalam diskusi ini, peserta diskusi yang merupakan pekerja tetap non-PNS membahas ungkapan tenaga kependidikan maupun dosen yang berstatus non-PNS dan PNS adalah sama. Bagi peserta diskusi, ungkapan tersebut merupakan janji yang harus ditepati termasuk terkait dana pensiun. Habibi mengatakan, “Mereka juga seharusnya berupaya agar kalau sejak awal menjanjikan sama dengan PNS ya mestinya manfaat pasti seperti PNS.” Joash juga menyampaikan, “Saya setuju untuk berpegang pada itu, artinya itu menjadi janji yang kita tagih kesana gitu.” Senada dengan sebelumnya, Nana menambahkan, “Saya kira kalau mau, setidaknya kita setia pada janji itu bahwa sebenarnya kita antara hak dan kewajibannya sama gitu.” 

Akan tetapi menurut Narsoem, hal yang penting adalah membangun kesadaran dari seluruh pekerja non-PNS agar memahami tentang skema dana pensiun. Kesadaran tersebut dapat mendorong manajemen keuangan untuk bertahan atau mencari tempat bekerja yang baru. “Karena kita sering ketika dijanjikan kemudian langsung percaya gitu. Padahal dalam sebuah organisasi kita perlu melihat apakah ketika sesuatu itu dijanjikan dan disampaikan ke kita apakah ada payung hukum yang memang secara fundamental akan mengatur kondisi yang ada.” ungkap Narsoem. 

Sebagai penutup, peserta diskusi sepakat untuk membagikan hasil diskusi kepada pekerja yang lain terutama yang berstatus non-PNS. “Saya kira tadi selain diskusi sebenarnya mungkin kita juga bisa memikirkan membuat semacam informasi tertulis yang bisa disebarkan juga di sosial media begitu ya,” ungkap Nana. Narsoem juga menambahkan agar teman-teman dosen dapat mengadakan forum bagi teman-teman SDM untuk memberikan sosialisasi terkait dana pensiun agar lebih jelas.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Vanessa Laura Ellena

Kebiri Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran

DOKUMENTASI PRIBADI

Selasa (21/5), Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD) bersama Forum Cik Di Tiro menggelar diskusi publik bertajuk “Aksi Memperingati 26 Tahun Reformasi dan Menolak RUU Penyiaran” di Gedung Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (YBW UII). Forum ini diisi oleh tiga narasumber utama, yakni Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Darmanto (Forum Penyelamat Media dan Demokrasi), dan Pito Agustin Rudiana (Jurnalis Tempo). Diskusi ini digelar untuk memperjuangkan kebebasan pers terkait dengan isu RUU Penyiaran yang terus bergulir.

Diskusi dibuka oleh Eko dengan refleksi 26 tahun pasca reformasi dalam konteks penegakan HAM dan tata kelembagaan negara. Eko menjelaskan bahwa sampai saat ini warga sipil masih memperjuangkan hak kebebasan berdemokrasi. Direnggutnya kebebasan ini seharusnya menjadi kewajiban dari lembaga negara untuk mencapai keadilan bersama. “Nampaknya isu-isu politik dan isu-isu lainnya harus kita sejajarkan. Mulai dari isu pers, pendidikan, lingkungan itu semua harus kita suarakan bersama-sama,” ujarnya. 

Permasalahan demokrasi sejalan dengan isu krusial berupa kemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dilegislasi oleh Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Darmanto, menjelaskan secara rinci alur penyempitan ruang pers, media, dan komunikasi. Awalnya, dimulai dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, ‘diamputasi’ oleh UU Cipta Kerja, dan semakin diperparah oleh RUU Penyiaran Tahun 2024. Proses inilah yang menjadikan penyempitan ruang bersuara, utamanya bagi komunitas penyiaran lokal di Indonesia. Di sisi lain, Darmanto memprediksi bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) tidak akan melakukan penolakan terhadap RUU Penyiaran karena statusnya merupakan aset negara yang biaya operasionalnya akan ditanggung oleh APBN. “Radio di Indonesia sedang diambang kehancuran, membayar 2,5 juta pertahun untuk frekuensi itu masalah besar bagi komunitas,” ujarnya. Lain halnya dengan nasib komunitas atau lembaga penyiaran lokal yang harus membayar lebih untuk frekuensi publikasi.

Melanjutkan pembahasan, Pito mencoba mengajak audiens untuk merenungkan nasib media pers selama satu dekade terakhir. “Kita sempat  bangga adanya UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers sebagai produk hukum demokratis, teman-teman jurnalis tidak lagi takut untuk mengkritisi pemerintah saat itu,” katanya. Tidak heran semenjak era Reformasi, pertumbuhan media cukup pesat.

“Semuanya tergantung pada rezim yang berkuasa, rezim saat ini telah mengembalikkan nasib pers ke zaman Orde Baru,” ucap Pito. Revisi UU ITE hingga RUU Penyiaran telah membuktikan bagaimana rezim Jokowi berusaha ‘mengkriminalisasi’ media pers melalui berbagai pasal karet. “Ketika teman-teman pers membahas isu sensitif, terutama isu lingkungan, pertambangan, kontroversi IKN, perjuangan masyarakat adat, terbaru soal krisis air di Nusa Dua, Bali. Udah nggak ada payung hukum buat menjamin keamanan kita,” terang Pito. Ia juga menekankan perlunya tanggung jawab publik untuk menolak keras RUU Penyiaran karena keterbatasan publik untuk bersuara dan itu hanya bisa dilakukan melalui pers.

Dalam kesempatan ini, Roy Suryo turut mengapresiasi Forum Cik Di Tiro yang berani mengambil sikap menentang pasal-pasal polemik dalam RUU Penyiaran. Terdapat tiga hal krusial dari Pasal 40 hingga Pasal 50 yang mencederai kebebasan pers, khususnya pasal 50B Ayat (2) huruf C tentang Pelarangan Tayangan Eksklusif Investigasi Jurnalistik. RUU Penyiaran tidak hanya membatasi hak media pers, tetapi juga mengancam konten yang dibuat oleh publik (user generated content). “Jurnalistik itu karya tulis yang nggak mesti dibuat jurnalis, kadang ide liputan bagus dibuat oleh masyarakat. Ibaratnya masyarakat bukan hanya konsumen tapi juga produsen,” tutur Roy Suryo. RUU Penyiaran membuat beberapa pasal di dalamnya tumpang tindih dengan UU Pers terkait pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. “Nanti konten baik di Youtube maupun TikTok itu harus melalui verifikasi KPI. Apakah layak tayang atau tidak. Revisi UU penyiaran diharapkan bisa mengakomodasi hak-hak jurnalis lebih baik, bukan malah balik lagi ke ORBA [mengekang pers],” ucapnya. 

Penulis: Desti Nicawati & Alya Rahma

Penyunting: Devira Khumaira

KEHADIRAN TV SWASTA, SEBUAH PRESTASI?

ARTIKEL LEPAS
Majalah Indikator SINTESA №08/IX/1992

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dihadapkan pada situasi pelik. Para pengamat melihat RUU ini bagai racun yang melemahkan independensi media dengan membatasi kebebasan pers dalam menyajikan berita yang beragam, faktual, dan aktual. Profesionalitas lembaga dan orientasi bisnis yang muncul di kalangan pemerintah digadang-gadang menjadi alasan mendasar dalam pembuatan RUU tersebut.

Sebagai produk baru pemerintah, hal ini pernah disuarakan dalam konteks hampir serupa oleh Mg Sulistyorini (Direktur Eksekutif PT. Kanisius) kala ia masih menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi di FISIPOL UGM. Ia menuliskan kecemasannya terhadap perkembangan media televisi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Media televisi justru makin mengalami kebuntuan dalam mengedepankan profesionalitas serta perubahan aspek teknis dan etis di dalamnya.

LPPM SINTESA menerbitkan ulang tulisan artikel opini Mg Sulistyorini yang terbit dalam majalah Indikator LPPM SINTESA edisi №08/IX/1992. Simak tulisan selengkapnya.

Penulis: Mg Sulistyorini (Direktur Eksekutif PT. Kanisius)

Disunting ulang oleh Alit Akhiral

Ketika berita bakal kemunculan perusahaan televisi swasta mulai menggoyang Yogyakarta, saya turut berada di jajaran warga Yogya yang kegirangan. Swastanisasi televisi akhirnya melanda kota Yogya pula. Tapi entah mengapa kegembiraan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja muncul kekhawatiran yang semua orang tentu akan mengharap, itu hanyalah suatu kecemasan yang berlebihan. Kekhawatiran ini berawal dari ingatan saya pada isu bajak-membajak wartawan di kalangan penerbit pers, yang sempat ramai dibicarakan dalam media cetak beberapa waktu lalu. Bukankah kemungkinan ini bisa saja juga terjadi di kalangan institusi televisi, ketika TVRI tak lagi merupakan kekuatan tunggal.

Saya tertegun ketika membaca Harian Kompas, 24 Agustus 1992, bahwa dropping (penunjukkan) pegawai TVRI pada tahun 1988, menunjukkan kenyataan “pahit” tentang masuknya 60 pegawai baru. Dari 60 orang itu, hanya satu orang saja yang tidak mempunyai hubungan keluarga apa pun dengan orang Deppen (Departemen Penerangan).

Kenyataan ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah TVRI kini (saat itu) telah berubah menjadi sebuah dinasti? Dinasti yang berjalan di atas pertimbangan kelangsungan hubungan famili dan bisnis. Sehingga hampir mustahil bagi seorang profesional yang kebetulan bernasib buruk — untuk bekerja di dalamnya — karena tidak terlahir sebagai keluarga orang Deppen. Belum lagi kenyataan tentang masih tersaruknya pendanaan di TVRI, yang bergulir bersamaan dengan ruwetnya bermacam peraturan. Baik yang berkaitan dengan masalah keuangan maupun birokrasi, makin menjepit TVRI yang dalam waktu dekat harus berhadapan dengan kehadiran “mitra”-nya.

Bukankah sesuatu yang konyol apabila era baru pertelevisian Indonesia yang ditandai dengan swastanisasi televisi, ternyata diwarnai oleh fenomena timpangnya profesionalisme dalam institusinya? Masih bisakah kita berbangga dengan suatu prestasi yang ternyata berbuntut “bajak-membajak” tenaga profesional yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari? Itu pun masih untung kalau mereka yang sedikit ini tidak kemudian terpeleset ke commercial oriented (berorientasi komersial) karena sempitnya ruang gerak bagi kreativitasnya.

Betapapun “mitra”-nya televisi swasta terhadap TVRI, tentulah bukan berarti bajak-membajak tenaga profesional lantas ditabukan. Apalah dosa membajak tenaga dari “mitra” sendiri, kalau memang ada kemampuan untuk melakukannya? Dalam kondisi seperti ini, memang hanya kekuatan institusilah yang dapat mempertahankan tenaga-tenaga profesional yang dimilikinya. Kemampuan institusi untuk membangun loyalitas tenaga kerja terhadap institusinya, nampaknya merupakan kunci untuk menghindarkan diri dari pembajakan sang “mitra”.

Profesionalisme dalam Institusi Media Massa

Menurut Ashadi Siregar, pengertian profesionalisme memiliki berbagai makna. Dalam bahasanya, Ashadi memberikan ilustrasi bahwa bagi dunia olahraga, profesionalisme diartikan sebagai kegiatan yang memperoleh imbalan uang. Berbeda dengan dokter, pendeta, atau pengacara yang memandang profesi sebagai kegiatan kerja yang eksklusif karena hanya bisa dimasuki orang yang telah menempuh pendidikan khusus dan mendapat pengakuan dari sesamanya. Sedangkan dalam bidang kegiatan media massa (termasuk televisi), profesionalisme dititik-beratkan pada aspek teknis dan etik dari suatu kegiatan kerja.

Aspek teknis menyangkut masalah-masalah operasional dalam mencapai tujuan. Sedangkan aspek etik lebih berkaitan dengan persoalan tanggung-jawab etis terhadap idealisme. Pada gilirannya aspek etik ini akan membawa semacam gugatan-gugatan filosofis tentang konteks sosial dari profesi. Etik selalu dilihat sebagai pembatas bagi aspek teknis, hingga pelaku profesi dibatasi dalam pencapaian tujuannya. Namun, di samping itu, etik juga dapat dilihat sebagai rujukan eksistensial agar suatu profesi memiliki konteks sosial. Aspek teknis yang tidak memiliki pembanding etik, dapat terjerumus pada pengukuran tindakan yang didasarkan pada operasi teknik belaka.

Dengan demikian, tampaklah bahwa profesionalisme dalam media massa, membutuhkan jalinan teknis dan etik yang harmonis. Keharmonisan itu hanya bisa dicapai dalam iklim yang kondusif. Artinya, jalinan akan timpang ketika situasi birokrasi, investasi, ataupun teknologi dalam tubuh institusi tidak mendukung lancarnya operasionalisasi teknik yang berjumbuh dengan pembatasan-pembatasan etik yang relevan.

Selanjutnya, karena sebuah institusi media massa tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks sosial, maka ia pun tidak terhindar dari daur sistem sosial. Daur sistem inilah yang memaksanya untuk berperilaku sesuai tuntutan sifat interaksi dalam bangunan sosial di mana — institusi media massa — menjadi bagiannya.

Dari sini kita dapat memahami problem-problem yang muncul dengan membaca konteks sosial yang ada, terutama yang berkaitan dengan birokrasi. Kita pula dapat menduga nafas kehidupan dalam institusi TVRI sekarang ini, untuk kemudian memprediksi jalinan aspek teknis dan etik macam apa yang kini tengah berjalan.

Itulah sebabnya ketika Harian Kompas menampilkan persoalan ketimpangan birokrasi, investasi, dan teknologi dalam TVRI, segera muncul kecemasan mengenai minimnya profesionalisme pelaku profesi dalam tubuh TVRI.

Dilema Pertelevisian Kita

Betapa pun hormat kita pada TVRI, tetap tak melenyapkan kesadaran kita bahwa sebenarnya tenaga-tenaga profesional belum banyak dimiliki oleh TVRI. Hal ini saling berkorelasi dengan masalah-masalah yang terjadi. Skenario yang terbayangkan adalah selama masalah-masalah di seputar birokrasi, investasi, dan ketimpangan akibat lonjakan teknologi belum teratasi, maka peluang pengembangan profesionalisme dari pelaku profesi di TVRI belum akan terjamin. Hal ini akan terus terjadi ketika TVRI masih belum mampu melepaskan diri dari keterikatannya untuk selalu bertolak dari sifat faktual sistem sosial yang menjeratnya, tanpa berani mengembangkan suatu asumsi normatif yang kadang memang harus menyimpang dari garis faktual garis interaksi sosial. Saat itu pula pelaku profesi terjebak dalam ketidakleluasaan membangun sikap profesionalismenya.

Kondisi ini bukan tidak mungkin menyebabkan si pelaku profesi yang sebenarnya potensial namun “terpenjara” dalam kungkungan dilema birokrasi, investasi, dan teknologi yang menyebabkan kehilangan antusiasme dalam dirinya. Jika demikian halnya, bukankah ini berarti ancaman bakal tergusurnya profesionalisme dalam pertelevisian?

Sebut saja seorang pelaku profesi yang concern dengan tanggung jawab etisnya. Pasti akan tersiksa dalam situasi “terpenjara” ini. Jika ia loyal terhadap profesinya, ia akan mencari peluang di mana kapasitas kemampuannya dapat tersalur secara memadai. Alhasil, mereka yang memiliki kemampuan profesional — jumlahnya dapat dihitung dengan jari — berlarian meninggalkan TVRI. Kalau ini benar terjadi, apa lagi yang dimiliki TVRI? Padahal ia adalah pemegang monopoli acara berita dan informasi? Bagaimana TVRI akan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik sajian-sajian berita dan informasinya, kalau ternyata sang “mitra” telah membajak tenaga-tenaga andalannya?

Apabila kita sempat melihat cermatnya Mayong S. Laksono mengagenda keteledoran-keteledoran TVRI dalam menginformasikan unsur when pada beberapa sajian Dunia dalam Berita (Kompas, 24 Agustus 1992), mungkin kita akan paham bahwa monopoli yang tidak disertai dengan sikap profesional, akan lebih parah lagi akibatnya. Bukankah sangat benar apa yang dikatakan Mayong? Bahwa kedudukan TVRI sebagai “pemrakarsa tunggal” dalam materi berita dan informasi dapat saja menjadi ajang pengesahan bagi sajian berita dan informasi yang nyaris bebas koreksi. Tentu dalam hal ini yang dimaksud Mayong adalah pengecualian koreksi bagi dan dari elite kelompok kepentingan tertentu. Apabila kemudian kegembiraan menyambut kehadiran SMTV di Yogyakarta tiba-tiba disusul oleh semacam kegelisahan, tentulah kini dapat dimengerti bahwa itu (perasaan) bukan sekadar mengada-ada.

Bagaimana kita dapat meyakini, bahwa meski tersendat oleh monopoli TVRI atas berita dan informasi itu, SMTV akan tetap muncul sebagai kekuatan imbangan yang menawarkan kemungkinan lebih bagi pengembangan profesionalisme? Bagaimana kalau ternyata SMTV yang “pasti” tidak lepas dari business oriented itu bahkan menarik para pelaku profesi yang potensial bukan dengan janji keleluasaan kreativitas? Namun sekadar kepenuhan materi? Karena toh ia pun merupakan bagian dari bangunan sosial yang punya batas-batas interaksi sosial tertentu — layak hadir dalam konteks sosial — dengan bagian-bagian lain dalam sistem. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana kita bisa bertepuk tangan atas hadirnya “mitra” TVRI ini, sementara kita cemas terhadap konsekuensi kehadirannya?

Tampaknya memang baik TVRI maupun televisi swasta di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi problem dalam menciptakan profesionalisme di antara para pelaku profesi dalam tubuhnya. Bagi TVRI permasalahannya lebih pada bagaimana melonggarkan batas-batas birokrasi, investasi, dan teknologi yang terlanjur memenjarakan para pelaku profesinya. Sedangkan televisi swasta semacam SMTV tampaknya lebih tertantang dalam permasalahan bagaimana menghindari kuasa komersialisme dalam menggusur profesionalisme. Meskipun ini bukan berarti bahwa televisi swasta itu terbebas dari permasalahan yang dihadapi oleh TVRI.

Langkah yang tepat memang bukanlah menyetop kemunculan sang “mitra” untuk membuktikan solidaritas pada TVRI, namun pemahaman persoalan, disertai kesediaan mencari solusi. Meski mungkin mengakibatkan tergesernya kemapanan birokrasi. Benar bahwa tidak ada kata yang tepat untuk mengawali pembenahan selain rekonseptualisasi diri bagi TVRI dan kejelasan konsep bagi SMTV.

Meski tuntutan ini sungguh klise dan membosankan, namun seperti selalu kita duga sebelumnya, memang di sinilah kuncinya. Keberanian melepaskan diri dari prinsip faktual, mungkin akan membawa kita pada peluang pengembangan profesionalisme yang lebih luas. Hadirnya televisi swasta memang merupakan prestasi era informasi, apabila disertai dengan kesiapan pengembangan profesionalitas para pelaku profesi yang terlibat di dalamnya. Jika tidak atau belum, ia hanyalah merupakan peluang bisnis yang menghambat prestasi.

Mahasiswa UGM Tuntut Rektorat untuk Lebih Partisipatif dalam Penetapan UKT

Sumber: Media dan Publikasi LPPM SINTESA

Sumber: dokumentasi pribadi

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dengan tajuk “Haru Pendidikan Nasional” pada Kamis (2/5) di halaman Balairung UGM. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM ini merupakan buntut dari adanya perubahan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 yang disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 243/UN1.P/KPT/HUKOR/2024. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini dihadiri oleh jajaran wakil rektor UGM.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” dimulai dengan adanya orasi oleh massa aksi. Arga, salah satu peserta aksi menyampaikan, kenaikan UKT yang terjadi di sebagian besar fakultas terjadi tanpa adanya proses transparansi kebijakan. Arga juga menyinggung perihal hasil audiensi antara mahasiswa dengan rektorat pada tahun 2023 yang akan melibatkan mahasiswa dalam proses penentuan UKT. Di momentum Hardiknas ini kita tagih kembali, tagih janji rektorat yang ingin melibatkan mahasiswa dalam proses penyusunan UKT dari mulai hal teknis maupun substantif,” ungkapnya. 

Merespons mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penentuan jumlah UKT telah menjadi komitmen UGM. Menurut Arie, komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya konsolidasi dengan dekan dari seluruh fakultas. “Kemarin (dalam) pertemuan para dekan, ada satu fakultas yang tidak melibatkan akhirnya melibatkan,” terangnya. Arie juga menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT dibutuhkan untuk memastikan agar kebijakan yang ditetapkan tidak keliru dan tepat sasaran.

Senada dengan Arie, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Supriyadi turut mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa akan didukung oleh  setiap fakultas. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa tersebut didorong melalui mekanisme dan SK yang telah diterbitkan. “SK tersebut akan memberikan peran yang lebih baik kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses untuk melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa baru,” ungkap Supri. 

Berbeda dengan jajaran rektorat, Koordinator Forum Advokasi (Formad) UGM, yaitu Rio Putra Dewanto menyebutkan bahwa masih terdapat tiga keluhan umum mahasiswa terkait UKT. Keluhan tersebut adalah terkait nominal dan golongan UKT, transparansi, dan pelibatan mahasiswa. Dalam aspek pelibatan mahasiswa, Rio memberikan apresiasi atas keberadaan SK yang menempatkan mahasiswa sebagai salah satu verifikator. Hanya saja, Rio menyebut bahwa pelibatan mahasiswa tersebut belum terjadi di semua fakultas. “Menurut pendataan kami dari Advokasi BEM tiap fakultas, ditemukan ada dua fakultas yang tidak dilibatkan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Psikologi,” terangnya.

“Proses pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu pada proses verifikasi penetapan UKT, peninjauan kembali, dan pengajuan keringanan,” imbuh Rio. Namun, berdasarkan data Formad, Rio mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT hanya dilakukan oleh enam belas fakultas dan satu sekolah. Selanjutnya, pada tahap peninjauan kembali, terdapat sepuluh fakultas dan satu sekolah yang melakukan pelibatan. Terakhir, pada tahap pengajuan keringanan, hanya dua belas fakultas yang kemudian melibatkan mahasiswa di dalam prosesnya.

Di sisi lain, Aulianisa Azza Camelia (Lian), Ketua Dewan Mahasiswa Justicia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan besaran UKT yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba. Ia membenarkan bahwa permasalahan UKT merupakan masalah sistemik yang terjadi secara nasional. Hanya saja, Lian menyebut perlunya langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, pelibatan mahasiswa sebagai verifikator dalam penetapan UKT menjadi salah satu upaya mengatasi masalah sistemik yang perlu memiliki standar. “Jadi, yang kami harapkan adalah semua standar verifikasi di fakultas itu bisa disamakan,” ucapnya.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” ditutup dengan penandatanganan pakta integritas baru oleh Arie dan Supri. Bagi Arie, penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen universitas atas pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT. “Ini soal komitmen, dan faktanya juga melibatkan mahasiswa,” tandasnya. 

 

Penulis: Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Resha Allen Islamey