Kebiri Kebebasan Pers dalam RUU Penyiaran

DOKUMENTASI PRIBADI

Selasa (21/5), Forum Penyelamat Media dan Demokrasi (FPMD) bersama Forum Cik Di Tiro menggelar diskusi publik bertajuk “Aksi Memperingati 26 Tahun Reformasi dan Menolak RUU Penyiaran” di Gedung Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (YBW UII). Forum ini diisi oleh tiga narasumber utama, yakni Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Darmanto (Forum Penyelamat Media dan Demokrasi), dan Pito Agustin Rudiana (Jurnalis Tempo). Diskusi ini digelar untuk memperjuangkan kebebasan pers terkait dengan isu RUU Penyiaran yang terus bergulir.

Diskusi dibuka oleh Eko dengan refleksi 26 tahun pasca reformasi dalam konteks penegakan HAM dan tata kelembagaan negara. Eko menjelaskan bahwa sampai saat ini warga sipil masih memperjuangkan hak kebebasan berdemokrasi. Direnggutnya kebebasan ini seharusnya menjadi kewajiban dari lembaga negara untuk mencapai keadilan bersama. “Nampaknya isu-isu politik dan isu-isu lainnya harus kita sejajarkan. Mulai dari isu pers, pendidikan, lingkungan itu semua harus kita suarakan bersama-sama,” ujarnya. 

Permasalahan demokrasi sejalan dengan isu krusial berupa kemunculan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dilegislasi oleh Komisi I DPR RI periode 2019-2024. Darmanto, menjelaskan secara rinci alur penyempitan ruang pers, media, dan komunikasi. Awalnya, dimulai dari UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, ‘diamputasi’ oleh UU Cipta Kerja, dan semakin diperparah oleh RUU Penyiaran Tahun 2024. Proses inilah yang menjadikan penyempitan ruang bersuara, utamanya bagi komunitas penyiaran lokal di Indonesia. Di sisi lain, Darmanto memprediksi bahwa Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) tidak akan melakukan penolakan terhadap RUU Penyiaran karena statusnya merupakan aset negara yang biaya operasionalnya akan ditanggung oleh APBN. “Radio di Indonesia sedang diambang kehancuran, membayar 2,5 juta pertahun untuk frekuensi itu masalah besar bagi komunitas,” ujarnya. Lain halnya dengan nasib komunitas atau lembaga penyiaran lokal yang harus membayar lebih untuk frekuensi publikasi.

Melanjutkan pembahasan, Pito mencoba mengajak audiens untuk merenungkan nasib media pers selama satu dekade terakhir. “Kita sempat  bangga adanya UU No. 40 Tahun 1999 yang menjamin kemerdekaan pers sebagai produk hukum demokratis, teman-teman jurnalis tidak lagi takut untuk mengkritisi pemerintah saat itu,” katanya. Tidak heran semenjak era Reformasi, pertumbuhan media cukup pesat.

“Semuanya tergantung pada rezim yang berkuasa, rezim saat ini telah mengembalikkan nasib pers ke zaman Orde Baru,” ucap Pito. Revisi UU ITE hingga RUU Penyiaran telah membuktikan bagaimana rezim Jokowi berusaha ‘mengkriminalisasi’ media pers melalui berbagai pasal karet. “Ketika teman-teman pers membahas isu sensitif, terutama isu lingkungan, pertambangan, kontroversi IKN, perjuangan masyarakat adat, terbaru soal krisis air di Nusa Dua, Bali. Udah nggak ada payung hukum buat menjamin keamanan kita,” terang Pito. Ia juga menekankan perlunya tanggung jawab publik untuk menolak keras RUU Penyiaran karena keterbatasan publik untuk bersuara dan itu hanya bisa dilakukan melalui pers.

Dalam kesempatan ini, Roy Suryo turut mengapresiasi Forum Cik Di Tiro yang berani mengambil sikap menentang pasal-pasal polemik dalam RUU Penyiaran. Terdapat tiga hal krusial dari Pasal 40 hingga Pasal 50 yang mencederai kebebasan pers, khususnya pasal 50B Ayat (2) huruf C tentang Pelarangan Tayangan Eksklusif Investigasi Jurnalistik. RUU Penyiaran tidak hanya membatasi hak media pers, tetapi juga mengancam konten yang dibuat oleh publik (user generated content). “Jurnalistik itu karya tulis yang nggak mesti dibuat jurnalis, kadang ide liputan bagus dibuat oleh masyarakat. Ibaratnya masyarakat bukan hanya konsumen tapi juga produsen,” tutur Roy Suryo. RUU Penyiaran membuat beberapa pasal di dalamnya tumpang tindih dengan UU Pers terkait pemberian kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. “Nanti konten baik di Youtube maupun TikTok itu harus melalui verifikasi KPI. Apakah layak tayang atau tidak. Revisi UU penyiaran diharapkan bisa mengakomodasi hak-hak jurnalis lebih baik, bukan malah balik lagi ke ORBA [mengekang pers],” ucapnya. 

Penulis: Desti Nicawati & Alya Rahma

Penyunting: Devira Khumaira

KEHADIRAN TV SWASTA, SEBUAH PRESTASI?

ARTIKEL LEPAS
Majalah Indikator SINTESA №08/IX/1992

Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dihadapkan pada situasi pelik. Para pengamat melihat RUU ini bagai racun yang melemahkan independensi media dengan membatasi kebebasan pers dalam menyajikan berita yang beragam, faktual, dan aktual. Profesionalitas lembaga dan orientasi bisnis yang muncul di kalangan pemerintah digadang-gadang menjadi alasan mendasar dalam pembuatan RUU tersebut.

Sebagai produk baru pemerintah, hal ini pernah disuarakan dalam konteks hampir serupa oleh Mg Sulistyorini (Direktur Eksekutif PT. Kanisius) kala ia masih menjadi mahasiswa Ilmu Komunikasi di FISIPOL UGM. Ia menuliskan kecemasannya terhadap perkembangan media televisi yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Media televisi justru makin mengalami kebuntuan dalam mengedepankan profesionalitas serta perubahan aspek teknis dan etis di dalamnya.

LPPM SINTESA menerbitkan ulang tulisan artikel opini Mg Sulistyorini yang terbit dalam majalah Indikator LPPM SINTESA edisi №08/IX/1992. Simak tulisan selengkapnya.

Penulis: Mg Sulistyorini (Direktur Eksekutif PT. Kanisius)

Disunting ulang oleh Alit Akhiral

Ketika berita bakal kemunculan perusahaan televisi swasta mulai menggoyang Yogyakarta, saya turut berada di jajaran warga Yogya yang kegirangan. Swastanisasi televisi akhirnya melanda kota Yogya pula. Tapi entah mengapa kegembiraan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba saja muncul kekhawatiran yang semua orang tentu akan mengharap, itu hanyalah suatu kecemasan yang berlebihan. Kekhawatiran ini berawal dari ingatan saya pada isu bajak-membajak wartawan di kalangan penerbit pers, yang sempat ramai dibicarakan dalam media cetak beberapa waktu lalu. Bukankah kemungkinan ini bisa saja juga terjadi di kalangan institusi televisi, ketika TVRI tak lagi merupakan kekuatan tunggal.

Saya tertegun ketika membaca Harian Kompas, 24 Agustus 1992, bahwa dropping (penunjukkan) pegawai TVRI pada tahun 1988, menunjukkan kenyataan “pahit” tentang masuknya 60 pegawai baru. Dari 60 orang itu, hanya satu orang saja yang tidak mempunyai hubungan keluarga apa pun dengan orang Deppen (Departemen Penerangan).

Kenyataan ini menimbulkan suatu pertanyaan, apakah TVRI kini (saat itu) telah berubah menjadi sebuah dinasti? Dinasti yang berjalan di atas pertimbangan kelangsungan hubungan famili dan bisnis. Sehingga hampir mustahil bagi seorang profesional yang kebetulan bernasib buruk — untuk bekerja di dalamnya — karena tidak terlahir sebagai keluarga orang Deppen. Belum lagi kenyataan tentang masih tersaruknya pendanaan di TVRI, yang bergulir bersamaan dengan ruwetnya bermacam peraturan. Baik yang berkaitan dengan masalah keuangan maupun birokrasi, makin menjepit TVRI yang dalam waktu dekat harus berhadapan dengan kehadiran “mitra”-nya.

Bukankah sesuatu yang konyol apabila era baru pertelevisian Indonesia yang ditandai dengan swastanisasi televisi, ternyata diwarnai oleh fenomena timpangnya profesionalisme dalam institusinya? Masih bisakah kita berbangga dengan suatu prestasi yang ternyata berbuntut “bajak-membajak” tenaga profesional yang jumlahnya dapat dihitung dengan jari? Itu pun masih untung kalau mereka yang sedikit ini tidak kemudian terpeleset ke commercial oriented (berorientasi komersial) karena sempitnya ruang gerak bagi kreativitasnya.

Betapapun “mitra”-nya televisi swasta terhadap TVRI, tentulah bukan berarti bajak-membajak tenaga profesional lantas ditabukan. Apalah dosa membajak tenaga dari “mitra” sendiri, kalau memang ada kemampuan untuk melakukannya? Dalam kondisi seperti ini, memang hanya kekuatan institusilah yang dapat mempertahankan tenaga-tenaga profesional yang dimilikinya. Kemampuan institusi untuk membangun loyalitas tenaga kerja terhadap institusinya, nampaknya merupakan kunci untuk menghindarkan diri dari pembajakan sang “mitra”.

Profesionalisme dalam Institusi Media Massa

Menurut Ashadi Siregar, pengertian profesionalisme memiliki berbagai makna. Dalam bahasanya, Ashadi memberikan ilustrasi bahwa bagi dunia olahraga, profesionalisme diartikan sebagai kegiatan yang memperoleh imbalan uang. Berbeda dengan dokter, pendeta, atau pengacara yang memandang profesi sebagai kegiatan kerja yang eksklusif karena hanya bisa dimasuki orang yang telah menempuh pendidikan khusus dan mendapat pengakuan dari sesamanya. Sedangkan dalam bidang kegiatan media massa (termasuk televisi), profesionalisme dititik-beratkan pada aspek teknis dan etik dari suatu kegiatan kerja.

Aspek teknis menyangkut masalah-masalah operasional dalam mencapai tujuan. Sedangkan aspek etik lebih berkaitan dengan persoalan tanggung-jawab etis terhadap idealisme. Pada gilirannya aspek etik ini akan membawa semacam gugatan-gugatan filosofis tentang konteks sosial dari profesi. Etik selalu dilihat sebagai pembatas bagi aspek teknis, hingga pelaku profesi dibatasi dalam pencapaian tujuannya. Namun, di samping itu, etik juga dapat dilihat sebagai rujukan eksistensial agar suatu profesi memiliki konteks sosial. Aspek teknis yang tidak memiliki pembanding etik, dapat terjerumus pada pengukuran tindakan yang didasarkan pada operasi teknik belaka.

Dengan demikian, tampaklah bahwa profesionalisme dalam media massa, membutuhkan jalinan teknis dan etik yang harmonis. Keharmonisan itu hanya bisa dicapai dalam iklim yang kondusif. Artinya, jalinan akan timpang ketika situasi birokrasi, investasi, ataupun teknologi dalam tubuh institusi tidak mendukung lancarnya operasionalisasi teknik yang berjumbuh dengan pembatasan-pembatasan etik yang relevan.

Selanjutnya, karena sebuah institusi media massa tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks sosial, maka ia pun tidak terhindar dari daur sistem sosial. Daur sistem inilah yang memaksanya untuk berperilaku sesuai tuntutan sifat interaksi dalam bangunan sosial di mana — institusi media massa — menjadi bagiannya.

Dari sini kita dapat memahami problem-problem yang muncul dengan membaca konteks sosial yang ada, terutama yang berkaitan dengan birokrasi. Kita pula dapat menduga nafas kehidupan dalam institusi TVRI sekarang ini, untuk kemudian memprediksi jalinan aspek teknis dan etik macam apa yang kini tengah berjalan.

Itulah sebabnya ketika Harian Kompas menampilkan persoalan ketimpangan birokrasi, investasi, dan teknologi dalam TVRI, segera muncul kecemasan mengenai minimnya profesionalisme pelaku profesi dalam tubuh TVRI.

Dilema Pertelevisian Kita

Betapa pun hormat kita pada TVRI, tetap tak melenyapkan kesadaran kita bahwa sebenarnya tenaga-tenaga profesional belum banyak dimiliki oleh TVRI. Hal ini saling berkorelasi dengan masalah-masalah yang terjadi. Skenario yang terbayangkan adalah selama masalah-masalah di seputar birokrasi, investasi, dan ketimpangan akibat lonjakan teknologi belum teratasi, maka peluang pengembangan profesionalisme dari pelaku profesi di TVRI belum akan terjamin. Hal ini akan terus terjadi ketika TVRI masih belum mampu melepaskan diri dari keterikatannya untuk selalu bertolak dari sifat faktual sistem sosial yang menjeratnya, tanpa berani mengembangkan suatu asumsi normatif yang kadang memang harus menyimpang dari garis faktual garis interaksi sosial. Saat itu pula pelaku profesi terjebak dalam ketidakleluasaan membangun sikap profesionalismenya.

Kondisi ini bukan tidak mungkin menyebabkan si pelaku profesi yang sebenarnya potensial namun “terpenjara” dalam kungkungan dilema birokrasi, investasi, dan teknologi yang menyebabkan kehilangan antusiasme dalam dirinya. Jika demikian halnya, bukankah ini berarti ancaman bakal tergusurnya profesionalisme dalam pertelevisian?

Sebut saja seorang pelaku profesi yang concern dengan tanggung jawab etisnya. Pasti akan tersiksa dalam situasi “terpenjara” ini. Jika ia loyal terhadap profesinya, ia akan mencari peluang di mana kapasitas kemampuannya dapat tersalur secara memadai. Alhasil, mereka yang memiliki kemampuan profesional — jumlahnya dapat dihitung dengan jari — berlarian meninggalkan TVRI. Kalau ini benar terjadi, apa lagi yang dimiliki TVRI? Padahal ia adalah pemegang monopoli acara berita dan informasi? Bagaimana TVRI akan dapat mempertanggungjawabkan dengan baik sajian-sajian berita dan informasinya, kalau ternyata sang “mitra” telah membajak tenaga-tenaga andalannya?

Apabila kita sempat melihat cermatnya Mayong S. Laksono mengagenda keteledoran-keteledoran TVRI dalam menginformasikan unsur when pada beberapa sajian Dunia dalam Berita (Kompas, 24 Agustus 1992), mungkin kita akan paham bahwa monopoli yang tidak disertai dengan sikap profesional, akan lebih parah lagi akibatnya. Bukankah sangat benar apa yang dikatakan Mayong? Bahwa kedudukan TVRI sebagai “pemrakarsa tunggal” dalam materi berita dan informasi dapat saja menjadi ajang pengesahan bagi sajian berita dan informasi yang nyaris bebas koreksi. Tentu dalam hal ini yang dimaksud Mayong adalah pengecualian koreksi bagi dan dari elite kelompok kepentingan tertentu. Apabila kemudian kegembiraan menyambut kehadiran SMTV di Yogyakarta tiba-tiba disusul oleh semacam kegelisahan, tentulah kini dapat dimengerti bahwa itu (perasaan) bukan sekadar mengada-ada.

Bagaimana kita dapat meyakini, bahwa meski tersendat oleh monopoli TVRI atas berita dan informasi itu, SMTV akan tetap muncul sebagai kekuatan imbangan yang menawarkan kemungkinan lebih bagi pengembangan profesionalisme? Bagaimana kalau ternyata SMTV yang “pasti” tidak lepas dari business oriented itu bahkan menarik para pelaku profesi yang potensial bukan dengan janji keleluasaan kreativitas? Namun sekadar kepenuhan materi? Karena toh ia pun merupakan bagian dari bangunan sosial yang punya batas-batas interaksi sosial tertentu — layak hadir dalam konteks sosial — dengan bagian-bagian lain dalam sistem. Pertanyaan lanjutannya adalah, bagaimana kita bisa bertepuk tangan atas hadirnya “mitra” TVRI ini, sementara kita cemas terhadap konsekuensi kehadirannya?

Tampaknya memang baik TVRI maupun televisi swasta di Indonesia sampai saat ini masih menghadapi problem dalam menciptakan profesionalisme di antara para pelaku profesi dalam tubuhnya. Bagi TVRI permasalahannya lebih pada bagaimana melonggarkan batas-batas birokrasi, investasi, dan teknologi yang terlanjur memenjarakan para pelaku profesinya. Sedangkan televisi swasta semacam SMTV tampaknya lebih tertantang dalam permasalahan bagaimana menghindari kuasa komersialisme dalam menggusur profesionalisme. Meskipun ini bukan berarti bahwa televisi swasta itu terbebas dari permasalahan yang dihadapi oleh TVRI.

Langkah yang tepat memang bukanlah menyetop kemunculan sang “mitra” untuk membuktikan solidaritas pada TVRI, namun pemahaman persoalan, disertai kesediaan mencari solusi. Meski mungkin mengakibatkan tergesernya kemapanan birokrasi. Benar bahwa tidak ada kata yang tepat untuk mengawali pembenahan selain rekonseptualisasi diri bagi TVRI dan kejelasan konsep bagi SMTV.

Meski tuntutan ini sungguh klise dan membosankan, namun seperti selalu kita duga sebelumnya, memang di sinilah kuncinya. Keberanian melepaskan diri dari prinsip faktual, mungkin akan membawa kita pada peluang pengembangan profesionalisme yang lebih luas. Hadirnya televisi swasta memang merupakan prestasi era informasi, apabila disertai dengan kesiapan pengembangan profesionalitas para pelaku profesi yang terlibat di dalamnya. Jika tidak atau belum, ia hanyalah merupakan peluang bisnis yang menghambat prestasi.

Buruh Semakin Nelangsa dan Tantangan Pengorganisasian

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis (2/5), Fisipol Corner UGM kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Nelangsa Buruh Kerah Putih: Refleksi dan Masa Depan Pengorganisasian”. Bertempat di Selasar Barat Fisipol UGM, diskusi menghadirkan empat narasumber, yaitu Amirah Wahdi, seorang dokter; Anastasia Larasati, guru SMP Tumbuh sekaligus eks anggota Serikat Pendidik dan Kependidikan Yogyakarta (SPPKY); Suci Lestari Yuana, dosen sekaligus anggota Serikat Pekerja Fisipol (SPF); dan Nur Hidayah Perwitasari, jurnalis freelance sekaligus anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Yogyakarta. Dalam rangka memperingati Hari Buruh, ruang dialog ini menyoroti isu buruh formal dan pengorganisasian dari setiap profesi narasumber. 

Larasati membuka diskusi dengan pemaparan masalah yang dihadapi oleh pekerja formal. Menurutnya, permasalahan yang dihadapi pekerja formal saat ini tak lepas dari penyangkalan bahwa pekerja formal merupakan buruh. “Cukup sulit menyadarkan teman-teman guru ini karena banyak dari mereka yang menyangkal bahwa guru itu bukan buruh,” ujar Larasati. Ia menyebut masih terdapat banyak guru yang berpasrah pada kondisinya saat ini dengan gaji di bawah UMR. Larasati selanjutnya menambahkan jika anggapan “guru sebagai pahlawan” menyebabkan sulitnya mengorganisasi guru dalam serikat pekerja.

Tak jauh berbeda dengan Larasati, Nana mengungkapkan bahwa beberapa dosen memiliki pandangan yang serupa. Ia menceritakan pengalamannya saat salah satu dosen senior menjelaskan bahwa menjadi dosen adalah sebuah profesi, bukan sekadar pekerjaan buruh. Nana juga menuturkan bahwa serikat pekerja hadir bukan untuk memperdebatkan istilah dosen sebagai profesi atau pekerja, tetapi untuk memperjuangkan situasi dan kondisi kerja yang layak. “Situasi kerja kita itu masih banyak yang tidak layak, dari dua puluh tahun yang lalu sampai sekarang SK-nya itu masih tidak tetap gitu,” ujar Nana. 

Kemudian, Amirah menyebutkan, beban kerja dan pendapatan yang didapatkan dari menjadi dokter praktik tidak sebanding. “Tidak ada uang pensiun, tidak ada cuti sakit, tidak ada cuti hamil, yang ada ya harus (terus) bekerja karena kalau tidak kerja tidak akan ada pendapatan,” tutur Amirah. Ia menilai jika ingin hidup dari praktik menjadi dokter harus sanggup bekerja dari malam hingga malam lagi.

Selanjutnya, Wita memaparkan permasalahan di bidang media yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Ia menyebutkan bahwa informasi dari media sosial saat ini lebih diminati dibanding media resmi yang telah terverifikasi hingga berimbas pada banyaknya perusahaan media yang gulung tikar dan PHK jurnalis. Wita menambahkan permasalahan yang dihadapi juga ada pada pekerja lepas dan penulis konten yang dituntut menulis dari berbagai sumber tetapi hanya mendapatkan sedikit upah. “Sehari mampu berapa sih dengan sumber yang banyak gitu, 15 ribu gitu tapi kalo misalnya udah dia udah nggak layak yaudah di cut aja gitu,” jelasnya.

Merespons persoalan sebelumnya, para pekerja membutuhkan pengorganisasian dalam rangka menghimpun individu dari bidang profesi yang sama. Agar pengorganisasian tetap hidup, Nana beropini bahwa isu personal yang hendak diperjuangkan menjadi hal krusial. Ia menuturkan, tanpa adanya isu ini, individu tidak akan bertahan lama karena tidak ada motivasi kuat yang mendasari ketika bergabung dalam serikat pekerja. Ia juga tidak menitikberatkan pada kuantitas anggota, melainkan berorientasi untuk menggerakkan individu dengan tujuan yang sama dan melaksanakan agenda rutin. “Ini sudah ada loh orang-orang yang semangat dan siap bergerak, kenapa kita nggak fokus aja sama yang udah satu suara,” ujar Nana.  

Di lain pihak, Wita memaparkan perihal pentingnya pembiayaan untuk memfasilitasi kegiatan advokasi di AJI agar terus berjalan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari iuran anggota maupun penyisihan dana sisa kerja sama dengan pihak lain yang nantinya akan diputar untuk operasional organisasi. Lebih lanjut, Wita menambahkan pengorganisasian dalam aspek keanggotaan, menurutnya, keanggotaan di AJI Yogyakarta bukanlah masalah karena kebijakan pers mahasiswa bisa menjadi anggota AJI. Namun, terdapat beberapa AJI di kota lain yang mengalami kendala mengenai hal tersebut. “Sebenarnya ada dua AJI yang akan dibekukan tahun ini karena kurang anggota, anggotanya habis salah satunya Purwokerto,” tutur Wita.

Berbeda dengan Nana dan Wita, Larasati justru menuturkan bahwa SPPKY kala itu masih berfokus untuk membangun kesadaran kolektif para guru terkait hak dasar yang seharusnya diperoleh. “Jadi untuk sampai ke bagaimana serikatnya itu bisa dihidupi, belum terpikirkan sampai disitu,” ucapnya. Sementara itu, Amirah memandang dokter tidak perlu membentuk pengorganisasian berupa serikat pekerja. Hal yang melandasi pandangan ini adalah dokter sudah memiliki wadah tersendiri, yakni Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sehingga ia khawatir akan terjadi konflik horizontal jika serikat pekerja tetap dibentuk. “Di negara kita ini kan sukanya konflik horizontal nih, jadi kalau misalnya nanti dibuat lagi, berantemnya cuma antara IDI sama serikat pekerja,” pungkasnya. 

 

Penulis: Adinda Rahmania & Anastasya Niken Pratiwi

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Banyu Langit: Rekam Kearifan Lokal Masyarakat Wotawati Menghadapi Krisis Iklim

Kamis (02/05), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Critical Pedagogy Indonesia (CPI), Center for Transdisciplinary and Sustainability (CTSS) Institute Pertanian Bogor (IPB), dan Samdhana Institute menyelenggarakan Talkshow bertema “Crisis and Resilience: Water, Climate, Food and Local Wisdom in Wotawati, Gunungkidul, Yogyakarta”. Selain talkshow, acara ini juga diselingi dengan nonton bareng film dokumenter Banyu Langit yang membahas pengetahuan lokal Dusun Wotawati, Gunungkidul dalam menghadapi krisis iklim. Talkshow yang berlangsung di kantor PSPK, dipandu oleh  A.B. Widyanto sebagai moderator. Selain itu,  talkshow ini menghadirkan empat narasumber, yaitu Mohammad Ghofur, Peneliti Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM; Sugeng Bayu Wahyono, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta; Damayanti, Kepala CTSS Universitas IPB; dan Langit Gemintang M.H., sebagai salah satu tim filmmaker Banyu Langit.

Talkshow dibuka dengan pemutaran film Banyu Langit yang kemudian dilanjutkan oleh Langit dengan meringkas mengenai kondisi masyarakat Wotawati yang menghadapi krisis iklim terutama kekeringan. Masyarakat Wotawati memanfaatkan teknik pertanian tadah hujan untuk mengairi sawah mereka selama musim kemarau. Selain itu, Langit menjelaskan bahwa masyarakat Wotawati juga menggunakan sistem pranata mangsa untuk menentukan siklus musim tanam dan panen berdasarkan pola hujan. Namun, perubahan iklim mengakibatkan ketidakstabilan pola cuaca sehingga sistem pranata mangsa tidak lagi dapat diandalkan. “Saya bisa merasakan perjuangan masyarakat Wotawati menghadapi krisis iklim. Ketika kekeringan mereka susah mendapatkan air, tetapi kalau musim hujan sawah mereka akan tenggelam. Ibarat pepatah, ‘maju kena-mundur kena’,” terang Langit.

Melanjutkan pembahasan Langit, Ghofur memberikan tiga catatan yang dapat diambil dari film dokumenter Banyu Langit. Pertama, pranata mangsa tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang ‘mempunyai konotasi kuno’. Kedua, masalah krisis iklim dapat dihadapi dengan konsep ekologi ruang lokal, yang mana setiap daerah mempunyai caranya tersendiri, seperti masyarakat Wotawoti dengan kepercayaan pranata mangsanya. Ketiga, antara praktik pengetahuan tradisional dengan sains modern yang mencakup penelitian ilmiah tidak dapat dipisahkan. “Sudah banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan jika pengetahuan lokal memberikan wawasan baru terhadap perubahan iklim sehingga dapat membantu mengembangkan strategi adaptasi bagi masyarakat lokal,” kata Ghofur. 

Panel diskusi dilanjutkan oleh Bayu dengan membahas penyebab permasalahan pertanian Indonesia yang tidak adanya keragaman dalam produktivitas penanaman pertanian karena instrumen kebijakan negara yang digerakkan oleh global. Menurutnya, tindakan ini membuat keragaman dan kearifan lokal yang telah dibangun lama-lama menjadi pudar. “Era Orde Baru menghancurkan ketahanan dan kedaulatan pangan karena pertanian diarahkan sebagai sarana utama pertumbuhan ekonomi. Petani menjadi tidak punya keragaman serta pengetahuan lokal,” serunya. 

Pembahasan terakhir oleh Damayanti datang dari konsep transdisiplin. Ia membawa teman-teman dari bidang non pertanian untuk melintasi disiplin ilmu. Berangkat dari perkataan Bayu untuk jangan hanya mengukur suatu hal dengan sains, Damayanti menjelaskan bahwa transdisiplin adalah bidang yang tepat untuk mengukur suatu hal karena mengintegrasikan dua bidang, baik pengetahuan sains maupun pengetahuan tradisional. “Nah, konteks mengenai transdisiplin membicarakan bahwa bisa tidak ya sains ini bertemu dengan bidang ini,” ucapnya.

Damayanti melanjutkan permasalahan krisis iklim yang dihadapi Dusun Wotawati. Ia menyatakan bahwa terdapat perbedaan cara pengembangan pengetahuan antara pengetahuan sains dan pengetahuan tradisional. Menurutnya, sains membuat seseorang untuk berpikir secara reduction-based agar memahami keseluruhan hubungan antar bagian-bagian dalam sistem. Sedangkan cara berpikir pengetahuan tradisional adalah dengan sistem, yang artinya untuk memahami keutuhan dari sistem tidak perlu mendefinisikan karakteristik dari bagian-bagiannya. “Transdisiplin harus diimplementasikan karena titik temu antara reduction thinking dan system thinking dapat membuat masyarakat kuat dalam menghadapi masa depan, termasuk krisis iklim,” ujarnya. 

 

Penulis: Desti Nicawati, Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Nur Intan Rahmasari

Mahasiswa UGM Tuntut Rektorat untuk Lebih Partisipatif dalam Penetapan UKT

Sumber: Media dan Publikasi LPPM SINTESA

Sumber: dokumentasi pribadi

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dengan tajuk “Haru Pendidikan Nasional” pada Kamis (2/5) di halaman Balairung UGM. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM ini merupakan buntut dari adanya perubahan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 yang disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 243/UN1.P/KPT/HUKOR/2024. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini dihadiri oleh jajaran wakil rektor UGM.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” dimulai dengan adanya orasi oleh massa aksi. Arga, salah satu peserta aksi menyampaikan, kenaikan UKT yang terjadi di sebagian besar fakultas terjadi tanpa adanya proses transparansi kebijakan. Arga juga menyinggung perihal hasil audiensi antara mahasiswa dengan rektorat pada tahun 2023 yang akan melibatkan mahasiswa dalam proses penentuan UKT. Di momentum Hardiknas ini kita tagih kembali, tagih janji rektorat yang ingin melibatkan mahasiswa dalam proses penyusunan UKT dari mulai hal teknis maupun substantif,” ungkapnya. 

Merespons mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penentuan jumlah UKT telah menjadi komitmen UGM. Menurut Arie, komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya konsolidasi dengan dekan dari seluruh fakultas. “Kemarin (dalam) pertemuan para dekan, ada satu fakultas yang tidak melibatkan akhirnya melibatkan,” terangnya. Arie juga menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT dibutuhkan untuk memastikan agar kebijakan yang ditetapkan tidak keliru dan tepat sasaran.

Senada dengan Arie, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Supriyadi turut mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa akan didukung oleh  setiap fakultas. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa tersebut didorong melalui mekanisme dan SK yang telah diterbitkan. “SK tersebut akan memberikan peran yang lebih baik kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses untuk melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa baru,” ungkap Supri. 

Berbeda dengan jajaran rektorat, Koordinator Forum Advokasi (Formad) UGM, yaitu Rio Putra Dewanto menyebutkan bahwa masih terdapat tiga keluhan umum mahasiswa terkait UKT. Keluhan tersebut adalah terkait nominal dan golongan UKT, transparansi, dan pelibatan mahasiswa. Dalam aspek pelibatan mahasiswa, Rio memberikan apresiasi atas keberadaan SK yang menempatkan mahasiswa sebagai salah satu verifikator. Hanya saja, Rio menyebut bahwa pelibatan mahasiswa tersebut belum terjadi di semua fakultas. “Menurut pendataan kami dari Advokasi BEM tiap fakultas, ditemukan ada dua fakultas yang tidak dilibatkan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Psikologi,” terangnya.

“Proses pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu pada proses verifikasi penetapan UKT, peninjauan kembali, dan pengajuan keringanan,” imbuh Rio. Namun, berdasarkan data Formad, Rio mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT hanya dilakukan oleh enam belas fakultas dan satu sekolah. Selanjutnya, pada tahap peninjauan kembali, terdapat sepuluh fakultas dan satu sekolah yang melakukan pelibatan. Terakhir, pada tahap pengajuan keringanan, hanya dua belas fakultas yang kemudian melibatkan mahasiswa di dalam prosesnya.

Di sisi lain, Aulianisa Azza Camelia (Lian), Ketua Dewan Mahasiswa Justicia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan besaran UKT yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba. Ia membenarkan bahwa permasalahan UKT merupakan masalah sistemik yang terjadi secara nasional. Hanya saja, Lian menyebut perlunya langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, pelibatan mahasiswa sebagai verifikator dalam penetapan UKT menjadi salah satu upaya mengatasi masalah sistemik yang perlu memiliki standar. “Jadi, yang kami harapkan adalah semua standar verifikasi di fakultas itu bisa disamakan,” ucapnya.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” ditutup dengan penandatanganan pakta integritas baru oleh Arie dan Supri. Bagi Arie, penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen universitas atas pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT. “Ini soal komitmen, dan faktanya juga melibatkan mahasiswa,” tandasnya. 

 

Penulis: Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Resha Allen Islamey