Menggali Kerangka Interseksionalitas dari Diskriminasi Perempuan Masyarakat Adat dalam Diskusi Estungkara DEMA Fisipol UGM

Sumber: dokumentasi pribadi

DEMA Fisipol UGM menyelenggarakan rangkaian acara “Estungkara Roadshow Kampus“ pada Selasa (26/9) dengan menyajikan diskusi interaktif berjudul “Enigma Perempuan: Potret Perlawanan Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat”. Diskusi berlangsung di Selasar Barat Fisipol UGM dengan mengundang Hasna Sasongko yang merupakan perempuan adat dari Kulawi, Syaiful sebagai Direktur Karsa Institute, Dr. Samsul Maarif selaku dosen Antropologi dan CRCS UGM, hingga Michelin Sallata sebagai ketua BPAN untuk menjadi narasumber. Sembari merayakan seni melalui pengadaan pameran, acara diskusi dimaksudkan untuk membuka ruang berbagi atas topik berkerangka interseksionalitas mengenai perempuan dan masyarakat adat sebagai identitas yang terbelenggu dalam menyuarakan aspirasi serta haknya. Muncul urgensi untuk membahas proses estungkara atau yang bisa dipahami sebagai proses kesanggupan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam menghadapi perubahan sebagai masalah dalam lingkungan masyarakat adat.

Hasna sebagai representasi masyarakat adat membagi pengalamannya mengenai kehidupan sosial perempuan masyarakat adat di antara hukum yang patriarkis. Terdapat pergeseran prinsip gotong royong dan moto menjaga keberlangsungan alam. Anak laki-laki seringkali mendapat prioritas, utamanya mengenai pembagian harta. Awalnya, di Kulawi daerah tempat Hasna, masih terdapat eksistensi pemahaman peran perempuan di masa sebelum kedatangan Belanda. Hasna menjelaskan bahwa perempuan dulunya memegang posisi penting, bahkan turut memimpin beberapa aspek kehidupan. Perempuan dihormati sebagai tempat meminta pendapat dalam mengatasi permasalahan ataupun membuat keputusan krusial, tetapi sekarang tidak lagi. “Peran perempuan semakin terkikis sejak kedatangan Belanda dan sekarang kami hanya dianggap sebagai pelengkap dalam proses musyawarah tanpa suara yang didengarkan,” terang Hasna.

Syaiful dari Karsa Institute yang mendampingi komunitas adat Kulawi menjelaskan bahwa Kulawi merupakan wilayah yang terisolir dan tidak mendapat porsi pemerataan pembangunan. Hal tersebut memperparah kondisi masyarakat Kulawi yang juga harus menghadapi konflik dalam hal pengakuan wilayah dan akses ke hutan. Pembukaan jalan Trans Sulawesi tak ketinggalan memperparah kondisi masyarakat adat di sana sebab nilai-nilai yang mereka anut akan rawan tergeser lebih jauh. Dalam aspek perempuan, Syaiful menambahkan, “Tantangan yang akhirnya muncul mengusik perempuan ialah mereka akhirnya harus berada dalam posisi subordinat di dalam struktur masyarakat oleh bahasa dan sistem sosial.” Diskriminasi yang diterima oleh perempuan adat semakin ‘mengobarkan’ bentuk-bentuk patriarki. Syamsul menjabarkan bila perempuan adat seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi situasi yang penuh akan tekanan dari kelompok luar. “Di dalam masyarakat adat sendiri, hierarki sudah menjadi bagian dari sistem dan perempuan seringkali berada di posisi terbawah,” jelas Syamsul.

Michelin tak ingin luput menuangkan perspektifnya dengan mengatakan, “Ketika perempuan kehilangan ruang partisipasinya, ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat adat.” Perempuan adat bekerja keras melindungi wilayah adat yang tersisa. Sebagai perempuan adat, dirinya menjelaskan bahwa ketika bumi dirusak, maka perempuanlah yang merasakan beratnya beban. Ketika tanah yang mereka rawat sakit, mereka pun turut merasakan sakit. “Dalam situasi seperti ini, perlu adanya kesadaran, pendidikan, dan dukungan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” pungkas Michelin.

Isu yang menimpa perempuan adat perlu mendapat lebih banyak atensi dari berbagai pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul, penting untuk memahami peran perempuan dalam konteks adat, saat ruang dianggap sebagai peluang. “Dengan memahami kompleksitas, maka dapat dimulai perjalanan menuju pengakuan dan pemberian ruang yang lebih adil lagi bagi perempuan dalam konteks masyarakat adat,” ungkap Syamsul. Siapa saja, bahkan utamanya mahasiswa harus mampu menjadi pihak yang turut mampu mengakomodasi kepentingan perempuan masyarakat adat, seperti mengenali apa dan siapa perempuan masyarakat adat itu sendiri. Estungkara harus terus digerakkan demi melindungi mereka yang terenggut haknya.

Menilik Realitas Agama Penghayat: Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) Yogyakarta Setelah Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Bapak Daryono & Bapak Sasmito, Pengurus PEBM Yogyakarta (Sumber: dokumentasi pribadi)

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Eksistensi penghayat kepercayaan menjadi salah satu wujud nyata keberagaman yang ada di Indonesia, yang hadir jauh sebelum Indonesia merdeka dan tumbuh beriringan pada kearifan lokal atas kondisi suatu daerah dengan khasanah yang sama, yaitu menuju pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Purwaningsih, 2012). Kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama juga dapat diartikan sebagai bentuk budaya spiritual, dimana adanya penghayat kepercayaan hadir turun temurun mewariskan luhur budaya bangsa atas nilai-nilai berbagai aspek kehidupan seperti nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai-nilai ini kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup para penganut kepercayaan tersebut (Baskoro, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 berpotensi membuka ruang penyetaraan antara agama dan kepercayaan, sehingga diharapkan dapat mendatangkan kemudahan bagi penghayat kepercayaan. Hal ini tidak hanya dimaksudkan pada pembuatan dokumen kependudukan saja, tetapi juga dalam lingkup lebih luas untuk dapat menjalani aliran kepercayaannya tanpa ternodai kebijakan diskriminatif negara sebagaimana penganut agama lain. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, terdapat beberapa peraturan lain yang telah dikeluarkan oleh negara,  salah satunya Tap MPR No IV/MPR/1978 tentang GBHN tetapi justru memperlihatkan inkonsistensi dalam mewujudkan kebebasan bagi penghayat kepercayaan (Hannan, 2022). Hal tersebut berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dan tereduksinya hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Berkelindan dengan itu, kesulitan mendasar yang dialami oleh penghayat kepercayaan adalah mendapatkan pencatatan identitas diri pada dokumen kependudukan yang berdampak panjang dengan hilangnya kesempatan mendapat pekerjaan dan mengembangkan potensi diri (Sukirno, 2018).  

Selaras dengan pengalaman para penganut agama leluhur di atas, para Penghayat Eklasing Budi Murko/PEBM yang hidup dan tinggal di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami praktik diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun tidak diakui kepercayaan mereka oleh negara. Penolakan masyarakat terhadap pengakuan Paguyuban Eklasing Budi Murko sebagai agama berdampak pada adanya tindakan-tindakan eksklusi sosial, politik, dan ekonomi yang beragam (Hafizen, 2022). Dasar kepercayaan inilah yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumentasi administrasi kependudukan.

Di Indonesia, kalangan penghayat masih memperjuangkan eksistensinya. Diskriminasi yang sistematis serta stereotip juga kerap dirasakan hingga kini. Meski begitu, beberapa komunitas penghayat telah berkembang, bahkan memiliki perkumpulan bagi para pengikut atau anggotanya. Satunama (2016) mengibaratkan agama lokal yang tumbuh akan hilang, berganti, dan kemudian akan tumbuh lagi, dan saat ini situasinya, mereka sedang menunggu untuk bisa menentukan dan memeluk kepercayaan secara merdeka. Oleh karena itu, dikeluarkannya Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebagai hasil dari permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh beberapa orang penghayat kepercayaan kini menjadi ‘jaminan’ bagi penghayat kepercayaan untuk semakin diakui dengan sah (Sukirno, 2019). Putusan tersebut memberikan hak-hak konstitusional kepada penghayat kepercayaan, terkhususnya terkait pencatatan status keagamaan agama lokal pada dokumen kependudukan (Jufri, 2020). 

Maka dari paparan di atas, tim penelitian ini tertarik menggali lebih lanjut bagaimana realitas yang dihadapi para penghayat kepercayaan lokal, khususnya para Penghayat Eklasing Budi Murko/PEBM setelah adanya jaminan diakui secara sah melalui putusan MK, dengan kata lain, memudahkan penghayat kepercayaan. Tim Litbang Sintesa berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan dua tokoh penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) di Kulonprogo. Tim peneliti ingin memahami bagaimana kebijakan ini benar-benar memengaruhi hak sipil dan hak-hak lainnya yang selama ini mungkin terbatas bagi penghayat kepercayaan lokal–guna mengidentifikasi dampak konkret dari pengakuan sah setelah adanya putusan MK. 

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi mampu mengeksplorasi pengalaman individu sehingga menggambarkan fenomena yang terjadi (Neubauer, 2019). Data diperoleh melalui proses wawancara dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan kombinasi pengambilan sampel, pengumpulan data, analisis, dan penyajian ulang dengan mempertimbangkan rasionalitas (Sandelowski, 2000). Metode ini berfokus pada karakteristik subjek, sehingga dapat mengidentifikasi isu dalam unit (Siedlecki 2020), serta mengeksplorasi fenomena yang kompleks (Vaismoradi, 2013). Deskriptif kualitatif juga digunakan untuk melengkapi pendekatan fenomenologi untuk menghasilkan makna mengenai kondisi realitas pasca ketetapan MK 2016 bagi komunitas Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) Yogyakarta.

3. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kondisi realitas pasca ketetapan MK 2016 yang memperbolehkan pencatutan agama penghayat dalam KTP terhadap kehidupan bermasyarakat penganut agama penghayat di Paguyuban Eklasing Budi Murko?

Pembahasan

1. Eksistensi Penghayat dari Paguyuban Eklasing Budi Murko 

Paguyuban Eklasing Budi Murko (PEBM) telah berdiri sebelum Indonesia Merdeka yaitu pada tahun 1926. Kemudian, pada tahun 1973 PEBM tercatat secara administrasi melalui notaris pendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM. PEBM mengadakan pembelajaran secara rutin bagi individu-individu yang tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu PEBM terkait pemaknaan Tuhan. Hal ini termasuk dalam falsafah kejawen yaitu sangkan paraning dumadi (memaknai hakikat kehidupan), memayu hayuning bawana (memiliki watak dan perbuatan yang penuh kedamaian), dan manunggaling kawula gusti (mendekatkan diri pada Tuhan). 

Selama masa pembelajaran ilmu PEBM terkait pemaknaan Tuhan sebenarnya banyak orang yang mendalami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Namun, banyak dari mereka memilih untuk tidak terlibat dalam kepengurusan organisasi, sehingga PEBM hanya mencatat anggotanya dengan keterangan yang masih jelas. Hal ini seperti dituturkan oleh Sasmito selaku Kepala Cabang PEBM Kabupaten Kulon Progo bahwa: 

Anggota PEBM yang tercatat di buku anggota itu hanya 180, meskipun kalau dihitung dari pengakuan-pengakuan warga yang saling mengenal bisa mencapai 300. Cuman kalau ditanya alamatnya di mana sudah nggak pernah ketemu. Makanya yang dicatat yang tahu pasti termasuk alamatnya dan sering bergabung dalam kegiatan. Kalau tidak sering gabung kan kita bingung, ke luar kota atau sudah meninggal.” (Sasmito, Kepala PEBM Cabang Kulon Progo)

Fokus persoalan yang kemudian diteliti adalah terkait pencantuman aliran kepercayaan bagi penghayat kepercayaan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pengurus PEBM mengatakan bahwa telah mengetahui adanya putusan tersebut dan sudah melakukan perubahan dalam pengisian kolom agama. Menurutnya, sejauh ini sebanyak seratus ribu penghayat telah mengubah Kartu Tanda Penduduknya menjadi kepercayaan. Namun, Sasmito memandang masih banyak penghayat yang belum berani mencatatkan kepercayaannya dalam administrasi KTP. Menurut Pengurus PEBM bahwa alasan yang membuat seseorang belum yakin mengubah KTP menjadi kepercayaan karena ketakutan akan reaksi orang lain. Bagi Pengurus PEBM sendiri, terkait stigma negatif yang didapatkan hanya perlu dihadapi dengan mental yang kuat. 

Memang dalam proses implementasinya, masih banyak yang belum mengubah status di adminduk (administrasi kependudukan). Mereka yang belum berani mengubah itu mungkin karena ada trauma atau ketakutan dengan lingkungannya karena di lingkungannya cuman sendiri.” (Sasmito, Kepala PEBM cabang Kulon Progo)

Pengurus PEBM menceritakan bahwa setelah terbitnya Putusan MK Nomor  97/PUU-XIV/2016, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan sosialisasi sebagai upaya memastikan bahwa seluruh masyarakat telah menerima informasi terkait Putusan MK Nomor  97/PUU-XIV/2016.

Jadi yang mensosialisasikan bahwa sudah diperbolehkan itu dari pemerintah Dinas Kebudayaan mengundang narasumber dari Dindukcapil dan juga dari Kejaksaan bahwa sudah diperbolehkan mencantumkan aliran kepercayaan. Orang-orang yang datang saat sosialisasi kemudian menyampaikan pada warganya.” (Daryono, Pembina PEBM Cabang Kulon Progo)

Dalam proses implementasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi PEBM yang berada di Kulon Progo tidak mendapatkan kesulitan maupun kendala apapun. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo melaksanakan secara penuh Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bagi PEBM sendiri setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sangat merasakan bahwa eksistensi PEBM sebagai sebuah organisasi semakin dikenal luas oleh masyarakat dan pemerintah. 

2. Transformasi Sosial Pasca Putusan MK dalam Kacamata Inclusive Citizenship dan Inclusive Social Policy

Negara berperan penting menjamin inklusivitas hak warga negara. Dalam hal ini, negara harus meminimalisasi tipologi paradigma eksklusivitas, yaitu solidaritas, spesialisasi, dan monopoli  (Sundari et al., 2020). Relasi kuasa menyebabkan adanya pihak dominan dan pembatasan akses kepada minoritas (Sundari et al., 2020). Pada titik tertentu dapat berakibat pada monopoli kuasa dan tindakan koersif. Policy Brief Baku Asah-Asih-Asuh: Bersuara Bersama Mereka Yang “Tak Nampak Dan Senyap” yang diinisiasi Program Peduli merumuskan tiga domain yaitu layanan publik, penerimaan  sosial, dan kebijakan pembangunan yang inklusif. Fokus ketiganya adalah mewujudkan rekognisi dan penerimaan sosial.  

Pertama, sebelum Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 disahkan, sebenarnya anggota PEBM telah mendapatkan akses ke layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, umumnya siswa penghayat tidak memiliki mata pelajaran agama karena ketiadaan guru pendidikan agama penghayat di sekolah. Sejak Putusan MK tersebutlah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kemudian menyusun buku pendidikan agama penghayat bagi siswa sekolah formal. Meski begitu, hingga kini, akses mendapatkan buku cetak tersebut masih harus melalui birokrasi panjang. Pihak sekolah baru menyediakan buku agama penghayat ketika ada siswanya yang menginformasikan diri sebagai penghayat. Pencatatan secara berjenjang dilakukan sekolah, diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan selanjutnya kepada Kemendikbudristek. Buku-buku tersebut kemudian dikirimkan langsung sesuai jumlah yang dimohonkan pihak sekolah. Direktorat akan secara spesifik mengirimkan buku atas nama dan kelas siswa yang bersangkutan. Ironisnya, proses tersebut seringkali membutuhkan waktu satu tahun ajaran. Maka, pihak sekolah kerap mengajukan permohonan buku cetak bagi siswa kelas dua ketika siswa tersebut bahkan masih duduk di kelas satu SD. Meski begitu, menurut Sasmito, adanya modul bagi siswa penghayat tetaplah sebuah kemajuan.

Kedua, Putusan MK berpengaruh besar bagi penerimaan PEBM di masyarakat. Sebenarnya, eksistensi PEBM telah diterima warga setempat di Kulon Progo. Terlihat dari bagaimana anggota PEBM hidup berdampingan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, Sasmito tidak memungkiri, beberapa orang awam ada yang masih menganggap bahwa penghayat adalah orang tidak beragama. Meski begitu, hal tersebut ditanggapi biasa saja oleh PEBM. 

“Tetapi di dalam pribadi dan banyak orang, ee istilah e yang ingin mem-bully, itu dikatakan “orang nggak punya agama”, dianggap tidak beragama, kalau tidak beragama (formal). Saya juga berhak, pilihan wong, wong kamu, orang yang tidak punya agama, saya, gapapa, yang penting saya punya Tuhan. Saya bilang. Jadi, tergantung kuat-kuatan mental” (Daryono, Pembina PEBM Cabang Kulon Progo). 

Namun, penerimaan sosial tersebut tidak bisa diartikan birokrasi administratif telah inklusif. Sebelum putusan MK, beberapa anggota PEBM dipersulit dalam pembuatan KTP. Ada petugas yang tidak bersedia melayani, atau dilayani tetapi prosesnya lama sehingga KTP tidak kunjung diberikan. Adanya Administrasi Kependudukan (Adminduk) juga belum sepenuhnya menjadi solusi karena kolom agama masih diisi tanda strip atau nama agama lain yang resmi di Indonesia.    

Ketiga, Putusan MK pada akhirnya menjadi manifestasi kebijakan inklusif bagi penghayat. Tanda strip dalam agama kemudian digantikan dengan  Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Petugas Disdukcapil secara resmi memberikan sosialisasi kepada pemimpin komunitas mengenai birokrasi yang baru. PEBM Yogyakarta secara khusus juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah melalui pelibatan acara Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Seksi Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. Putusan MK menjadi jalan pertemuan PEBM dengan aktor-aktor pemerintahan. Hal ini mendukung pengorganisasian yang lebih mapan, ruang rekognisi serta negosiasi bagi PEBM untuk membuka akses layanan publik, penerimaan sosial, serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

3. Seuntai Benak untuk Kembali ke Kemenag

Dinamika rekognisi negara terhadap kepercayaan penghayat telah bergulir sejak bangsa ini merdeka. Awalnya, rekognisi terhadap kepercayaan penghayat tidak menjadi isu yang serius ditangani oleh pemerintah sehingga eksistensi penganut kepercayaan penghayat seakan termarjinalisasi. Kemudian pada tahun 1973, melalui ketetapan Gerakan Besar Haluan Negara (GBHN), kepercayaan penghayat yang dimaknai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimasukkan sebagai komunitas keyakinan yang posisinya setara dengan agama sehingga masuk dalam yurisdiksi Kementerian Agama (Kemenag).

Selang lima tahun GBHN tersebut ditetapkan, terdapat protes-protes dari kelompok tertentu yang menggugat tuntutan bahwa kepercayaan penghayat bukanlah agama dan berimplikasi pada munculnya pemaksaan terhadap penganut kepercayaan penghayat untuk tetap memiliki agama.  Ketua organisasi kepercayaan nasional pada saat itu menanggapinya dengan bersikukuh bahwa kepercayaan penghayat sendiri adalah bentuk agama bagi mereka (Idham, 2023). Gugatan dan tanggapan tersebut menghasilkan perdebatan mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap kepercayaan penganut kedepannya. Ketika GBHN tahun 1978 ditetapkan, disebutkan bahwa kepercayaan penghayat merupakan warisan kekayaan rohaniah yang menjadi bagian dari kebudayaan serta dianggap sebagai budaya spiritual (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992). Implikasinya adalah kepercayaan penghayat tidak lagi termasuk dalam yurisdiksi Kemenag sebab telah dipindahkan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di dalam naungan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi.

Marjinalisasi kepercayaan penghayat dari keagamaan tersebut berdampak pada persoalan pencatatan sipil selama puluhan tahun terkait kolom agama di KTP dan barulah melalui ketetapan MK tahun 2016 berhasil merekognisi kepercayaan penghayat dalam KTP seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun, rekognisi yang dibutuhkan oleh penganut kepercayaan penghayat tidak berhenti di titik tersebut saja. Melalui wawancara dengan Sasmito dan Daryono selaku pengurus Eklasing Budi Murko sebagai salah satu kepercayaan penghayat, mereka mencurahkan keresahannya perihal rekognisi terhadap eksistensi kepercayaan penghayat. Mereka menyampaikan bahwa kepercayaan penghayat itu adalah bentuk agama, agama leluhur yang dijaga erat dalam hati mereka, dan diamanatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Daryono tidak setuju dengan anggapan mengenai kepercayaan penghayat bukanlah agama dan sebatas produk warisan budaya. Dalam isi sanubari yang Daryono lontarkan berkali-kali, kepercayaan penghayat adalah agama karena penganut kepercayaan penghayat turut menyembah Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya agama lain yang diakui oleh negara. 

Beriringan dengan keresahan yang disampaikan, Daryono menyatakan harapannya terkait rekognisi terhadap kepercayaan penghayat untuk sejajar kembali dengan agama, tidak berhenti sebatas pengakuan sebagai bentuk kepercayaan. Oleh karenanya, pengurus PEBM ingin kepercayaan penghayat kembali berada dalam yurisdiksi Kemenag dan bukan dalam yurisdiksi Kemendikbud. Pembahasan ini akan diakhiri oleh pertanyaan menarik yang disampaikan Sigit Kamseno (2023), “Mengapa negara yang seharusnya bersifat profan karena berangkat dari kesepakatan sosial, berwenang mendefinisikan seperangkat kepercayaan spiritual tertentu sebagai ‘agama’ sementara yang lain ‘bukan agama’?”

Para penganut kepercayaan penghayat sejatinya sama dengan penganut agama lain, mereka sama-sama hamba, bagi Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Terjadi perubahan yang signifikan terhadap realitas kehidupan para penghayat kepercayaan pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, terkhusus Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) di Yogyakarta. Sebelum putusan tersebut, penghayat kepercayaan seringkali dihadapkan pada diskriminasi dan pengabaian oleh negara, mengakibatkan eksklusi beberapa aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sejak tahun 2016, putusan MK membawa angin segar bagi para penghayat yang akhirnya mendapat jaminan hukum atas pencatatan status keagamaan lokal pada dokumen kependudukan mereka, seperti KTP dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya hanya diberi strip pada kolom agama. Meskipun saat ini, sebagian  anggota PEBM masih terjebak dalam kegelisahan dan keraguan mengubah status kepercayaan di administrasi kependudukan. Bagi mereka, langkah ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga sebuah perlawanan terhadap bayang-bayang ketidaksetaraan, trauma, dan ketakutan yang telah lama terjadi.

Transformasi sosial pasca Putusan MK ini dapat terlihat dalam upaya inclusive  citizenship dan inclusive social policy yang diimplementasikan oleh pemerintah. Meskipun pengakuan resmi atas agama lokal telah memberikan akses lebih besar terhadap layanan publik, masih terdapat hambatan birokrasi yang perlu diatasi. Sebagaimana haraparan mereka terkait rekognisi terhadap kepercayaan penghayat untuk bisa sejajar dengan agama, bukan sebatas pengakuan bentuk kepercayaan. PEBM ingin kepercayaan penghayat kembali berada dalam yurisdiksi Kemenag dan bukan dalam yurisdiksi Kemendikbud. Pada akhirnya, kewenangan negara untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai ‘agama’ dan ‘bukan agama’ seakan telah menjadi goresan paling mendalam dalam lukisan perjuangan PEBM mencari pengakuan hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara.

Penulis: Muhammad Azpa Rayyan Mulyana, Rosyada Wijayanti, Najma Alya Jasmine, Berlin S. Situmorang

Penyunting: Fariz Azhami

Referensi 

Baskoro, A. (2020). Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 3(2), 181–181. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). Pedoman teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebijaksanaan teknis operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hafizen. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Mauizoh, Vol. 7(2), 145-162.

Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 13(1), 1–26. https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209

Idham, M. S. M. (2023). Duka Penghayat Kepercayaan: Rentan Diskriminasi di Tahun Politik. Tirto.id. https://tirto.id/duka-penghayat-kepercayaan-rentan-diskriminasi-di-tahun-politik-gMUk

Jufri, M. (2020). Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia. Jurnal Yudisial, Vol.13(1). https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360

Kamseno, S. (2023). Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan? Detiknews. https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat-kepercayaan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.

Mahkamah Konstitusi RI. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mkri.id. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf

Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How Phenomenology Can Help Us Learn From the Experiences of Others. Perspectives on medical education, Vol. 8, 90-97.

Purwaningsih, E. (2012). Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Paguyuban Sumarah Purbo). Dpad.jogjaprov.go.id; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta. http://dpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/pembinaan-dan-pengembangan-organisasi-penghayat-kepercayaan-terh-588

Sandelowski, M. (2000, 1 Agustus). Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10940958/

Satunama. (2016, 24 Januari). Menunggu Demokrasi Indonesia Yang Substantif. Yayasan Satunama Yogyakarta. Diakses lewat: https://satunama.org/2704/menunggu-demokrasi-indonesia-yang-subtantif/

Merayakan Bertambahnya Usia, BPPM Mahkamah Adakan Talkshow Bertemakan Konflik Agraria

Merayakan ulang tahun yang ke-34, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengadakan talkshow dan launching majalah dengan tema “Menggaungkan Suara Rakyat: Telisik Kebijakan Sewenang-Wenang Pemerintah Dalam Konflik Agraria” pada Sabtu (11/11). Tema tersebut diangkat sebagai representasi bentuk kepedulian atas perasaan senasib sepenanggungan kepada masyarakat-masyarakat Indonesia yang mendapat kecaman atas hak-haknya yang tidak terpenuhi. BPPM Mahkamah mengundang perwakilan dari NGO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan akademisi guna melihat apa yang terjadi dalam konflik agraria dari berbagai macam sisi dan menyampaikannya ke masyarakat umum.

Pembangunan menjadi isu pertama yang coba diangkat dalam acara kali ini. Pembangunan sejatinya tidak selalu tentang membangun infrastruktur atau sarana prasarana. Namun, pembangunan dapat berupa berbagai hal, salah satunya pembangunan lahan sawit yang menguntungkan pemerintah. Sekar Banjaran Aji, seorang aktivis dan public defender Greenpeace Southeast Asia serta pembicara pertama membahas bagaimana pembangunan menjadi petaka bagi hutan dan krisis iklim. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM), Nyatanya, masyarakat Indonesia tidak hidup di arena yang ideal. “Melihat perundang-undangan kita tidak sedang menuju ke arah baik-baik saja,” ucap Sekar. Undang-undang membuat suara masyarakat adat dan lokal semakin terpojokkan, sedangkan masyarakat bisnis dimudahkan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan untuk masyarakat, tetapi untuk melawan masyarakat. Perencanaan pembangunan selalu datang dari atas tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil andil di dalamnya sehingga ketika masyarakat menolak rencana tersebut, mereka akan mendapatkan intimidasi. Lingkungan dan budaya yang mereka jaga harus rusak akibat proyek yang menguntungkan elite saja.

Proyek strategis nasional yang dibuat oleh pemerintah tampaknya tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebagai contoh, pengembangan kawasan Malioboro yang dalam 2 tahun terakhir berhasil menyingkirkan lebih dari seribu pedagang kaki lima. Para pedagang dipindahkan ke tempat lain yang jauh tidak strategis. “Tujuh puluh persen pedagang mengalami penurunan pendapatan,” ujar Dhanil Alghifary, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY dan pembicara kedua pada acara ini. Menurutnya, regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah mempermudah proses perampasan tanah masyarakat sehingga menjadi alasan utama konflik yang tidak terselesaikan. Ketika proyek strategis nasional tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, maka pembangunan proyek harus diubah menyesuaikan dengan tata ruang yang sudah ada. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni rencana tata ruang diubah demi menyesuaikan proyek strategis nasional tanpa memperkirakan kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan atau sosialisasi. Mereka hanya menerima surat edaran untuk segera pergi dan pindah ke tempat baru. Jika tidak, intimidasi dan ancaman akan mereka rasakan.

Membahas masyarakat adat erat kaitannya dengan negara. Negara dan adat hadir secara bersamaan. Namun, masyarakat adat tidak memiliki kemampuan untuk mengatur selayaknya negara. “Sebagaimana negara memiliki kewenangan untuk mengatur, masyarakat hukum adat juga memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan, peruntukkan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam,” kata Sartika, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM dan pembicara terakhir. Eksklusi merupakan suatu kondisi ketika banyak orang yang kehilangan akses akan tanah dan proses memindahkan orang-orang yang tidak berdaya dari wilayah mereka sendiri. Eksklusi tidak terjadi secara random, melainkan telah direncanakan secara terstruktur oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Untuk melawan eksklusi, maka dibutuhkan suatu akses. “Akses adalah bagaimana agar orang-orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat,” tambah Sartika. Maka, dibutuhkan aturan, baik formal maupun informal, yang mampu menghasilkan akses bagi orang-orang yang tidak berdaya atas tanah.

Perayaan HUT BPPM Mahkamah ke-34 menjadi salah satu bentuk kepedulian BPPM Mahkamah terhadap masyarakat-masyarakat yang tertindas. Pembangunan yang diwakili oleh proyek strategis nasional masih jauh dari kata baik. Banyak hal yang harus dibenahi dan diubah oleh pemerintah. Proyek strategis yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan rakyat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya terdengar jauh lebih baik dari apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Belum lagi, regulasi yang dibuat pemerintah cenderung berpihak kepada kaum-kaum elite saja seperti yang dikatakan kedua pembicara di awal. Harapannya, melalui acara ini, masyarakat dapat lebih melek mengenai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama mengenai hak atas tanah. BPPM Mahkamah akan terus menjadi wadah untuk terus memastikan suara-suara rakyat yang tertindas akan didengar oleh mereka yang di atas.

 

Penulis: Nur Intan Rahmasari

Penyunting: Salsabilla Azzahra Octavia

ASN Dilarang Berserikat, Kilas Balik dan Diskusi Buku Serikat Pekerja Fisipol

Sumber: dokumentasi pribadi

Rabu (8/11), Serikat Pekerja Fisipol (SPF) menggelar diskusi bertajuk “Sejarah ASN Dilarang Berserikat & Bedah Buku Workers and Democracy: The Indonesia Labour Movement 1949-1957 oleh John Ingleson”. Diskusi yang digelar di Selasar Barat, Fisipol UGM ini menghadirkan Amalinda Savirani, ketua SPF dan Devy Dhian, wakil Divisi Pendidikan & Riset SPF. Diskusi tersebut merupakan respons terhadap tidak kunjung tercatatnya Serikat Pekerja Kampus oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi karena sebagian anggotanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Diskusi dimulai dengan pemaparan buku yang menarik balik mengenai bagaimana pekerja dapat berserikat. Pada pemaparan Amalinda, pengorganisasian pekerja dalam sejarah Indonesia tidak lepas dari entitas Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). SOBSI merupakan serikat yang pertama kali mengorganisasi pekerja di semua sektor, baik publik maupun privat. Amalinda menyebutkan bahwa serikat pegawai pemerintahan yang mengakar di pusat maupun di setiap sektor dapat menjadi hal yang strategis dan terdapat daya tawar. Amalinda mencontohkan fenomena sektor kereta api. “Di sektor kereta api, (serikat) melakukan mogok massal sehingga semua layanan kereta api terhenti,” terang Amalinda.

Amalinda kemudian melanjutkan pembahasan mengenai sektor publik, bab yang paling tebal dari buku tersebut. Dalam penjelasan Amalinda, ASN yang yang sejak tahun 1949-1947 berjumlah 1,5 juta, hanya sekitar 30% yang menjadi pegawai tetap, sisanya adalah pekerja kontak. Pekerja kontrak—yang sebagiannya adalah pekerja harian—tersebut berlangsung tanpa adanya hak dasar, yaitu jaminan sosial. Lantas, pengakuan pekerja kontrak tersebut yang menjadi agenda utama advokasi SOBSI untuk mendorong pengakuan terhadap hak pekerja kontrak. Upaya tersebut dilakukan SOBSI dengan berbagai cara. “Seperti yang kita kenali, serikat pekerja fokusnya pada mendorong terhadap kenaikan upah, tunjangan, dan jaminan sosial,” tegas Amalinda.

Pada puncak diskusi ini, Amalinda memaparkan alasan mengapa ASN sulit untuk berserikat. Adanya pergantian dan perubahan sistem politik sebelum masa reformasi menciptakan hambatan dalam serikat ASN. Selain itu, argumen-argumen yang menyatakan bahwa ASN berbeda dengan pekerja semakin mempersulit ASN dalam berserikat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Jusuf Wibisono, Menteri Kemakmuran pada masa itu. Meskipun demikian, dalam penyampaiannya, Amalinda menyatakan bahwa ASN bukan merupakan bagian dari buruh. “Identitas ASN itu bukan pekerja, yaitu abdi negara. Karena gitu ya, abdi negara yang mana itu bukan buruh,” paparnya. 

Meskipun telah tercantum di dalam undang-undang bahwa terdapat kebebasan ASN untuk berserikat, hingga detik ini masih banyak yang menganggap ASN dilarang untuk berserikat. Hal tersebut mendorong pekerja-pekerja di kampus melawan anggapan itu dengan mendirikan serikat pekerja kampus. Pembentukan serikat pekerja kampus merupakan bagian dari kumpulan beragam kegelisahan terhadap pemenuhan hak-hak kerja, tetapi mereka takut untuk menyuarakan secara langsung. Lalu mereka mengkontekstualisasikan dengan berserikat dan menjadikan wadah aspirasi kolektif.

Dalam sesi tanya jawab, Pipin, anggota Divisi Advokasi dan Kampanye SPF menegaskan bahwa ia sebagai pekerja kampus perlu memiliki tempat untuk menyuarakan sesuatu. “Kalau nyambat sendiri kesannya jatuhnya cuma curhat, tapi (kalau) ‘sambat kolektif’ (dapat) menjadi indikator evaluasi yang lebih genuine dibandingkan dengan form-form, tools-tools, evaluasi yang ada, yang sangat administratif sangat biopraktis, gitu kan suruh ngisi survei, suruh ngisi apa tapi it doesn’t speak anything gitu, nggak menyuarakan sesuatu, tapi ketika kita ngobrolnya kayak ini, dan ngomongin hal-hal isu-isu penting, yang menurutku setiap orang punya concern,” jelas Pipin.

 

Penulis: Resha Allen Islamey & Fatihah Salwa Rasyid

Penyunting: Najma Alya Jasmine