IWD, BUKAN SEKADAR PERAYAAN SEMATA!

Sumber: dokumentasi pribadi

Peringatan International Womens Day 2024 di Kota Yogyakarta, diselenggarakan di Bundaran UGM sebagai titik kumpul. Aksi ini menggaungkan seruan bertajuk “Mari Kak, Rebut Kembali!” yang bermakna untuk memerdekakan dan membebaskan hak-hak setiap perempuan atas dirinya sendiri dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi dalam ruang masyarakat. Seruan tersebut berisi 5 tuntutan umum dengan 21 poin khusus. Setiap tuntutan dalam seruan “Mari Kak, Rebut Kembali!” menekankan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan tema besar IWD yaitu Inspire Inclusion yang bermakna, bahwa setiap manusia sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki kedudukan yang seimbang dalam setiap kesempatan.

Tema Inspire Inclusion bagi kaum perempuan tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang mendengarkan, menghormati, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini berarti memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak, mengakses layanan dan fasilitas tanpa diskriminasi, serta memastikan keadilan bagi perempuan. Kita perlu menyadari bahwa setiap perempuan memiliki keunikan, bakat, dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.  Inspire Inclusion mengajarkan kita untuk memandang perempuan sebagai individu yang memiliki potensi tanpa batas, bukan sekadar mengikuti norma-norma atau terbatas oleh stigma yang mengakar di dalam masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, tetapi juga mampu memberikan suatu kontribusi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kontribusi positif dari pemberdayaan perempuan dapat ditinjau melalui aspek ekonomi. Menurut Mayoux (1998),  dalam  salah  satu  penelitiannya  juga  menyebutkan perempuan akan  memberikan  dampak  positif dalam aspek ekonomi karena (1) perempuan  memiliki  kontrol  akan  aset  dan pendapatan (2) meningkatkan    peran    perempuan    dalam    pengambilan    keputusan dan    (3) meningkatkan status perempuan dalam  keluarga dan komunitas.  Peningkatan peran perempuan dapat diartikan sebagai akses   terhadap   sumber   daya,   sehingga   perempuan   juga   turut   andil   kepada masyarakat. Dengan  demikian,  pemberdayaan  ekonomi  yang membuka akses keuangan   kepada   perempuan   mempunyai   potensi   besar   dalam   peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Namun, hingga saat ini belum tercipta kesetaraan bagi perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial di mana perempuan diletakkan pada posisi inferior dan kelas dua (Salfa, 2022). Zulhayatin (dalam Apriliandra dan Krisnani, 2021) menjelaskan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut berupa stereotip, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban berlebihan di mana perempuan mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus sektor publik. Meskipun IPTEK telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, persepsi bahwa perempuan masih sering diidentikan dengan pekerjaan domestik seperti macak, manak, dan masak masih terus bertahan. 

Peran perempuan dalam pekerjaan publik masih tidak diperhitungkan dengan serius. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, yang jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2023 hanya mencapai 60,18% sementara laki-laki mencapai angka 86,97%. Bahkan, persentase wanita dewasa yang mengenyam pendidikan tingkat menengah lebih sedikit, hanya sebesar 44,5% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 53,2% (Apriliandra dan Krisnani, 2021).  

Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dan diperhitungkan dalam posisi publik dapat dilihat dari berbagai bidang pekerjaan. Dalam bidang politik, sejak periode 2009-2024 secara konsisten menunjukkan anggota perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung ditempatkan pada komisi soft politics yang menangani sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga, dan sejarah seperti komisi VIII, IX, dan X dibanding hard politics seperti pertahanan, luar negeri, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan yaitu komisi I dan III (Salfa, 2022). Cahyani (dalam Septiana dan Haryanti, 2023) pun menyebutkan bahwa pada birokrasi terdapat ketimpangan keberadaan perempuan yang mengisi posisi penting seperti Eselon I dan Eselon II. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017 turut menunjukkan bahwa tenaga profesional, pimpinan, dan teknisi perempuan hanya menyentuh 46,31%. 

Masalah inklusivitas tidak sebatas pada level pemerintahan. Inklusivitas tersebut juga belum terbentuk pada iklim kerja jurnalis yang masih kental dengan dominasi maskulinitas. Pekerja perusahaan media masih dikuasai oleh laki-laki yang menempati jabatan struktural dalam industri media lebih banyak dibanding perempuan. Jurnalis perempuan lebih sulit mendapatkan promosi jabatan karena status menikah dan mempunyai anak yang dianggap mengganggu produktivitas pekerjaan. Hak para jurnalis perempuan dalam cuti haid, ruang laktasi, ruang penitipan anak, dan tunjangan transportasi malam juga kurang terpenuhi (Lukmantoro et al., 2021). Para jurnalis perempuan pun kerap mengalami kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tahun 2022 menunjukkan 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di seluruh Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ruang gerak jurnalis perempuan dalam meliput juga terbatas. Mereka lebih sering mengangkat topik seputar urusan domestik, lifestyle, dan fashion daripada ekonomi, politik, dan hukum (Yusuf, 2023). 

Pemberdayaan dan kesetaraan harus hadir dalam semua sektor termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini sering terabaikan. 5 juta masyarakat di Indonesia bekerja sebagai PRT dan jumlah tersebut mayoritas diisi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Namun, berbagai hak PRT belum berhasil terlindungi yang nampak dari 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT selama tahun 2018-2023, tidak mendapat upah, upah dipotong, tidak mendapat jaminan kesehatan ketika sakit, dan tidak mendapat pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua keburukan tersebut dapat terjadi sebab tidak ada payung hukum yang mengakui PRT sebagai pekerja yang wajib mendapat rasa aman dan hak dasarnya sebagai manusia (Komnas Perempuan, 2024). Oleh sebab itu, salah satu poin dalam aksi IWD Jogja mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang PRT yang telah tertahan 20 tahun. 

Kesetaraan dan pemberdayaan harus hadir bagi seluruh perempuan termasuk bagi perempuan difabel. Perempuan difabel lebih rentan tidak terpenuhi hak-hak asasinya. Mereka lebih mudah terkena diskriminasi karena status gendernya sebagai perempuan dan keterbatasan kondisi untuk mengakses berbagai sumber daya. Penelitian membuktikan bahwa perempuan difabel empat kali lipat lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual dibanding perempuan non difabel. Selain itu, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta memaparkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 84,5% kasus kekerasan pada perempuan difabel tidak terlindungi oleh sistem hukum (Azhar & Raharjo, 2023).

Menciptakan dan memastikan ruang publik yang aman, inklusif bagi perempuan, tidak hanya membuka pintu kesempatan yang selama ini tertutup rapat-rapat akan tetapi, juga mengukir sebuah masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kesetaraan bagi kaum perempuan bukan hanya sebuah cita-cita belaka, melainkan suatu bentuk kebutuhan yang mendesak guna menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan, yang mana setiap individu dihargai tanpa memandang gender.

 

Penulis: Az-Zahra Aqhniya Alaia & Nasywa Taqiyya Maulida

Penyunting: Finella Kristofani Tarigan

 

Referensi

Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya 

budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-13.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan 

Disabilitas Rentan Menjadi Korban. Share: Social Work Journal, 13(1), 82-91.

BPS Kota Pagar Alam. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

(Persen), 2021-2023. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html

Komnas Perempuan. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU 

PPRT. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-pprt

Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah 

Tangga Nasional 2024. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024

Pratiwi, H. D., Sunarto, S., & Lukmantoro, T. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis 

Perempuan di Media. Interaksi Online, 9(3), 111-125.

Rahmadiansyah, Y. (2022). Perempuan di Masa Kolonial Membayangkan Indonesia

diakses pada 10 Maret 2024, dari https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/perempuan-di-masa-kolonial-membayangkan-indonesia/

Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap 

Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women’s Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women’s MP]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 162-181.

Septiana, A. N., & Haryanti, R. H. (2023). Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi 

Literatur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(1), 168-177.

Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender 

Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila, 1(2), 65-76.

Yusuf, I. (2023). Riset: jurnalis perempuan masih menjadi target rentan kekerasan. Diakses 

pada 10 Maret 2024, dari https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-ren (Kadji & Hunan, 2021, #)tan-kekerasan-201465

Kadji, J., & Hunan, M. I. (2021, December). HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK:Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo. 18.

Ramadhanty, A., Naila, N., & Kusuma, A. J. (2024, Januari). Tantangan dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. 2, 106-119.Gender equality | sweden.se. (2023, September 8). Sweden. https://sweden.se/life/equality/gender-equality

Separuh Membela, Separuh Menghakimi

Pada bulan November, media sosial diramaikan dengan berita penolakan pengungsi Rohingya yang ingin berlabuh di Aceh. Diberitakan pengungsi tersebut telah terombang-ambing selama hampir seminggu di perairan dekat Aceh. Usut punya usut, penolakan disinyalir disebabkan oleh perangai dan penilaian atas sifat tak menyenangkan warga Rohingya di Aceh. Dilansir dari Kompas.id (2023) keresahan warga lokal disebabkan karena warga Rohingya yang melakukan tindakan kriminal dan sangat meresahkan warga. 

Di tengah-tengah konflik Palestina dan Israel, masyarakat Indonesia melakukan dukungan yang masif untuk Palestina. Perihal bab kemanusiaan, Indonesia tidak pernah berhenti bersuara di mana pun. Praktik yang dilakukan pun tidak sedikit. Warganet membicarakannya di media sosial, para ahli melakukan debunking issues, membela, dan mencari pembenaran atas masing-masing kubu. Beberapa praktik yang telah disebutkan tampaknya tidak ada yang keliru. Tidak ada yang salah. Akan tetapi, kita acapkali mengalami keterputusan atas nalar kita sendiri dan terjebak pada logika yang sangat umum, bahwa Rohingya punya masalah sendiri dan berhak untuk ditolak. Gejolak konflik di dunia tak ayal mengingatkan kita tentang banyak sekali pihak yang menampilkan keterkaitan antara siapa yang berhak atas kebaikan maupun keburukan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya hal tersebut pasti akan membuat mual sekaligus heran. Ini menjadi titik awal argumen penulis, bahwa pada setiap konflik kemanusiaan kita selalu punya standard yang sangat politis dan asumsi yang kelewat “terstandarisasi”. Sumpah serapah atas suatu bangsa menunjukkan ceruk politis yang kurang lebih sama dan sejalan atas keinginan beberapa kelompok.

Melihat Palestina sudah selayaknya juga melihat Rohingya, begitu juga melihat celah konflik lain dan kita harus punya dependensi yang sejajar tentang mereka. Masalah kerap muncul ketika kita membela diri atas konflik yang terjadi dan menjadikannya syarat menolak kelompok tertentu. Prasangka. Pada kasus penolakan Rohingya, kita sangat politis dari segi apapun. Memilih baju kita politis, memilih makanan, menunjukkan kasih sayang, bahkan memberikan bantuan dan juga kepedulian. Penulis teringat tentang anekdot tentang sedotan. Katanya, sedotan selalu punya andil lebih besar tentang perubahan iklim. Saat orang lain menggunakan sedotan stainless dan mengurangi sedotan plastik, manusia langsung merasa punya andil atas berkurangnya kerusakan alam. Padahal, pabrik masih berjalan dan politikus masih membuat kebijakan. Begitulah kurang lebih yang terjadi dengan kasus penolakan ini. 

Permasalahan terhadap Rohingya menjadi sangat akut pada tatanan kemanusiaan. Kita memberikan pengecualian tentang bagaimana sikap orang lain, yang layak untuk ditolong dan dipedulikan. Hal ini menunjukkan bahwasannya kita selalu mencoba untuk selalu benar secara politis. Masalah dianggap sangat sederhana. Sesederhana menolak para korban konflik kemanusiaan atas dasar masalah-masalah seperti pengungsi yang kabur, pengungsi yang bertindak kriminal, mereka yang mencuri karena makannya terasa tak mengenyangkan. Padahal, tindakan tersebut berada pada babak yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Selalu. Padahal pula, apabila dapat bijak untuk melihat ke belakang, kita memberi kesempatan pada orang yang kesusahan dengan mengedepankan empati dan simpati tanpa kepentingan tertentu. 

Curiga. Kita lupa bahwasannya orang kesusahan dan butuh bantuan juga mempunyai kesempatan untuk berbuat jahat. Memang terdengar sangat asumtif, tetapi, cara pandang ini harus kita pelihara agar dapat menjadi manusia yang menurut Pramoedya Ananta Toer, adil sejak dalam pikiran. Menjadi manusia yang tidak mengadopsi cara pandang biner. Sebab bineritas membawa kita pada kebaikan yang selalu punya syarat. Syarat selalu punya kriteria dan urutan, seperti kamu ingin bekerja atau ingin bersekolah. Semua harus urut secara administratif dan ketentuan. 

Tulisan ini adalah bentuk keresahan dan sekaligus ingin memberi tahu pada kita semua, bahwa menjadi benar dan bijak haruslah total. Bila kamu punya “kecuali” pada tiap-tiap tingkah laku, sebagaimana kamu bersyarat pada para pengungsi yang ingin meminta pertolonganmu, lebih baik jangan kau beri. Jangan kamu jual pula beras yang murah, pada mereka yang kakinya bernanah dan telapaknya memerah karena darah.

Penulis: Alit Akhiral 

Penyunting: NAJ 

 

Referensi

Kompas. (2023). Alasan di Balik Penolakan Warga Aceh terhadap Kedatangan Pengungsi Rohingya. In G. M. Finesso (Ed.), Kompas..id. https://www.kompas.id/baca/video/2023/12/03/alasan-di-balik-penolakan-warga-aceh-terhadap-kedatangan-pengungsi-rohingya 

Menilik Realitas Agama Penghayat: Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) Yogyakarta Setelah Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Bapak Daryono & Bapak Sasmito, Pengurus PEBM Yogyakarta (Sumber: dokumentasi pribadi)

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Eksistensi penghayat kepercayaan menjadi salah satu wujud nyata keberagaman yang ada di Indonesia, yang hadir jauh sebelum Indonesia merdeka dan tumbuh beriringan pada kearifan lokal atas kondisi suatu daerah dengan khasanah yang sama, yaitu menuju pada penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Purwaningsih, 2012). Kepercayaan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa di luar agama juga dapat diartikan sebagai bentuk budaya spiritual, dimana adanya penghayat kepercayaan hadir turun temurun mewariskan luhur budaya bangsa atas nilai-nilai berbagai aspek kehidupan seperti nilai religius, nilai moral, dan nilai sosial. Nilai-nilai ini kemudian dijadikan sebagai pedoman hidup para penganut kepercayaan tersebut (Baskoro, 2020).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 berpotensi membuka ruang penyetaraan antara agama dan kepercayaan, sehingga diharapkan dapat mendatangkan kemudahan bagi penghayat kepercayaan. Hal ini tidak hanya dimaksudkan pada pembuatan dokumen kependudukan saja, tetapi juga dalam lingkup lebih luas untuk dapat menjalani aliran kepercayaannya tanpa ternodai kebijakan diskriminatif negara sebagaimana penganut agama lain. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, terdapat beberapa peraturan lain yang telah dikeluarkan oleh negara,  salah satunya Tap MPR No IV/MPR/1978 tentang GBHN tetapi justru memperlihatkan inkonsistensi dalam mewujudkan kebebasan bagi penghayat kepercayaan (Hannan, 2022). Hal tersebut berimplikasi pada perlakuan diskriminatif dan tereduksinya hak-hak sipil penghayat kepercayaan. Berkelindan dengan itu, kesulitan mendasar yang dialami oleh penghayat kepercayaan adalah mendapatkan pencatatan identitas diri pada dokumen kependudukan yang berdampak panjang dengan hilangnya kesempatan mendapat pekerjaan dan mengembangkan potensi diri (Sukirno, 2018).  

Selaras dengan pengalaman para penganut agama leluhur di atas, para Penghayat Eklasing Budi Murko/PEBM yang hidup dan tinggal di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami praktik diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat maupun tidak diakui kepercayaan mereka oleh negara. Penolakan masyarakat terhadap pengakuan Paguyuban Eklasing Budi Murko sebagai agama berdampak pada adanya tindakan-tindakan eksklusi sosial, politik, dan ekonomi yang beragam (Hafizen, 2022). Dasar kepercayaan inilah yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan dokumentasi administrasi kependudukan.

Di Indonesia, kalangan penghayat masih memperjuangkan eksistensinya. Diskriminasi yang sistematis serta stereotip juga kerap dirasakan hingga kini. Meski begitu, beberapa komunitas penghayat telah berkembang, bahkan memiliki perkumpulan bagi para pengikut atau anggotanya. Satunama (2016) mengibaratkan agama lokal yang tumbuh akan hilang, berganti, dan kemudian akan tumbuh lagi, dan saat ini situasinya, mereka sedang menunggu untuk bisa menentukan dan memeluk kepercayaan secara merdeka. Oleh karena itu, dikeluarkannya Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sebagai hasil dari permohonan uji materi (judicial review) yang diajukan oleh beberapa orang penghayat kepercayaan kini menjadi ‘jaminan’ bagi penghayat kepercayaan untuk semakin diakui dengan sah (Sukirno, 2019). Putusan tersebut memberikan hak-hak konstitusional kepada penghayat kepercayaan, terkhususnya terkait pencatatan status keagamaan agama lokal pada dokumen kependudukan (Jufri, 2020). 

Maka dari paparan di atas, tim penelitian ini tertarik menggali lebih lanjut bagaimana realitas yang dihadapi para penghayat kepercayaan lokal, khususnya para Penghayat Eklasing Budi Murko/PEBM setelah adanya jaminan diakui secara sah melalui putusan MK, dengan kata lain, memudahkan penghayat kepercayaan. Tim Litbang Sintesa berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan dua tokoh penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) di Kulonprogo. Tim peneliti ingin memahami bagaimana kebijakan ini benar-benar memengaruhi hak sipil dan hak-hak lainnya yang selama ini mungkin terbatas bagi penghayat kepercayaan lokal–guna mengidentifikasi dampak konkret dari pengakuan sah setelah adanya putusan MK. 

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi mampu mengeksplorasi pengalaman individu sehingga menggambarkan fenomena yang terjadi (Neubauer, 2019). Data diperoleh melalui proses wawancara dan studi literatur. Metode analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan kombinasi pengambilan sampel, pengumpulan data, analisis, dan penyajian ulang dengan mempertimbangkan rasionalitas (Sandelowski, 2000). Metode ini berfokus pada karakteristik subjek, sehingga dapat mengidentifikasi isu dalam unit (Siedlecki 2020), serta mengeksplorasi fenomena yang kompleks (Vaismoradi, 2013). Deskriptif kualitatif juga digunakan untuk melengkapi pendekatan fenomenologi untuk menghasilkan makna mengenai kondisi realitas pasca ketetapan MK 2016 bagi komunitas Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) Yogyakarta.

3. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat pertanyaan penelitian mengenai bagaimana kondisi realitas pasca ketetapan MK 2016 yang memperbolehkan pencatutan agama penghayat dalam KTP terhadap kehidupan bermasyarakat penganut agama penghayat di Paguyuban Eklasing Budi Murko?

Pembahasan

1. Eksistensi Penghayat dari Paguyuban Eklasing Budi Murko 

Paguyuban Eklasing Budi Murko (PEBM) telah berdiri sebelum Indonesia Merdeka yaitu pada tahun 1926. Kemudian, pada tahun 1973 PEBM tercatat secara administrasi melalui notaris pendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM. PEBM mengadakan pembelajaran secara rutin bagi individu-individu yang tertarik untuk mendalami ilmu-ilmu PEBM terkait pemaknaan Tuhan. Hal ini termasuk dalam falsafah kejawen yaitu sangkan paraning dumadi (memaknai hakikat kehidupan), memayu hayuning bawana (memiliki watak dan perbuatan yang penuh kedamaian), dan manunggaling kawula gusti (mendekatkan diri pada Tuhan). 

Selama masa pembelajaran ilmu PEBM terkait pemaknaan Tuhan sebenarnya banyak orang yang mendalami dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Namun, banyak dari mereka memilih untuk tidak terlibat dalam kepengurusan organisasi, sehingga PEBM hanya mencatat anggotanya dengan keterangan yang masih jelas. Hal ini seperti dituturkan oleh Sasmito selaku Kepala Cabang PEBM Kabupaten Kulon Progo bahwa: 

Anggota PEBM yang tercatat di buku anggota itu hanya 180, meskipun kalau dihitung dari pengakuan-pengakuan warga yang saling mengenal bisa mencapai 300. Cuman kalau ditanya alamatnya di mana sudah nggak pernah ketemu. Makanya yang dicatat yang tahu pasti termasuk alamatnya dan sering bergabung dalam kegiatan. Kalau tidak sering gabung kan kita bingung, ke luar kota atau sudah meninggal.” (Sasmito, Kepala PEBM Cabang Kulon Progo)

Fokus persoalan yang kemudian diteliti adalah terkait pencantuman aliran kepercayaan bagi penghayat kepercayaan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Pengurus PEBM mengatakan bahwa telah mengetahui adanya putusan tersebut dan sudah melakukan perubahan dalam pengisian kolom agama. Menurutnya, sejauh ini sebanyak seratus ribu penghayat telah mengubah Kartu Tanda Penduduknya menjadi kepercayaan. Namun, Sasmito memandang masih banyak penghayat yang belum berani mencatatkan kepercayaannya dalam administrasi KTP. Menurut Pengurus PEBM bahwa alasan yang membuat seseorang belum yakin mengubah KTP menjadi kepercayaan karena ketakutan akan reaksi orang lain. Bagi Pengurus PEBM sendiri, terkait stigma negatif yang didapatkan hanya perlu dihadapi dengan mental yang kuat. 

Memang dalam proses implementasinya, masih banyak yang belum mengubah status di adminduk (administrasi kependudukan). Mereka yang belum berani mengubah itu mungkin karena ada trauma atau ketakutan dengan lingkungannya karena di lingkungannya cuman sendiri.” (Sasmito, Kepala PEBM cabang Kulon Progo)

Pengurus PEBM menceritakan bahwa setelah terbitnya Putusan MK Nomor  97/PUU-XIV/2016, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan sosialisasi sebagai upaya memastikan bahwa seluruh masyarakat telah menerima informasi terkait Putusan MK Nomor  97/PUU-XIV/2016.

Jadi yang mensosialisasikan bahwa sudah diperbolehkan itu dari pemerintah Dinas Kebudayaan mengundang narasumber dari Dindukcapil dan juga dari Kejaksaan bahwa sudah diperbolehkan mencantumkan aliran kepercayaan. Orang-orang yang datang saat sosialisasi kemudian menyampaikan pada warganya.” (Daryono, Pembina PEBM Cabang Kulon Progo)

Dalam proses implementasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi PEBM yang berada di Kulon Progo tidak mendapatkan kesulitan maupun kendala apapun. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kulon Progo melaksanakan secara penuh Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bagi PEBM sendiri setelah adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 sangat merasakan bahwa eksistensi PEBM sebagai sebuah organisasi semakin dikenal luas oleh masyarakat dan pemerintah. 

2. Transformasi Sosial Pasca Putusan MK dalam Kacamata Inclusive Citizenship dan Inclusive Social Policy

Negara berperan penting menjamin inklusivitas hak warga negara. Dalam hal ini, negara harus meminimalisasi tipologi paradigma eksklusivitas, yaitu solidaritas, spesialisasi, dan monopoli  (Sundari et al., 2020). Relasi kuasa menyebabkan adanya pihak dominan dan pembatasan akses kepada minoritas (Sundari et al., 2020). Pada titik tertentu dapat berakibat pada monopoli kuasa dan tindakan koersif. Policy Brief Baku Asah-Asih-Asuh: Bersuara Bersama Mereka Yang “Tak Nampak Dan Senyap” yang diinisiasi Program Peduli merumuskan tiga domain yaitu layanan publik, penerimaan  sosial, dan kebijakan pembangunan yang inklusif. Fokus ketiganya adalah mewujudkan rekognisi dan penerimaan sosial.  

Pertama, sebelum Putusan MK 97/PUU-XIV/2016 disahkan, sebenarnya anggota PEBM telah mendapatkan akses ke layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, umumnya siswa penghayat tidak memiliki mata pelajaran agama karena ketiadaan guru pendidikan agama penghayat di sekolah. Sejak Putusan MK tersebutlah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kemudian menyusun buku pendidikan agama penghayat bagi siswa sekolah formal. Meski begitu, hingga kini, akses mendapatkan buku cetak tersebut masih harus melalui birokrasi panjang. Pihak sekolah baru menyediakan buku agama penghayat ketika ada siswanya yang menginformasikan diri sebagai penghayat. Pencatatan secara berjenjang dilakukan sekolah, diteruskan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan selanjutnya kepada Kemendikbudristek. Buku-buku tersebut kemudian dikirimkan langsung sesuai jumlah yang dimohonkan pihak sekolah. Direktorat akan secara spesifik mengirimkan buku atas nama dan kelas siswa yang bersangkutan. Ironisnya, proses tersebut seringkali membutuhkan waktu satu tahun ajaran. Maka, pihak sekolah kerap mengajukan permohonan buku cetak bagi siswa kelas dua ketika siswa tersebut bahkan masih duduk di kelas satu SD. Meski begitu, menurut Sasmito, adanya modul bagi siswa penghayat tetaplah sebuah kemajuan.

Kedua, Putusan MK berpengaruh besar bagi penerimaan PEBM di masyarakat. Sebenarnya, eksistensi PEBM telah diterima warga setempat di Kulon Progo. Terlihat dari bagaimana anggota PEBM hidup berdampingan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, Sasmito tidak memungkiri, beberapa orang awam ada yang masih menganggap bahwa penghayat adalah orang tidak beragama. Meski begitu, hal tersebut ditanggapi biasa saja oleh PEBM. 

“Tetapi di dalam pribadi dan banyak orang, ee istilah e yang ingin mem-bully, itu dikatakan “orang nggak punya agama”, dianggap tidak beragama, kalau tidak beragama (formal). Saya juga berhak, pilihan wong, wong kamu, orang yang tidak punya agama, saya, gapapa, yang penting saya punya Tuhan. Saya bilang. Jadi, tergantung kuat-kuatan mental” (Daryono, Pembina PEBM Cabang Kulon Progo). 

Namun, penerimaan sosial tersebut tidak bisa diartikan birokrasi administratif telah inklusif. Sebelum putusan MK, beberapa anggota PEBM dipersulit dalam pembuatan KTP. Ada petugas yang tidak bersedia melayani, atau dilayani tetapi prosesnya lama sehingga KTP tidak kunjung diberikan. Adanya Administrasi Kependudukan (Adminduk) juga belum sepenuhnya menjadi solusi karena kolom agama masih diisi tanda strip atau nama agama lain yang resmi di Indonesia.    

Ketiga, Putusan MK pada akhirnya menjadi manifestasi kebijakan inklusif bagi penghayat. Tanda strip dalam agama kemudian digantikan dengan  Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Petugas Disdukcapil secara resmi memberikan sosialisasi kepada pemimpin komunitas mengenai birokrasi yang baru. PEBM Yogyakarta secara khusus juga mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah melalui pelibatan acara Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa oleh Seksi Adat dan Tradisi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY. Putusan MK menjadi jalan pertemuan PEBM dengan aktor-aktor pemerintahan. Hal ini mendukung pengorganisasian yang lebih mapan, ruang rekognisi serta negosiasi bagi PEBM untuk membuka akses layanan publik, penerimaan sosial, serta menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

3. Seuntai Benak untuk Kembali ke Kemenag

Dinamika rekognisi negara terhadap kepercayaan penghayat telah bergulir sejak bangsa ini merdeka. Awalnya, rekognisi terhadap kepercayaan penghayat tidak menjadi isu yang serius ditangani oleh pemerintah sehingga eksistensi penganut kepercayaan penghayat seakan termarjinalisasi. Kemudian pada tahun 1973, melalui ketetapan Gerakan Besar Haluan Negara (GBHN), kepercayaan penghayat yang dimaknai dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dimasukkan sebagai komunitas keyakinan yang posisinya setara dengan agama sehingga masuk dalam yurisdiksi Kementerian Agama (Kemenag).

Selang lima tahun GBHN tersebut ditetapkan, terdapat protes-protes dari kelompok tertentu yang menggugat tuntutan bahwa kepercayaan penghayat bukanlah agama dan berimplikasi pada munculnya pemaksaan terhadap penganut kepercayaan penghayat untuk tetap memiliki agama.  Ketua organisasi kepercayaan nasional pada saat itu menanggapinya dengan bersikukuh bahwa kepercayaan penghayat sendiri adalah bentuk agama bagi mereka (Idham, 2023). Gugatan dan tanggapan tersebut menghasilkan perdebatan mengenai bagaimana kepastian hukum terhadap kepercayaan penganut kedepannya. Ketika GBHN tahun 1978 ditetapkan, disebutkan bahwa kepercayaan penghayat merupakan warisan kekayaan rohaniah yang menjadi bagian dari kebudayaan serta dianggap sebagai budaya spiritual (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992). Implikasinya adalah kepercayaan penghayat tidak lagi termasuk dalam yurisdiksi Kemenag sebab telah dipindahkan ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di dalam naungan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Tradisi.

Marjinalisasi kepercayaan penghayat dari keagamaan tersebut berdampak pada persoalan pencatatan sipil selama puluhan tahun terkait kolom agama di KTP dan barulah melalui ketetapan MK tahun 2016 berhasil merekognisi kepercayaan penghayat dalam KTP seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Namun, rekognisi yang dibutuhkan oleh penganut kepercayaan penghayat tidak berhenti di titik tersebut saja. Melalui wawancara dengan Sasmito dan Daryono selaku pengurus Eklasing Budi Murko sebagai salah satu kepercayaan penghayat, mereka mencurahkan keresahannya perihal rekognisi terhadap eksistensi kepercayaan penghayat. Mereka menyampaikan bahwa kepercayaan penghayat itu adalah bentuk agama, agama leluhur yang dijaga erat dalam hati mereka, dan diamanatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Daryono tidak setuju dengan anggapan mengenai kepercayaan penghayat bukanlah agama dan sebatas produk warisan budaya. Dalam isi sanubari yang Daryono lontarkan berkali-kali, kepercayaan penghayat adalah agama karena penganut kepercayaan penghayat turut menyembah Tuhan Yang Maha Esa, selayaknya agama lain yang diakui oleh negara. 

Beriringan dengan keresahan yang disampaikan, Daryono menyatakan harapannya terkait rekognisi terhadap kepercayaan penghayat untuk sejajar kembali dengan agama, tidak berhenti sebatas pengakuan sebagai bentuk kepercayaan. Oleh karenanya, pengurus PEBM ingin kepercayaan penghayat kembali berada dalam yurisdiksi Kemenag dan bukan dalam yurisdiksi Kemendikbud. Pembahasan ini akan diakhiri oleh pertanyaan menarik yang disampaikan Sigit Kamseno (2023), “Mengapa negara yang seharusnya bersifat profan karena berangkat dari kesepakatan sosial, berwenang mendefinisikan seperangkat kepercayaan spiritual tertentu sebagai ‘agama’ sementara yang lain ‘bukan agama’?”

Para penganut kepercayaan penghayat sejatinya sama dengan penganut agama lain, mereka sama-sama hamba, bagi Tuhan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Terjadi perubahan yang signifikan terhadap realitas kehidupan para penghayat kepercayaan pasca Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, terkhusus Persatuan Eklasing Budi Murko (PEBM) di Yogyakarta. Sebelum putusan tersebut, penghayat kepercayaan seringkali dihadapkan pada diskriminasi dan pengabaian oleh negara, mengakibatkan eksklusi beberapa aspek ekonomi, sosial, dan politik. Sejak tahun 2016, putusan MK membawa angin segar bagi para penghayat yang akhirnya mendapat jaminan hukum atas pencatatan status keagamaan lokal pada dokumen kependudukan mereka, seperti KTP dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya hanya diberi strip pada kolom agama. Meskipun saat ini, sebagian  anggota PEBM masih terjebak dalam kegelisahan dan keraguan mengubah status kepercayaan di administrasi kependudukan. Bagi mereka, langkah ini bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga sebuah perlawanan terhadap bayang-bayang ketidaksetaraan, trauma, dan ketakutan yang telah lama terjadi.

Transformasi sosial pasca Putusan MK ini dapat terlihat dalam upaya inclusive  citizenship dan inclusive social policy yang diimplementasikan oleh pemerintah. Meskipun pengakuan resmi atas agama lokal telah memberikan akses lebih besar terhadap layanan publik, masih terdapat hambatan birokrasi yang perlu diatasi. Sebagaimana haraparan mereka terkait rekognisi terhadap kepercayaan penghayat untuk bisa sejajar dengan agama, bukan sebatas pengakuan bentuk kepercayaan. PEBM ingin kepercayaan penghayat kembali berada dalam yurisdiksi Kemenag dan bukan dalam yurisdiksi Kemendikbud. Pada akhirnya, kewenangan negara untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai ‘agama’ dan ‘bukan agama’ seakan telah menjadi goresan paling mendalam dalam lukisan perjuangan PEBM mencari pengakuan hak-hak mereka sebagai warga negara yang setara.

Penulis: Muhammad Azpa Rayyan Mulyana, Rosyada Wijayanti, Najma Alya Jasmine, Berlin S. Situmorang

Penyunting: Fariz Azhami

Referensi 

Baskoro, A. (2020). Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat, 3(2), 181–181. https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-03

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1992). Pedoman teknis pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kebijaksanaan teknis operasional Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Hafizen. (2022). Strategi Komunikasi Pembangunan dan Pemberdayaan Komunitas Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Kulonprogo. Jurnal Mauizoh, Vol. 7(2), 145-162.

Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. Mawa Izh Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, 13(1), 1–26. https://doi.org/10.32923/maw.v13i1.2209

Idham, M. S. M. (2023). Duka Penghayat Kepercayaan: Rentan Diskriminasi di Tahun Politik. Tirto.id. https://tirto.id/duka-penghayat-kepercayaan-rentan-diskriminasi-di-tahun-politik-gMUk

Jufri, M. (2020). Potensi Penyetaraan Agama dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia. Jurnal Yudisial, Vol.13(1). https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360

Kamseno, S. (2023). Kemenag (Tidak) Membina Penghayat Kepercayaan? Detiknews. https://news.detik.com/kolom/d-6840600/kemenag-tidak-membina-penghayat-kepercayaan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 Tahun 1978 Tentang Garis Garis Besar Haluan Negara.

Mahkamah Konstitusi RI. (2016). Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mkri.id. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/97_PUU-XIV_2016.pdf

Neubauer, B. E., Witkop, C. T., & Varpio, L. (2019). How Phenomenology Can Help Us Learn From the Experiences of Others. Perspectives on medical education, Vol. 8, 90-97.

Purwaningsih, E. (2012). Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Paguyuban Sumarah Purbo). Dpad.jogjaprov.go.id; Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah D.I Yogyakarta. http://dpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/pembinaan-dan-pengembangan-organisasi-penghayat-kepercayaan-terh-588

Sandelowski, M. (2000, 1 Agustus). Whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10940958/

Satunama. (2016, 24 Januari). Menunggu Demokrasi Indonesia Yang Substantif. Yayasan Satunama Yogyakarta. Diakses lewat: https://satunama.org/2704/menunggu-demokrasi-indonesia-yang-subtantif/