IWD, BUKAN SEKADAR PERAYAAN SEMATA!

Sumber: dokumentasi pribadi

Peringatan International Womens Day 2024 di Kota Yogyakarta, diselenggarakan di Bundaran UGM sebagai titik kumpul. Aksi ini menggaungkan seruan bertajuk “Mari Kak, Rebut Kembali!” yang bermakna untuk memerdekakan dan membebaskan hak-hak setiap perempuan atas dirinya sendiri dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi dalam ruang masyarakat. Seruan tersebut berisi 5 tuntutan umum dengan 21 poin khusus. Setiap tuntutan dalam seruan “Mari Kak, Rebut Kembali!” menekankan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan tema besar IWD yaitu Inspire Inclusion yang bermakna, bahwa setiap manusia sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki kedudukan yang seimbang dalam setiap kesempatan.

Tema Inspire Inclusion bagi kaum perempuan tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang mendengarkan, menghormati, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini berarti memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak, mengakses layanan dan fasilitas tanpa diskriminasi, serta memastikan keadilan bagi perempuan. Kita perlu menyadari bahwa setiap perempuan memiliki keunikan, bakat, dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.  Inspire Inclusion mengajarkan kita untuk memandang perempuan sebagai individu yang memiliki potensi tanpa batas, bukan sekadar mengikuti norma-norma atau terbatas oleh stigma yang mengakar di dalam masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, tetapi juga mampu memberikan suatu kontribusi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kontribusi positif dari pemberdayaan perempuan dapat ditinjau melalui aspek ekonomi. Menurut Mayoux (1998),  dalam  salah  satu  penelitiannya  juga  menyebutkan perempuan akan  memberikan  dampak  positif dalam aspek ekonomi karena (1) perempuan  memiliki  kontrol  akan  aset  dan pendapatan (2) meningkatkan    peran    perempuan    dalam    pengambilan    keputusan dan    (3) meningkatkan status perempuan dalam  keluarga dan komunitas.  Peningkatan peran perempuan dapat diartikan sebagai akses   terhadap   sumber   daya,   sehingga   perempuan   juga   turut   andil   kepada masyarakat. Dengan  demikian,  pemberdayaan  ekonomi  yang membuka akses keuangan   kepada   perempuan   mempunyai   potensi   besar   dalam   peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Namun, hingga saat ini belum tercipta kesetaraan bagi perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial di mana perempuan diletakkan pada posisi inferior dan kelas dua (Salfa, 2022). Zulhayatin (dalam Apriliandra dan Krisnani, 2021) menjelaskan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut berupa stereotip, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban berlebihan di mana perempuan mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus sektor publik. Meskipun IPTEK telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, persepsi bahwa perempuan masih sering diidentikan dengan pekerjaan domestik seperti macak, manak, dan masak masih terus bertahan. 

Peran perempuan dalam pekerjaan publik masih tidak diperhitungkan dengan serius. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, yang jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2023 hanya mencapai 60,18% sementara laki-laki mencapai angka 86,97%. Bahkan, persentase wanita dewasa yang mengenyam pendidikan tingkat menengah lebih sedikit, hanya sebesar 44,5% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 53,2% (Apriliandra dan Krisnani, 2021).  

Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dan diperhitungkan dalam posisi publik dapat dilihat dari berbagai bidang pekerjaan. Dalam bidang politik, sejak periode 2009-2024 secara konsisten menunjukkan anggota perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung ditempatkan pada komisi soft politics yang menangani sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga, dan sejarah seperti komisi VIII, IX, dan X dibanding hard politics seperti pertahanan, luar negeri, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan yaitu komisi I dan III (Salfa, 2022). Cahyani (dalam Septiana dan Haryanti, 2023) pun menyebutkan bahwa pada birokrasi terdapat ketimpangan keberadaan perempuan yang mengisi posisi penting seperti Eselon I dan Eselon II. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017 turut menunjukkan bahwa tenaga profesional, pimpinan, dan teknisi perempuan hanya menyentuh 46,31%. 

Masalah inklusivitas tidak sebatas pada level pemerintahan. Inklusivitas tersebut juga belum terbentuk pada iklim kerja jurnalis yang masih kental dengan dominasi maskulinitas. Pekerja perusahaan media masih dikuasai oleh laki-laki yang menempati jabatan struktural dalam industri media lebih banyak dibanding perempuan. Jurnalis perempuan lebih sulit mendapatkan promosi jabatan karena status menikah dan mempunyai anak yang dianggap mengganggu produktivitas pekerjaan. Hak para jurnalis perempuan dalam cuti haid, ruang laktasi, ruang penitipan anak, dan tunjangan transportasi malam juga kurang terpenuhi (Lukmantoro et al., 2021). Para jurnalis perempuan pun kerap mengalami kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tahun 2022 menunjukkan 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di seluruh Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ruang gerak jurnalis perempuan dalam meliput juga terbatas. Mereka lebih sering mengangkat topik seputar urusan domestik, lifestyle, dan fashion daripada ekonomi, politik, dan hukum (Yusuf, 2023). 

Pemberdayaan dan kesetaraan harus hadir dalam semua sektor termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini sering terabaikan. 5 juta masyarakat di Indonesia bekerja sebagai PRT dan jumlah tersebut mayoritas diisi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Namun, berbagai hak PRT belum berhasil terlindungi yang nampak dari 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT selama tahun 2018-2023, tidak mendapat upah, upah dipotong, tidak mendapat jaminan kesehatan ketika sakit, dan tidak mendapat pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua keburukan tersebut dapat terjadi sebab tidak ada payung hukum yang mengakui PRT sebagai pekerja yang wajib mendapat rasa aman dan hak dasarnya sebagai manusia (Komnas Perempuan, 2024). Oleh sebab itu, salah satu poin dalam aksi IWD Jogja mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang PRT yang telah tertahan 20 tahun. 

Kesetaraan dan pemberdayaan harus hadir bagi seluruh perempuan termasuk bagi perempuan difabel. Perempuan difabel lebih rentan tidak terpenuhi hak-hak asasinya. Mereka lebih mudah terkena diskriminasi karena status gendernya sebagai perempuan dan keterbatasan kondisi untuk mengakses berbagai sumber daya. Penelitian membuktikan bahwa perempuan difabel empat kali lipat lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual dibanding perempuan non difabel. Selain itu, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta memaparkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 84,5% kasus kekerasan pada perempuan difabel tidak terlindungi oleh sistem hukum (Azhar & Raharjo, 2023).

Menciptakan dan memastikan ruang publik yang aman, inklusif bagi perempuan, tidak hanya membuka pintu kesempatan yang selama ini tertutup rapat-rapat akan tetapi, juga mengukir sebuah masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kesetaraan bagi kaum perempuan bukan hanya sebuah cita-cita belaka, melainkan suatu bentuk kebutuhan yang mendesak guna menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan, yang mana setiap individu dihargai tanpa memandang gender.

 

Penulis: Az-Zahra Aqhniya Alaia & Nasywa Taqiyya Maulida

Penyunting: Finella Kristofani Tarigan

 

Referensi

Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya 

budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-13.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan 

Disabilitas Rentan Menjadi Korban. Share: Social Work Journal, 13(1), 82-91.

BPS Kota Pagar Alam. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

(Persen), 2021-2023. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html

Komnas Perempuan. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU 

PPRT. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-pprt

Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah 

Tangga Nasional 2024. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024

Pratiwi, H. D., Sunarto, S., & Lukmantoro, T. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis 

Perempuan di Media. Interaksi Online, 9(3), 111-125.

Rahmadiansyah, Y. (2022). Perempuan di Masa Kolonial Membayangkan Indonesia

diakses pada 10 Maret 2024, dari https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/perempuan-di-masa-kolonial-membayangkan-indonesia/

Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap 

Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women’s Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women’s MP]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 162-181.

Septiana, A. N., & Haryanti, R. H. (2023). Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi 

Literatur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(1), 168-177.

Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender 

Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila, 1(2), 65-76.

Yusuf, I. (2023). Riset: jurnalis perempuan masih menjadi target rentan kekerasan. Diakses 

pada 10 Maret 2024, dari https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-ren (Kadji & Hunan, 2021, #)tan-kekerasan-201465

Kadji, J., & Hunan, M. I. (2021, December). HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK:Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo. 18.

Ramadhanty, A., Naila, N., & Kusuma, A. J. (2024, Januari). Tantangan dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. 2, 106-119.Gender equality | sweden.se. (2023, September 8). Sweden. https://sweden.se/life/equality/gender-equality

Aksi IWD Jogja 2024 Beri Ruang bagi Seluruh Komunitas untuk Bersuara

Sumber: dokumentasi pribadi

Pada Jumat (8/3), massa berkumpul di Bundaran UGM untuk memperingati International Women’s Day (IWD) dengan tema “Mari Kak Rebut Kembali”guna merepresentasikan beragamnya isu di balik berlangsungnya aksi. Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi hingga berbagai lapisan masyarakat. 

Aksi IWD Jogja dimulai dengan penyampaian orasi yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satunya Beranda Migran, organisasi yang fokus memperjuangkan hak pekerja migran perempuan Indonesia. “Kita harus melawan dan membentuk kekuatan politik alternatif kita sendiri, yaitu bersama dengan teman-teman buruh, bersama dengan perempuan, bersama dengan mahasiswa,” ujar perwakilan Beranda Migran.

Setelah melakukan penyampaian tuntutan melalui orasi, IWD Jogja memfasilitasi massa aksi untuk melakukan penyampaian tuntutan melalui “Panggung Rakyat” yang berupa pertunjukan seni. Beberapa yang kemudian ditampilkan adalah tari atau wayang bisu dan pembacaan puisi. Diadakannya “Panggung Rakyat” dalam aksi ini dapat menjadi bukti bahwa IWD Jogja membuka kesempatan bagi seluruh peserta aksi untuk berekspresi.

IWD Jogja yang digelar tahun ini membawa lima tuntutan utama dengan 21 poin khusus. Adapun tuntutan utama tersebut sebagai berikut:

  1. Bangun ruang aman dan inklusif di segala sektor dan tingkatan
  2. Wujudkan lingkungan kerja tanpa diskriminasi dan kekerasan serta jamin upah layak dan hak-hak pekerja
  3. Solidaritas dengan setiap kelompok yang mengalami diskriminasi, stigma, represi, dan penjajahan
  4. Buka seluasnya dan fasilitas akses informasi atas hak kesehatan seksual dan reproduksi serta ragam gender di berbagai sektor dan tingkatan
  5. Hentikan perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan

De, humas IWD Jogja, mengatakan lima tuntutan besar tersebut merupakan hasil perumusan bersama dengan berbagai komunitas dan organisasi. Alhasil, IWD kali ini tidak hanya mengusung satu isu spesifik. Menurutnya, isu perempuan tidak tunggal dan memiliki banyak keterhubungan. Oleh karena itu, IWD Jogja berusaha mengakomodasi keberagaman komunitas perempuan, difabel, dan minoritas gender  melalui lima tuntutan besar. “Kita memang tidak mau membuat satu isu spesifik, makanya tema “Mari Kak Rebut Kembali” itu silahkan diisi sendiri,” ujar De. 

Meskipun tema IWD tahun ini merupakan momentum bagi perempuan untuk mengisi sendiri isu-isu khusus yang ingin direbut, mereka tetap bersatu untuk tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kehidupan perempuan yang merdeka. Bagi Calya yang merupakan peserta aksi, IWD Jogja menjadi media untuk merebut segala ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. “Tentu hak-hak setara yang ingin kita rebut, seperti transportasi publik yang sama, hak aborsi yang aman, serta segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, perlu kita rebut semua,” kata Calya.

Sejalan dengan Calya, Aisya selaku peserta aksi melihat urgensi pelaksanaan IWD sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan berdiskusi. Menurutnya, IWD Jogja memberi keleluasaan bagi individu untuk melihat permasalahan dan isu dari berbagai sudut pandang. “Kalau ikut aksi kan jadi tahu apa yang rentan dan apa yang darurat untuk diperjuangkan,” ucapnya. Aisya juga berharap aksi IWD Jogja dapat membantu untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan difabel serta menghentikan praktik patriarki yang selama ini masih marak terjadi.

Pelaksanaan IWD Yogyakarta 2024 mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai komunitas. Sebagai bentuk inklusivitas, aksi ini tidak hanya dihadiri oleh perempuan, tetapi seluruh kalangan individu yang menyuarakan isu mereka masing-masing. Hal ini juga didukung dengan alasan pelaksanaan IWD yang berangkat dari berbagai isu, di antaranya penindasan perempuan, perenggutan hak-hak perempuan, diskriminasi, stigma, dan represi. Tidak hanya itu, selain dipersembahkan untuk memperingati hari perempuan sedunia, aksi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa perempuan dapat dan berani untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraannya sebagai seorang individu. Mari Kak Kita Rebut Kembali!

 

Penulis : Alya Rahma dan Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Jalan Panjang Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi, Departemen Sosiologi bersama DP3AP2 DIY Selenggarakan Diskusi Peringati Hari Perempuan Internasional

Sumber: dokumentasi pribadi

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) mengadakan diskusi bertema “Suara Tersembunyi: Jejak Kisah Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi” pada hari Rabu (06/3) bertempat di Selasar Barat, Fisipol UGM. Diskusi  ini menghadirkan Aulia Rahma Kurnia (mahasiswa difabel netra), Desintha Dwi (dosen Sosiologi), Sulya Kumala (dinas DP3AP2 DIY Bidang Kualitas Hidup Perempuan), dan Kalis Mardiasih (penulis dan aktivis gender). 

Diskusi diawali dengan cerita Aulia tentang pengalaman diskriminatif yang diterimanya sebagai difabel netra. Di ranah pribadi misalnya, Ia sering menerima pendapat jika perempuan difabel akan sulit mendapatkan pasangan normal. Selain itu, jika perempuan difabel melahirkan anak difabel, maka itu merupakan kesalahan sang ibu karena menjadi penyandang difabel. Belum lagi ketika lingkungan sosial memandang sebelah mata dirinya. Ketika ia mengutarakan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya di UGM, alih-alih diberikan dukungan dan apresiasi atas impiannya, Aulia malah disarankan untuk mendaftar ke perguruan tinggi lain. “Saya bertutur keinginan untuk kuliah di UGM itu rasanya saya diremehkan. ‘Coba kamu mendaftar di tempat yang lain dulu,’ misalnya. Rasanya sedih sih memang,” curhat Aulia. 

Melanjutkan curhatan dari Aulia, Deshinta membicarakan tema diskusi lebih dalam terkait suara perempuan yang kerap diabaikan. Pengabaian suara perempuan terlihat dari pemerintah yang membuat segenap kebijakan tanpa melibatkan suara perempuan. Oleh karena itu, mengakibatkan banyak kebijakan tidak sensitif gender. Perempuan seolah-olah tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Deshinta mengutarakan lebih lanjut bahwa suara perempuan sangat penting karena perempuan sendiri mempunyai pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki, misalnya menstruasi. Dari pengalaman menstruasi saja perempuan sudah mendapatkan standar ganda. “Kemarin saya cerita di kelas, khitanan telah dianggap sebagai tahap penting untuk menegaskan kedewasaan laki-laki. Sebaliknya, menstruasi perempuan masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dalam beberapa budaya, sehingga masyarakat cenderung untuk menyembunyikan,” tutur Deshinta. 

Mala melanjutkan diskusi dengan menjelaskan bahwa IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender di DIY masih berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kuota perempuan di tingkat pengambilan keputusan. Ia memaparkan jika masih banyak ketidakadilan atau ketimpangan gender dan akses terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Dalam pemerintahan sendiri isu gender masih dinilai sebagai isu yang dianggap tidak penting sehingga prioritas akan isu ini tidak berada di atas. “Padahal, kalau kita bicara soal kebijakan, kebijakan itu untuk manusia, manusia ada laki-laki dan perempuan yang kebutuhannya tidak bisa disamakan juga,” ujar Mala menanggapi pandangan pemerintah terkait isu tersebut. 

Inspire Inclusion menjadi tema yang diangkat dalam Hari Perempuan Sedunia tahun ini. “Sebenarnya kalau mau kita coba telaah gitu ya, kenapa temanya Inspire Inclusion, kalau dari saya sih berpikir bahwa kita semua bisa menginspirasi banyak orang dimulai dari kita sendiri,” tutur Mala menjelaskan makna tema yang diangkat tahun ini. Melalui tema ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi inspirasi yang dimulai dari diri sendiri dan memunculkan aksi bersama untuk membongkar ketimpangan gender yang sudah terlanjur diinternalisasi di sebagian masyarakat. Salah satu bibit eksklusi adalah mengeneralisir perbedaan kebutuhan gender kemudian tidak merespons kebutuhan tersebut.

Kalis juga bercerita tentang pengalamannya. Awalnya, ia terganggu akan konten dari beberapa tokoh agama ekstrimis yang banyak memaparkan larangan tidak masuk akal terhadap perempuan, seperti larangan bekerja pada sektor publik, berdandan, hingga penyuaraan kekerasan terhadap perempuan. Padahal beberapa kelompok Islam berpandangan bahwa perempuan juga bisa menjadi ulama dan pemimpin karena profesi tersebut bukan berbasis gender, tetapi kemampuan. Ia belajar kepada tokoh feminis muslim dunia untuk membaca produk hukum Islam dengan tafsir yang tidak mendiskriminasi perempuan dan tidak memberikan kekerasan terhadap perempuan. Setelah itu, Kalis menjadi tim advokasi dalam perjuangan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sekarang dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Setelah mendengar paparan pengalaman keempat pembicara, moderator mengharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menginspirasi orang lain untuk memperjuangkan isu tentang perempuan dan kelompok rentan. Tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, yaitu Inspire Inclusion, diharapkan menjadi inspirasi agar memahami dan menghargai inklusi perempuan. Bukan hanya perempuan yang harus memperjuangkan isu tersebut tetapi seluruh masyarakat. Dimulai dengan tindakan kecil dari diri sendiri untuk mewujudkan suatu keadaan yang inklusi.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi & Desti Nicawati

Editor: Devira Khumaira