Mahasiswa UGM Tuntut Rektorat untuk Lebih Partisipatif dalam Penetapan UKT

Sumber: Media dan Publikasi LPPM SINTESA

Sumber: dokumentasi pribadi

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dengan tajuk “Haru Pendidikan Nasional” pada Kamis (2/5) di halaman Balairung UGM. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Mahasiswa UGM ini merupakan buntut dari adanya perubahan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT) tahun ajaran 2024/2025 yang disahkan melalui Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada nomor 243/UN1.P/KPT/HUKOR/2024. Selain dihadiri oleh mahasiswa, aksi ini dihadiri oleh jajaran wakil rektor UGM.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” dimulai dengan adanya orasi oleh massa aksi. Arga, salah satu peserta aksi menyampaikan, kenaikan UKT yang terjadi di sebagian besar fakultas terjadi tanpa adanya proses transparansi kebijakan. Arga juga menyinggung perihal hasil audiensi antara mahasiswa dengan rektorat pada tahun 2023 yang akan melibatkan mahasiswa dalam proses penentuan UKT. Di momentum Hardiknas ini kita tagih kembali, tagih janji rektorat yang ingin melibatkan mahasiswa dalam proses penyusunan UKT dari mulai hal teknis maupun substantif,” ungkapnya. 

Merespons mahasiswa, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penentuan jumlah UKT telah menjadi komitmen UGM. Menurut Arie, komitmen tersebut diwujudkan dalam upaya konsolidasi dengan dekan dari seluruh fakultas. “Kemarin (dalam) pertemuan para dekan, ada satu fakultas yang tidak melibatkan akhirnya melibatkan,” terangnya. Arie juga menambahkan bahwa pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT dibutuhkan untuk memastikan agar kebijakan yang ditetapkan tidak keliru dan tepat sasaran.

Senada dengan Arie, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan Supriyadi turut mengungkapkan bahwa keterlibatan mahasiswa akan didukung oleh  setiap fakultas. Ia menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa tersebut didorong melalui mekanisme dan SK yang telah diterbitkan. “SK tersebut akan memberikan peran yang lebih baik kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proses untuk melakukan verifikasi terhadap data mahasiswa baru,” ungkap Supri. 

Berbeda dengan jajaran rektorat, Koordinator Forum Advokasi (Formad) UGM, yaitu Rio Putra Dewanto menyebutkan bahwa masih terdapat tiga keluhan umum mahasiswa terkait UKT. Keluhan tersebut adalah terkait nominal dan golongan UKT, transparansi, dan pelibatan mahasiswa. Dalam aspek pelibatan mahasiswa, Rio memberikan apresiasi atas keberadaan SK yang menempatkan mahasiswa sebagai salah satu verifikator. Hanya saja, Rio menyebut bahwa pelibatan mahasiswa tersebut belum terjadi di semua fakultas. “Menurut pendataan kami dari Advokasi BEM tiap fakultas, ditemukan ada dua fakultas yang tidak dilibatkan, yaitu Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Psikologi,” terangnya.

“Proses pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu pada proses verifikasi penetapan UKT, peninjauan kembali, dan pengajuan keringanan,” imbuh Rio. Namun, berdasarkan data Formad, Rio mengatakan pelibatan mahasiswa dalam penetapan UKT hanya dilakukan oleh enam belas fakultas dan satu sekolah. Selanjutnya, pada tahap peninjauan kembali, terdapat sepuluh fakultas dan satu sekolah yang melakukan pelibatan. Terakhir, pada tahap pengajuan keringanan, hanya dua belas fakultas yang kemudian melibatkan mahasiswa di dalam prosesnya.

Di sisi lain, Aulianisa Azza Camelia (Lian), Ketua Dewan Mahasiswa Justicia mengungkapkan kekecewaannya terhadap perubahan besaran UKT yang menurutnya dilakukan secara tiba-tiba. Ia membenarkan bahwa permasalahan UKT merupakan masalah sistemik yang terjadi secara nasional. Hanya saja, Lian menyebut perlunya langkah jangka pendek untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya, pelibatan mahasiswa sebagai verifikator dalam penetapan UKT menjadi salah satu upaya mengatasi masalah sistemik yang perlu memiliki standar. “Jadi, yang kami harapkan adalah semua standar verifikasi di fakultas itu bisa disamakan,” ucapnya.

Aksi “Haru Pendidikan Nasional” ditutup dengan penandatanganan pakta integritas baru oleh Arie dan Supri. Bagi Arie, penandatanganan pakta integritas merupakan bentuk komitmen universitas atas pelibatan mahasiswa dalam penentuan UKT. “Ini soal komitmen, dan faktanya juga melibatkan mahasiswa,” tandasnya. 

 

Penulis: Nasywa Putri Wulandari

Penyunting: Resha Allen Islamey 

Matinya Demokrasi Indonesia pada Pemilu 2024, Fisipol Corner UGM Bersama Kampus Menggugat Adakan Diskusi Publik

Kamis (28/03) Fisipol Corner UGM bersama Kampus Menggugat menggelar diskusi publik bertajuk “Matinya Demokrasi dan Agenda Gerakan Rakyat”. Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu Koentjoro, Ketua Komisi Dewan Guru Besar Bidang Etika Moral dan Ke-UGM-an; Irsyad Ade Irawan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia; dan Amalinda Savirani, Dosen Politik dan Pemerintahan UGM. Acara yang digelar di Selasar Barat Fisipol UGM ini merupakan tanggapan dan pembahasan atas berbagai isu dugaan kecurangan pemilihan umum (pemilu) 2024 dan pengikisan norma demokrasi yang terjadi di Indonesia.

Diskusi diawali oleh Koentjoro dengan menjelaskan argumennya tentang kondisi demokrasi dan model-model pendidikan saat ini yang dinilai menyesatkan bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, para dosen dan akademisi memiliki peran untuk mencerdaskan bangsa atas berbagai upaya kecurangan dan gerakan pembodohan rakyat. Sebagai contoh, ia menyebutkan mengenai keberpihakan presiden atas pemilu kemarin yang mencoba membodohi rakyat melalui penafsiran pasal yang keliru. “Ketika Pak Jokowi melihat [pasal] bahwa presiden boleh kampanye, itu hanya bicara pasal 299. Padahal masih banyak rangkaian pasal di bawahnya yang tidak diperhatikan. Karena itu, kalau menurut saya, hal ini perlu kita ingatkan,” paparnya.

Dalam lingkup legislatif, Koentjoro mengatakan masih marak terjadinya praktik politik uang di masyarakat, serta praktik-praktik kecurangan lainnya. Seperti praktik sandera politik, menjadi salah satu praktik kecurangan yang berorientasi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang menghambat jalanya demokrasi di Indonesia. “Sehingga praktik-praktik seperti ini yang membuat demokrasi gak akan pernah bisa terwujud,” ujarnya.

Koentjoro juga berpandangan tentang pentingnya membangun ideologi sebagai dasar rasionalitas dalam menjalankan kelangsungan politik. “Pola-pola politik yang tidak berdasar pada ideologi perlu kita rombak. Dan itu juga yang terjadi kenapa pola-pola ideologi ini sebenarnya juga mulai menumbuhkan sense of rationalism,” jelasnya. Ia juga menjelaskan tentang kondisi masyarakat saat ini yang justru sebaliknya, tidak terbiasa dengan ideologi dan mengesampingkan sisi rasionalitas dalam menentukan pilihan suara.

Di lain pihak, Irsyad sebagai representasi dari Partai Buruh merespons pesta demokrasi dengan cara golput (golongan putih) atau tidak memilih pada pemilihan umum presiden. Menurutnya, golput dipilih sebab partai-partai yang mengusung para calon presiden mayoritas ikut mendukung Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sehingga ia tidak yakin jika UU tersebut bisa direvisi atau bahkan dicabut. Ia juga memperkuat bahwa UU Cipta Kerja sebenarnya adalah hal yang membunuh buruh, mulai dari persoalan pesangon hingga hak cuti karyawan. “Pertanyaannya adalah apakah mungkin menitipkan agenda-agenda perburuhan itu kepada para capres?” singgung Irsyad.

Dugaan kecurangan pemilu menjadi pembicaraan hangat pula dalam diskusi ini. Irsyad mengemukakan, setidaknya ada enam dugaan kecurangan yang meliputi intimidasi pada pemilih, masalah pungut hitung suara, dan Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi). Selain itu, surat suara yang sudah tercoblos, penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, dan netralitas pejabat negara menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat luas. Dari permasalahan tersebut, demokrasi yang bermakna seakan sudah hilang dan hanya menyisakan demokrasi prosedural saja. “Jadi intinya cuma ada prosedur demokrasi, pilpres lima tahun sekali, pilkada lima tahun sekali, terus pilkades sekarang sembilan tahun sekali ya,” jelas Irsyad.

Berbeda dengan Irsyad, dalam menanggapi matinya demokrasi, Linda lebih menitikberatkan pada buku yang berjudul How Democracies Die karya Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky. Menurutnya, buku tersebut mampu mencerminkan keadaan Indonesia pasca Pemilihan Umum 2024, Februari silam. Kondisi demokrasi menjadi semakin kritis di tangan masyarakat sipil melalui aturan main yang telah dirancang sedemikian rupa. “Demokrasi itu mati justru dengan cara demokratis. Itu pesan utama dari buku yang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan dalam konteks Indonesia pasca pemilu,” ujarnya.

Linda juga memaparkan terkait pendekatan institusionalis yang digunakan oleh Levitsky. Pendekatan tersebut, pada dasarnya sangat menekankan partai politik sebagai media untuk mempertahankan demokrasi dan benteng bagi otoritarian. “Nah ini menarik karena nanti bisa kita bandingkan, kira-kira kalau logika yang sama dipakai di Indonesia, bisa nggak ya?” tanyanya. Linda beropini bahwa kondisi di Indonesia berbanding terbalik dengan Amerika Latin, tempat Levitsky berasal. Oleh karena itu, partai politik justru bisa memperburuk kondisi demokrasi.

Linda menutup diskusi dengan pernyataan tentang demokrasi Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi pingsan menuju ambang kematian. Pingsan sendiri merujuk pada situasi masih adanya kebebasan berpendapat dan ruang terbuka bagi publik untuk mengkritisi suatu isu. Sementara itu, Irsyad berpesan untuk terus menjaga demokrasi dan jangan sampai hanya elite politik yang menguasainya. Keduanya sepakat bahwa warga negara harus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan roh demokrasi. Salah satunya melalui pembentukan aliansi mencakup berbagai kalangan yang di dalamnya terdapat individu dengan kesamaan gagasan-gagasan demokrasi.

 

Penulis: Adinda Rahmania & Akmaludin Zaim

Penyunting: Fatihah Salwa Rasyid

IWD, BUKAN SEKADAR PERAYAAN SEMATA!

Sumber: dokumentasi pribadi

Peringatan International Womens Day 2024 di Kota Yogyakarta, diselenggarakan di Bundaran UGM sebagai titik kumpul. Aksi ini menggaungkan seruan bertajuk “Mari Kak, Rebut Kembali!” yang bermakna untuk memerdekakan dan membebaskan hak-hak setiap perempuan atas dirinya sendiri dari segala bentuk penindasan dan diskriminasi dalam ruang masyarakat. Seruan tersebut berisi 5 tuntutan umum dengan 21 poin khusus. Setiap tuntutan dalam seruan “Mari Kak, Rebut Kembali!” menekankan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan peran perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini selaras dengan tema besar IWD yaitu Inspire Inclusion yang bermakna, bahwa setiap manusia sudah seharusnya dan sepantasnya memiliki kedudukan yang seimbang dalam setiap kesempatan.

Tema Inspire Inclusion bagi kaum perempuan tidak hanya tentang memberikan kesempatan yang sama, tetapi juga tentang mendengarkan, menghormati, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ini berarti memberikan ruang bagi perempuan untuk dapat bersuara dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak, mengakses layanan dan fasilitas tanpa diskriminasi, serta memastikan keadilan bagi perempuan. Kita perlu menyadari bahwa setiap perempuan memiliki keunikan, bakat, dan kontribusi yang berharga bagi masyarakat.  Inspire Inclusion mengajarkan kita untuk memandang perempuan sebagai individu yang memiliki potensi tanpa batas, bukan sekadar mengikuti norma-norma atau terbatas oleh stigma yang mengakar di dalam masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya menciptakan kesempatan bagi mereka untuk tumbuh, tetapi juga mampu memberikan suatu kontribusi yang positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Salah satu kontribusi positif dari pemberdayaan perempuan dapat ditinjau melalui aspek ekonomi. Menurut Mayoux (1998),  dalam  salah  satu  penelitiannya  juga  menyebutkan perempuan akan  memberikan  dampak  positif dalam aspek ekonomi karena (1) perempuan  memiliki  kontrol  akan  aset  dan pendapatan (2) meningkatkan    peran    perempuan    dalam    pengambilan    keputusan dan    (3) meningkatkan status perempuan dalam  keluarga dan komunitas.  Peningkatan peran perempuan dapat diartikan sebagai akses   terhadap   sumber   daya,   sehingga   perempuan   juga   turut   andil   kepada masyarakat. Dengan  demikian,  pemberdayaan  ekonomi  yang membuka akses keuangan   kepada   perempuan   mempunyai   potensi   besar   dalam   peningkatan taraf hidup masyarakat. 

Namun, hingga saat ini belum tercipta kesetaraan bagi perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kolonial di mana perempuan diletakkan pada posisi inferior dan kelas dua (Salfa, 2022). Zulhayatin (dalam Apriliandra dan Krisnani, 2021) menjelaskan bentuk diskriminasi terhadap perempuan tersebut berupa stereotip, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban berlebihan di mana perempuan mengerjakan pekerjaan domestik sekaligus sektor publik. Meskipun IPTEK telah membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, persepsi bahwa perempuan masih sering diidentikan dengan pekerjaan domestik seperti macak, manak, dan masak masih terus bertahan. 

Peran perempuan dalam pekerjaan publik masih tidak diperhitungkan dengan serius. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, yang jauh lebih sedikit dibanding dengan laki-laki. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2023 hanya mencapai 60,18% sementara laki-laki mencapai angka 86,97%. Bahkan, persentase wanita dewasa yang mengenyam pendidikan tingkat menengah lebih sedikit, hanya sebesar 44,5% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 53,2% (Apriliandra dan Krisnani, 2021).  

Selain itu, kurangnya partisipasi perempuan dan diperhitungkan dalam posisi publik dapat dilihat dari berbagai bidang pekerjaan. Dalam bidang politik, sejak periode 2009-2024 secara konsisten menunjukkan anggota perempuan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) cenderung ditempatkan pada komisi soft politics yang menangani sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, olahraga, dan sejarah seperti komisi VIII, IX, dan X dibanding hard politics seperti pertahanan, luar negeri, Hak Asasi Manusia (HAM), dan keamanan yaitu komisi I dan III (Salfa, 2022). Cahyani (dalam Septiana dan Haryanti, 2023) pun menyebutkan bahwa pada birokrasi terdapat ketimpangan keberadaan perempuan yang mengisi posisi penting seperti Eselon I dan Eselon II. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia tahun 2010-2017 turut menunjukkan bahwa tenaga profesional, pimpinan, dan teknisi perempuan hanya menyentuh 46,31%. 

Masalah inklusivitas tidak sebatas pada level pemerintahan. Inklusivitas tersebut juga belum terbentuk pada iklim kerja jurnalis yang masih kental dengan dominasi maskulinitas. Pekerja perusahaan media masih dikuasai oleh laki-laki yang menempati jabatan struktural dalam industri media lebih banyak dibanding perempuan. Jurnalis perempuan lebih sulit mendapatkan promosi jabatan karena status menikah dan mempunyai anak yang dianggap mengganggu produktivitas pekerjaan. Hak para jurnalis perempuan dalam cuti haid, ruang laktasi, ruang penitipan anak, dan tunjangan transportasi malam juga kurang terpenuhi (Lukmantoro et al., 2021). Para jurnalis perempuan pun kerap mengalami kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) pada tahun 2022 menunjukkan 82,6% dari 852 jurnalis perempuan di seluruh Indonesia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ruang gerak jurnalis perempuan dalam meliput juga terbatas. Mereka lebih sering mengangkat topik seputar urusan domestik, lifestyle, dan fashion daripada ekonomi, politik, dan hukum (Yusuf, 2023). 

Pemberdayaan dan kesetaraan harus hadir dalam semua sektor termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini sering terabaikan. 5 juta masyarakat di Indonesia bekerja sebagai PRT dan jumlah tersebut mayoritas diisi oleh perempuan (Komnas Perempuan, 2023). Namun, berbagai hak PRT belum berhasil terlindungi yang nampak dari 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT selama tahun 2018-2023, tidak mendapat upah, upah dipotong, tidak mendapat jaminan kesehatan ketika sakit, dan tidak mendapat pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Semua keburukan tersebut dapat terjadi sebab tidak ada payung hukum yang mengakui PRT sebagai pekerja yang wajib mendapat rasa aman dan hak dasarnya sebagai manusia (Komnas Perempuan, 2024). Oleh sebab itu, salah satu poin dalam aksi IWD Jogja mendesak pemerintah untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang PRT yang telah tertahan 20 tahun. 

Kesetaraan dan pemberdayaan harus hadir bagi seluruh perempuan termasuk bagi perempuan difabel. Perempuan difabel lebih rentan tidak terpenuhi hak-hak asasinya. Mereka lebih mudah terkena diskriminasi karena status gendernya sebagai perempuan dan keterbatasan kondisi untuk mengakses berbagai sumber daya. Penelitian membuktikan bahwa perempuan difabel empat kali lipat lebih mudah menjadi korban kekerasan seksual dibanding perempuan non difabel. Selain itu, Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) Yogyakarta memaparkan bahwa pada tahun 2016 sebanyak 84,5% kasus kekerasan pada perempuan difabel tidak terlindungi oleh sistem hukum (Azhar & Raharjo, 2023).

Menciptakan dan memastikan ruang publik yang aman, inklusif bagi perempuan, tidak hanya membuka pintu kesempatan yang selama ini tertutup rapat-rapat akan tetapi, juga mengukir sebuah masa depan yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Kesetaraan bagi kaum perempuan bukan hanya sebuah cita-cita belaka, melainkan suatu bentuk kebutuhan yang mendesak guna menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan, yang mana setiap individu dihargai tanpa memandang gender.

 

Penulis: Az-Zahra Aqhniya Alaia & Nasywa Taqiyya Maulida

Penyunting: Finella Kristofani Tarigan

 

Referensi

Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku diskriminatif pada perempuan akibat kuatnya 

budaya patriarki di Indonesia ditinjau dari perspektif konflik. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(1), 1-13.

Azhar, J. K., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2023). Kekerasan Seksual: Perempuan 

Disabilitas Rentan Menjadi Korban. Share: Social Work Journal, 13(1), 82-91.

BPS Kota Pagar Alam. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin 

(Persen), 2021-2023. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html

Komnas Perempuan. (2023). Siaran Pers Komnas Perempuan Mendorong Pengesahan RUU 

PPRT. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-mendorong-pengesahan-ruu-pprt

Komnas Perempuan. (2024). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Pekerja Rumah 

Tangga Nasional 2024. Diakses pada 10 Maret 2024, dari https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-pekerja-rumah-tangga-nasional-2024

Pratiwi, H. D., Sunarto, S., & Lukmantoro, T. (2021). Diskriminasi Gender terhadap Jurnalis 

Perempuan di Media. Interaksi Online, 9(3), 111-125.

Rahmadiansyah, Y. (2022). Perempuan di Masa Kolonial Membayangkan Indonesia

diakses pada 10 Maret 2024, dari https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/perempuan-di-masa-kolonial-membayangkan-indonesia/

Salfa, H. N. (2023). Peran Sosial Perempuan dalam Masyarakat dan Implikasinya terhadap 

Penempatan Perempuan Anggota Legislatif Pada Komisi-Komisi di DPR RI Periode 2019-2024 [Women’s Social Role in Society and Its Implication to The Division of Job of Women’s MP]. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional, 13(2), 162-181.

Septiana, A. N., & Haryanti, R. H. (2023). Glass Ceiling pada Pekerja Perempuan: Studi 

Literatur. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(1), 168-177.

Stefanie, A., Mariska, G., Tandiamal, V. M., & Silitonga, R. I. S. (2022). Kesetaraan Gender 

Dalam Rumah Tangga Untuk Wanita Karir. LENTERA PANCASILA: Jurnal Riset Hukum & Pancasila, 1(2), 65-76.

Yusuf, I. (2023). Riset: jurnalis perempuan masih menjadi target rentan kekerasan. Diakses 

pada 10 Maret 2024, dari https://theconversation.com/riset-jurnalis-perempuan-masih-menjadi-target-ren (Kadji & Hunan, 2021, #)tan-kekerasan-201465

Kadji, J., & Hunan, M. I. (2021, December). HEGEMONI MASKULINITAS DALAM POLITIK:Studi Atas Representasi Perempuan pada Pemilu 2019 di Gorontalo. 18.

Ramadhanty, A., Naila, N., & Kusuma, A. J. (2024, Januari). Tantangan dan Keberhasilan Peran Perempuan Dalam Partisipasi Politik Swedia Dan Implikasinya Terhadap Keadilan Gender Secara Global. 2, 106-119.Gender equality | sweden.se. (2023, September 8). Sweden. https://sweden.se/life/equality/gender-equality

Aksi IWD Jogja 2024 Beri Ruang bagi Seluruh Komunitas untuk Bersuara

Sumber: dokumentasi pribadi

Pada Jumat (8/3), massa berkumpul di Bundaran UGM untuk memperingati International Women’s Day (IWD) dengan tema “Mari Kak Rebut Kembali”guna merepresentasikan beragamnya isu di balik berlangsungnya aksi. Aksi tersebut melibatkan berbagai organisasi hingga berbagai lapisan masyarakat. 

Aksi IWD Jogja dimulai dengan penyampaian orasi yang dilakukan oleh berbagai komunitas dan organisasi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi mereka. Salah satunya Beranda Migran, organisasi yang fokus memperjuangkan hak pekerja migran perempuan Indonesia. “Kita harus melawan dan membentuk kekuatan politik alternatif kita sendiri, yaitu bersama dengan teman-teman buruh, bersama dengan perempuan, bersama dengan mahasiswa,” ujar perwakilan Beranda Migran.

Setelah melakukan penyampaian tuntutan melalui orasi, IWD Jogja memfasilitasi massa aksi untuk melakukan penyampaian tuntutan melalui “Panggung Rakyat” yang berupa pertunjukan seni. Beberapa yang kemudian ditampilkan adalah tari atau wayang bisu dan pembacaan puisi. Diadakannya “Panggung Rakyat” dalam aksi ini dapat menjadi bukti bahwa IWD Jogja membuka kesempatan bagi seluruh peserta aksi untuk berekspresi.

IWD Jogja yang digelar tahun ini membawa lima tuntutan utama dengan 21 poin khusus. Adapun tuntutan utama tersebut sebagai berikut:

  1. Bangun ruang aman dan inklusif di segala sektor dan tingkatan
  2. Wujudkan lingkungan kerja tanpa diskriminasi dan kekerasan serta jamin upah layak dan hak-hak pekerja
  3. Solidaritas dengan setiap kelompok yang mengalami diskriminasi, stigma, represi, dan penjajahan
  4. Buka seluasnya dan fasilitas akses informasi atas hak kesehatan seksual dan reproduksi serta ragam gender di berbagai sektor dan tingkatan
  5. Hentikan perampasan ruang hidup dan perusakan lingkungan

De, humas IWD Jogja, mengatakan lima tuntutan besar tersebut merupakan hasil perumusan bersama dengan berbagai komunitas dan organisasi. Alhasil, IWD kali ini tidak hanya mengusung satu isu spesifik. Menurutnya, isu perempuan tidak tunggal dan memiliki banyak keterhubungan. Oleh karena itu, IWD Jogja berusaha mengakomodasi keberagaman komunitas perempuan, difabel, dan minoritas gender  melalui lima tuntutan besar. “Kita memang tidak mau membuat satu isu spesifik, makanya tema “Mari Kak Rebut Kembali” itu silahkan diisi sendiri,” ujar De. 

Meskipun tema IWD tahun ini merupakan momentum bagi perempuan untuk mengisi sendiri isu-isu khusus yang ingin direbut, mereka tetap bersatu untuk tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kehidupan perempuan yang merdeka. Bagi Calya yang merupakan peserta aksi, IWD Jogja menjadi media untuk merebut segala ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. “Tentu hak-hak setara yang ingin kita rebut, seperti transportasi publik yang sama, hak aborsi yang aman, serta segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, perlu kita rebut semua,” kata Calya.

Sejalan dengan Calya, Aisya selaku peserta aksi melihat urgensi pelaksanaan IWD sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan berdiskusi. Menurutnya, IWD Jogja memberi keleluasaan bagi individu untuk melihat permasalahan dan isu dari berbagai sudut pandang. “Kalau ikut aksi kan jadi tahu apa yang rentan dan apa yang darurat untuk diperjuangkan,” ucapnya. Aisya juga berharap aksi IWD Jogja dapat membantu untuk mewujudkan ruang aman bagi perempuan dan difabel serta menghentikan praktik patriarki yang selama ini masih marak terjadi.

Pelaksanaan IWD Yogyakarta 2024 mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai komunitas. Sebagai bentuk inklusivitas, aksi ini tidak hanya dihadiri oleh perempuan, tetapi seluruh kalangan individu yang menyuarakan isu mereka masing-masing. Hal ini juga didukung dengan alasan pelaksanaan IWD yang berangkat dari berbagai isu, di antaranya penindasan perempuan, perenggutan hak-hak perempuan, diskriminasi, stigma, dan represi. Tidak hanya itu, selain dipersembahkan untuk memperingati hari perempuan sedunia, aksi ini sekaligus menjadi pembuktian bahwa perempuan dapat dan berani untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraannya sebagai seorang individu. Mari Kak Kita Rebut Kembali!

 

Penulis : Alya Rahma dan Safina Zahra Athaya Firmanie

Penyunting: Aprila Kusuma Dewi

Jalan Panjang Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi, Departemen Sosiologi bersama DP3AP2 DIY Selenggarakan Diskusi Peringati Hari Perempuan Internasional

Sumber: dokumentasi pribadi

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY) mengadakan diskusi bertema “Suara Tersembunyi: Jejak Kisah Perempuan Inspiratif Menuju Inklusi” pada hari Rabu (06/3) bertempat di Selasar Barat, Fisipol UGM. Diskusi  ini menghadirkan Aulia Rahma Kurnia (mahasiswa difabel netra), Desintha Dwi (dosen Sosiologi), Sulya Kumala (dinas DP3AP2 DIY Bidang Kualitas Hidup Perempuan), dan Kalis Mardiasih (penulis dan aktivis gender). 

Diskusi diawali dengan cerita Aulia tentang pengalaman diskriminatif yang diterimanya sebagai difabel netra. Di ranah pribadi misalnya, Ia sering menerima pendapat jika perempuan difabel akan sulit mendapatkan pasangan normal. Selain itu, jika perempuan difabel melahirkan anak difabel, maka itu merupakan kesalahan sang ibu karena menjadi penyandang difabel. Belum lagi ketika lingkungan sosial memandang sebelah mata dirinya. Ketika ia mengutarakan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, khususnya di UGM, alih-alih diberikan dukungan dan apresiasi atas impiannya, Aulia malah disarankan untuk mendaftar ke perguruan tinggi lain. “Saya bertutur keinginan untuk kuliah di UGM itu rasanya saya diremehkan. ‘Coba kamu mendaftar di tempat yang lain dulu,’ misalnya. Rasanya sedih sih memang,” curhat Aulia. 

Melanjutkan curhatan dari Aulia, Deshinta membicarakan tema diskusi lebih dalam terkait suara perempuan yang kerap diabaikan. Pengabaian suara perempuan terlihat dari pemerintah yang membuat segenap kebijakan tanpa melibatkan suara perempuan. Oleh karena itu, mengakibatkan banyak kebijakan tidak sensitif gender. Perempuan seolah-olah tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Deshinta mengutarakan lebih lanjut bahwa suara perempuan sangat penting karena perempuan sendiri mempunyai pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki, misalnya menstruasi. Dari pengalaman menstruasi saja perempuan sudah mendapatkan standar ganda. “Kemarin saya cerita di kelas, khitanan telah dianggap sebagai tahap penting untuk menegaskan kedewasaan laki-laki. Sebaliknya, menstruasi perempuan masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan dalam beberapa budaya, sehingga masyarakat cenderung untuk menyembunyikan,” tutur Deshinta. 

Mala melanjutkan diskusi dengan menjelaskan bahwa IDG atau Indeks Pemberdayaan Gender di DIY masih berada di bawah rata-rata nasional. Salah satu penyebabnya adalah terkait dengan kuota perempuan di tingkat pengambilan keputusan. Ia memaparkan jika masih banyak ketidakadilan atau ketimpangan gender dan akses terhadap perempuan maupun kelompok rentan lainnya. Dalam pemerintahan sendiri isu gender masih dinilai sebagai isu yang dianggap tidak penting sehingga prioritas akan isu ini tidak berada di atas. “Padahal, kalau kita bicara soal kebijakan, kebijakan itu untuk manusia, manusia ada laki-laki dan perempuan yang kebutuhannya tidak bisa disamakan juga,” ujar Mala menanggapi pandangan pemerintah terkait isu tersebut. 

Inspire Inclusion menjadi tema yang diangkat dalam Hari Perempuan Sedunia tahun ini. “Sebenarnya kalau mau kita coba telaah gitu ya, kenapa temanya Inspire Inclusion, kalau dari saya sih berpikir bahwa kita semua bisa menginspirasi banyak orang dimulai dari kita sendiri,” tutur Mala menjelaskan makna tema yang diangkat tahun ini. Melalui tema ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi inspirasi yang dimulai dari diri sendiri dan memunculkan aksi bersama untuk membongkar ketimpangan gender yang sudah terlanjur diinternalisasi di sebagian masyarakat. Salah satu bibit eksklusi adalah mengeneralisir perbedaan kebutuhan gender kemudian tidak merespons kebutuhan tersebut.

Kalis juga bercerita tentang pengalamannya. Awalnya, ia terganggu akan konten dari beberapa tokoh agama ekstrimis yang banyak memaparkan larangan tidak masuk akal terhadap perempuan, seperti larangan bekerja pada sektor publik, berdandan, hingga penyuaraan kekerasan terhadap perempuan. Padahal beberapa kelompok Islam berpandangan bahwa perempuan juga bisa menjadi ulama dan pemimpin karena profesi tersebut bukan berbasis gender, tetapi kemampuan. Ia belajar kepada tokoh feminis muslim dunia untuk membaca produk hukum Islam dengan tafsir yang tidak mendiskriminasi perempuan dan tidak memberikan kekerasan terhadap perempuan. Setelah itu, Kalis menjadi tim advokasi dalam perjuangan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sekarang dikenal dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Setelah mendengar paparan pengalaman keempat pembicara, moderator mengharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat menginspirasi orang lain untuk memperjuangkan isu tentang perempuan dan kelompok rentan. Tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, yaitu Inspire Inclusion, diharapkan menjadi inspirasi agar memahami dan menghargai inklusi perempuan. Bukan hanya perempuan yang harus memperjuangkan isu tersebut tetapi seluruh masyarakat. Dimulai dengan tindakan kecil dari diri sendiri untuk mewujudkan suatu keadaan yang inklusi.

 

Penulis: Anastasya Niken Pratiwi & Desti Nicawati

Editor: Devira Khumaira

Beri ‘Surat Cinta’ untuk Pratikno dan Ari Dwipayana, Mahasiswa DPP UGM Minta Keduanya Kembali ke Demokrasi

Suasana Konferensi Pers Kembalilah ke Demokrasi yang digelar civitas akademika DPP Fisipol UGM, Senin (12/2/2024) di Fisipol UGM. Sumber: Catur Dwi Janati (Harian Jogja)

Korps Mahasiswa Politik dan Pemerintahan (KOMAP) Fisipol UGM menggelar konferensi pers dengan tajuk “Kembalilah ke Demokrasi” pada Senin (12/2) di Selasar Barat Fisipol UGM. Konferensi pers tersebut merupakan respon atas kekecewaan mahasiswa terhadap dua akademisi yang berasal dari almamater mereka, yakni Pratikno, Menteri Sekretaris Negara dan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden sehubungan dengan perilaku politik yang telah dilakukan. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah sivitas akademika Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) mulai dari mahasiswa lintas angkatan hingga dosen turut hadir untuk menyuarakan pernyataan sikap mengenai situasi terkini demokrasi di Indonesia.

“Kepada Pak Pratikno dan Mas Ari Dwipayana guru-guru kami di Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, izinkan kami menuliskan surat ini untuk menyampaikan rasa cinta sekaligus kecewa,” ujar Rubiansyah selaku perwakilan mahasiswa saat mengawali konferensi pers. Lebih lanjut, ia mengungkapkan keresahan terkait demokrasi yang menghadapi ancaman serius, bahkan menuju ambang kematian. Ancaman demokrasi tersebut ditunjukkan dengan adanya revisi UU KPK, terbitnya UU Cipta Kerja, revisi UU ITE, dan peristiwa-peristiwa lain yang turut menodai demokrasi Indonesia. Rakyat dihadapkan pada serangkaian tindakan menyimpang seperti pelanggaran etika dan perusakan akar demokrasi oleh pihak berkuasa. “Para penguasa dengan tidak malu menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Konstitusi dibajak untuk melegalkan kepentingan pribadi dan golongannya,” imbuh Rubiansyah.

Rubiansyah menyatakan bahwa dari peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, terlihat bahwa kondisi demokrasi Indonesia tidak hanya mengalami kemunduran atau kecacatan, melainkan berada dalam situasi yang sangat kritis. Ia sangat menyayangkan karena di suatu kelas demokrasi, Pratikno dan Ari pernah menyampaikan kepada mahasiswanya bahwa demokrasi merupakan sebuah berkah yang harus selalu dijaga keberlangsungannya. Selain itu, Rubiansyah juga menyoroti pemikiran Cornelis Lay yang merupakan rekan Pratikno sekaligus guru dari Ari tentang konsep intelektual jalan ketiga. Ia memandang konsep tersebut sebagai jalan alternatif yang ideal bagi para akademisi untuk turut andil dalam kekuasaan tanpa mengingkari prinsip dasar intelektual dan mengorbankan karakter akademis. “Jalur itulah yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademisi saat mereka memberanikan diri naik ke panggung kekuasaan,” ungkap Rubiansyah.

Meski menyadari bahwa permasalahan penurunan kualitas demokrasi merupakan permasalahan sistemik yang disebabkan oleh multiaktor, Rubiansyah mewakili mahasiswa DPP turut menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas nama Pratikno dan Ari. Baginya, walaupun bukan kesalahan Pratikno dan Ari semata, tetapi mereka juga telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. “Untuk itu, izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu,” jelas Rubiansyah.

Di akhir pembacaan ‘surat cinta’, Rubiansyah juga memohon kepada Pratikno dan Ari untuk kembali ke jalan yang benar sebagai akademisi yang sudah sepatutnya menjaga pilar demokrasi. “Hari ini kami berseru bersama, kembalilah pulang. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami, dengan kata dan perbuatan,” ujarnya.

Di sisi lain, seruan terbuka yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut mendapat sambutan baik dari Kaprodi DPP, yaitu Abdul Gaffar Karim. Ia secara langsung mengapresiasi sekaligus mendukung gerakan yang dipelopori mahasiswanya sebagai upaya untuk menyampaikan rasa ‘rindu’ kepada dua dosen yang saat ini menduduki jabatan strategis di kursi pemerintahan. Menurutnya, aksi yang telah dilakukan merupakan sebuah ajakan yang penting dan perlu untuk direspons oleh pihak-pihak terkait, khususnya yang dimuat dalam naskah seruan terbuka. “Saya rasa ajakan dari mahasiswa tadi adalah ajakan yang perlu didengar,” tegas Gaffar.

Sejalan dengan pernyataan Gaffar, Joash yang merupakan dosen DPP turut memberi respons positif terhadap aksi seruan terbuka mahasiswa kepada Pratikno dan Ari. Berbeda dengan Gaffar, Joash menyebut pentingnya melakukan upaya-upaya untuk menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai prinsip dan tujuannya. Dalam hal ini, Joash menekankan keberadaan etika sebagai hal yang perlu dipertahankan keberadaannya pada demokrasi Indonesia. Joash bahkan menyebut bahwa di era ini, etika menjadi nilai yang tengah dipertaruhkan dalam demokrasi. “Etika, hal itu yang saat ini dipertaruhkan,” tutup Joash.

 

Penulis: Adinda Rahmania dan Devira Khumaira

Penyunting: Nasywa Putri Wulandari

Menggali Kerangka Interseksionalitas dari Diskriminasi Perempuan Masyarakat Adat dalam Diskusi Estungkara DEMA Fisipol UGM

Sumber: dokumentasi pribadi

DEMA Fisipol UGM menyelenggarakan rangkaian acara “Estungkara Roadshow Kampus“ pada Selasa (26/9) dengan menyajikan diskusi interaktif berjudul “Enigma Perempuan: Potret Perlawanan Perempuan dalam Masyarakat Hukum Adat”. Diskusi berlangsung di Selasar Barat Fisipol UGM dengan mengundang Hasna Sasongko yang merupakan perempuan adat dari Kulawi, Syaiful sebagai Direktur Karsa Institute, Dr. Samsul Maarif selaku dosen Antropologi dan CRCS UGM, hingga Michelin Sallata sebagai ketua BPAN untuk menjadi narasumber. Sembari merayakan seni melalui pengadaan pameran, acara diskusi dimaksudkan untuk membuka ruang berbagi atas topik berkerangka interseksionalitas mengenai perempuan dan masyarakat adat sebagai identitas yang terbelenggu dalam menyuarakan aspirasi serta haknya. Muncul urgensi untuk membahas proses estungkara atau yang bisa dipahami sebagai proses kesanggupan melakukan pendampingan dan bimbingan dalam menghadapi perubahan sebagai masalah dalam lingkungan masyarakat adat.

Hasna sebagai representasi masyarakat adat membagi pengalamannya mengenai kehidupan sosial perempuan masyarakat adat di antara hukum yang patriarkis. Terdapat pergeseran prinsip gotong royong dan moto menjaga keberlangsungan alam. Anak laki-laki seringkali mendapat prioritas, utamanya mengenai pembagian harta. Awalnya, di Kulawi daerah tempat Hasna, masih terdapat eksistensi pemahaman peran perempuan di masa sebelum kedatangan Belanda. Hasna menjelaskan bahwa perempuan dulunya memegang posisi penting, bahkan turut memimpin beberapa aspek kehidupan. Perempuan dihormati sebagai tempat meminta pendapat dalam mengatasi permasalahan ataupun membuat keputusan krusial, tetapi sekarang tidak lagi. “Peran perempuan semakin terkikis sejak kedatangan Belanda dan sekarang kami hanya dianggap sebagai pelengkap dalam proses musyawarah tanpa suara yang didengarkan,” terang Hasna.

Syaiful dari Karsa Institute yang mendampingi komunitas adat Kulawi menjelaskan bahwa Kulawi merupakan wilayah yang terisolir dan tidak mendapat porsi pemerataan pembangunan. Hal tersebut memperparah kondisi masyarakat Kulawi yang juga harus menghadapi konflik dalam hal pengakuan wilayah dan akses ke hutan. Pembukaan jalan Trans Sulawesi tak ketinggalan memperparah kondisi masyarakat adat di sana sebab nilai-nilai yang mereka anut akan rawan tergeser lebih jauh. Dalam aspek perempuan, Syaiful menambahkan, “Tantangan yang akhirnya muncul mengusik perempuan ialah mereka akhirnya harus berada dalam posisi subordinat di dalam struktur masyarakat oleh bahasa dan sistem sosial.” Diskriminasi yang diterima oleh perempuan adat semakin ‘mengobarkan’ bentuk-bentuk patriarki. Syamsul menjabarkan bila perempuan adat seringkali dihadapkan pada tantangan untuk menghadapi situasi yang penuh akan tekanan dari kelompok luar. “Di dalam masyarakat adat sendiri, hierarki sudah menjadi bagian dari sistem dan perempuan seringkali berada di posisi terbawah,” jelas Syamsul.

Michelin tak ingin luput menuangkan perspektifnya dengan mengatakan, “Ketika perempuan kehilangan ruang partisipasinya, ini merupakan kerugian besar bagi masyarakat adat.” Perempuan adat bekerja keras melindungi wilayah adat yang tersisa. Sebagai perempuan adat, dirinya menjelaskan bahwa ketika bumi dirusak, maka perempuanlah yang merasakan beratnya beban. Ketika tanah yang mereka rawat sakit, mereka pun turut merasakan sakit. “Dalam situasi seperti ini, perlu adanya kesadaran, pendidikan, dan dukungan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” pungkas Michelin.

Isu yang menimpa perempuan adat perlu mendapat lebih banyak atensi dari berbagai pihak. Seperti yang dijelaskan oleh Syamsul, penting untuk memahami peran perempuan dalam konteks adat, saat ruang dianggap sebagai peluang. “Dengan memahami kompleksitas, maka dapat dimulai perjalanan menuju pengakuan dan pemberian ruang yang lebih adil lagi bagi perempuan dalam konteks masyarakat adat,” ungkap Syamsul. Siapa saja, bahkan utamanya mahasiswa harus mampu menjadi pihak yang turut mampu mengakomodasi kepentingan perempuan masyarakat adat, seperti mengenali apa dan siapa perempuan masyarakat adat itu sendiri. Estungkara harus terus digerakkan demi melindungi mereka yang terenggut haknya.

Merayakan Bertambahnya Usia, BPPM Mahkamah Adakan Talkshow Bertemakan Konflik Agraria

Merayakan ulang tahun yang ke-34, Badan Penerbitan dan Pers Mahasiswa (BPPM) Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mengadakan talkshow dan launching majalah dengan tema “Menggaungkan Suara Rakyat: Telisik Kebijakan Sewenang-Wenang Pemerintah Dalam Konflik Agraria” pada Sabtu (11/11). Tema tersebut diangkat sebagai representasi bentuk kepedulian atas perasaan senasib sepenanggungan kepada masyarakat-masyarakat Indonesia yang mendapat kecaman atas hak-haknya yang tidak terpenuhi. BPPM Mahkamah mengundang perwakilan dari NGO, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan akademisi guna melihat apa yang terjadi dalam konflik agraria dari berbagai macam sisi dan menyampaikannya ke masyarakat umum.

Pembangunan menjadi isu pertama yang coba diangkat dalam acara kali ini. Pembangunan sejatinya tidak selalu tentang membangun infrastruktur atau sarana prasarana. Namun, pembangunan dapat berupa berbagai hal, salah satunya pembangunan lahan sawit yang menguntungkan pemerintah. Sekar Banjaran Aji, seorang aktivis dan public defender Greenpeace Southeast Asia serta pembicara pertama membahas bagaimana pembangunan menjadi petaka bagi hutan dan krisis iklim. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berasaskan Hak Asasi Manusia (HAM), Nyatanya, masyarakat Indonesia tidak hidup di arena yang ideal. “Melihat perundang-undangan kita tidak sedang menuju ke arah baik-baik saja,” ucap Sekar. Undang-undang membuat suara masyarakat adat dan lokal semakin terpojokkan, sedangkan masyarakat bisnis dimudahkan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan untuk masyarakat, tetapi untuk melawan masyarakat. Perencanaan pembangunan selalu datang dari atas tanpa memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ambil andil di dalamnya sehingga ketika masyarakat menolak rencana tersebut, mereka akan mendapatkan intimidasi. Lingkungan dan budaya yang mereka jaga harus rusak akibat proyek yang menguntungkan elite saja.

Proyek strategis nasional yang dibuat oleh pemerintah tampaknya tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Sebagai contoh, pengembangan kawasan Malioboro yang dalam 2 tahun terakhir berhasil menyingkirkan lebih dari seribu pedagang kaki lima. Para pedagang dipindahkan ke tempat lain yang jauh tidak strategis. “Tujuh puluh persen pedagang mengalami penurunan pendapatan,” ujar Dhanil Alghifary, perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DIY dan pembicara kedua pada acara ini. Menurutnya, regulasi-regulasi yang dibuat pemerintah mempermudah proses perampasan tanah masyarakat sehingga menjadi alasan utama konflik yang tidak terselesaikan. Ketika proyek strategis nasional tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, maka pembangunan proyek harus diubah menyesuaikan dengan tata ruang yang sudah ada. Tetapi, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni rencana tata ruang diubah demi menyesuaikan proyek strategis nasional tanpa memperkirakan kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan atau sosialisasi. Mereka hanya menerima surat edaran untuk segera pergi dan pindah ke tempat baru. Jika tidak, intimidasi dan ancaman akan mereka rasakan.

Membahas masyarakat adat erat kaitannya dengan negara. Negara dan adat hadir secara bersamaan. Namun, masyarakat adat tidak memiliki kemampuan untuk mengatur selayaknya negara. “Sebagaimana negara memiliki kewenangan untuk mengatur, masyarakat hukum adat juga memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan, peruntukkan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam,” kata Sartika, Dosen Hukum Adat Fakultas Hukum UGM dan pembicara terakhir. Eksklusi merupakan suatu kondisi ketika banyak orang yang kehilangan akses akan tanah dan proses memindahkan orang-orang yang tidak berdaya dari wilayah mereka sendiri. Eksklusi tidak terjadi secara random, melainkan telah direncanakan secara terstruktur oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Untuk melawan eksklusi, maka dibutuhkan suatu akses. “Akses adalah bagaimana agar orang-orang memiliki kemampuan untuk mendapatkan manfaat,” tambah Sartika. Maka, dibutuhkan aturan, baik formal maupun informal, yang mampu menghasilkan akses bagi orang-orang yang tidak berdaya atas tanah.

Perayaan HUT BPPM Mahkamah ke-34 menjadi salah satu bentuk kepedulian BPPM Mahkamah terhadap masyarakat-masyarakat yang tertindas. Pembangunan yang diwakili oleh proyek strategis nasional masih jauh dari kata baik. Banyak hal yang harus dibenahi dan diubah oleh pemerintah. Proyek strategis yang berorientasi pada kepentingan rakyat dengan rakyat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya terdengar jauh lebih baik dari apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Belum lagi, regulasi yang dibuat pemerintah cenderung berpihak kepada kaum-kaum elite saja seperti yang dikatakan kedua pembicara di awal. Harapannya, melalui acara ini, masyarakat dapat lebih melek mengenai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, terutama mengenai hak atas tanah. BPPM Mahkamah akan terus menjadi wadah untuk terus memastikan suara-suara rakyat yang tertindas akan didengar oleh mereka yang di atas.

 

Penulis: Nur Intan Rahmasari

Penyunting: Salsabilla Azzahra Octavia

Kritik Orientasi Neoliberalisme Pendidikan, USER UGM Menggelar Pameran Seni Bertemakan “Padepokan Bulaksumur”

Sumber: dokumentasi pribadi

Senin (11/9) telah dibuka serangkaian acara pameran karya yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa USER UGM bertajuk Gamarupa dengan tema “Padepokan Bulaksumur”. Pemilihan tema “Padepokan Bulaksumur” sendiri merupakan representasi dari aspek ruang yang sangat dekat dengan mahasiswa, yaitu kampus UGM. Melalui tema tersebut, para seniman ingin meningkatkan kesadaran akan ruang yang dihuni oleh para mahasiswa sehingga diharapkan bisa memutuskan laku yang tepat selama ia menimba ilmu di ruang kampus. Harapannya, kampus tidak semata-mata mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia industri dan kerja, tetapi tujuan yang paling esensial adalah memerdekakan manusia. Salah satunya melalui apresiasi bakat dan keterampilan yang merepresentasikan kedalaman pikir, kebebasan berpendapat, dan idealisme para seniman. 

Tema yang diangkat dalam pameran ini merupakan kelanjutan dari Gamarupa sebelumnya yang menyatakan kekhawatiran seniman terhadap dirinya sendiri sehingga mereka memutuskan untuk melakukan penggalian kembali ke dalam diri. Menindaklanjuti tema tersebut, Gamarupa tahun ini memutuskan untuk melakukan penggalian diri keluar dengan mengangkat isu personal untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, yaitu nilai ke-UGM-an. Lebih lanjut, pameran ini ingin menguatkan kembali pemahaman dan pemaknaan mahasiswa terhadap nilai-nilai ke-UGM-an. Gayuh selaku Koordinator Umum Gamarupa tahun 2023 mengatakan,  “Tujuan pameran ini adalah ingin mengingatkan lagi kepada mahasiswa tentang apa yang seharusnya dilakukan selama berdinamika di kampus UGM serta menginternalisasikan lagi tentang nilai-nilai ke-UGM-an kepada para mahasiswa yang semakin kesini semakin kurang.” 

Acara tersebut berlangsung selama lima hari, mulai tanggal 11-15 September 2023 dari pukul 13.00 – 20.00 WIB di Gallery Rumah DAS, Condongcatur. Pameran yang diselenggarakan ini merupakan wadah dan format apresiasi bagi seniman mahasiswa UGM dengan menampilkan karya seniman USER. Padepokan Bulaksumur terdiri dari berbagai rangkaian acara, mulai dari pameran seni, penampilan musik, bedah karya, rembug seni, hingga lokakarya. Pameran ini tidak hanya berdiri pada sisi positif UGM, berbagai kritik terhadap permasalahan yang ada disampaikan pula, termasuk UKT yang tinggi, pertanyaan mengenai peran seorang akademisi, hingga masalah-masalah personal yang sering dialami oleh mahasiswa, seperti FOMO dan objektifikasi.

Salah satu karya memperlihatkan sepatu dan sandal yang tertancap di atas beberapa tumpukan pasir. Uniknya, hanya ada 1 sepatu yang dikelilingi batu dan keramik tajam, menghadap 13 sandal. Karya dari seorang mahasiswa antropologi ini terinspirasi dari pengalaman personal selama riset yang ia lakukan di Kali Code, Yogyakarta. Pada kunjungan pertamanya dengan memakai sepatu, Aqil yang saat itu datang ke Kali Code mendapatkan tatapan tajam dari warga sekitar. Namun, ketika hari setelahnya memakai sandal, Aqil mendapatkan reaksi lebih hangat. Sebuah fenomena yang aneh menurutnya.

Dari keterangan seorang tokoh masyarakat di Kali Code yang ia temui, Aqil mendapatkan informasi bahwa banyak peneliti yang datang bukan mencari solusi, tetapi malah menambah masalah untuk risetnya. “Siapa sih yang membutuhkan? Apakah masyarakat yang membutuhkan peneliti untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka atau justru peneliti yang butuh masyarakat untuk meningkatkan jabatannya?” ucap Aqil. Melalui karyanya, Aqil berusaha mendorong para akademisi untuk memurnikan tujuan riset. 

Poin selanjutnya yang ingin Aqil tekankan adalah metode penyampaian riset bukan sekadar berkutat pada pengumpulan data, tetapi juga metode penyampaiannya. Menurutnya, esensi riset adalah menyejahterakan masyarakat. Dengan tujuan itu, riset dapat dijadikan sebuah karya yang dapat dipahami dan dinikmati khalayak umum. Alih-alih menumbuhkan kebencian, Aqil menuangkan pengalamanya yang kurang mengenakkan menjadi karya dan refleksi bermakna.              

Secara lebih luas, Irham selaku kurator yang hadir pada acara pembukaan Gamarupa 2023 mengungkapkan bahwa pameran ini tidak jauh-jauh dari ruang yang kita huni selama ini. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pameran ini ingin mempertanyakan kembali sejauh mana UGM bisa mewadahi mahasiswa untuk belajar, bukan hanya pada ranah akademis, tetapi juga tentang nilai kehidupan lainnya. Hal tersebut sarat akan definisi padepokan yang dulunya berperan sebagai tempat untuk belajar apapun. “Pada akhirnya, karena mahasiswa akan hidup dengan masyarakat, maka apa yang harus dipelajarinya lebih dari ranah akademis semata. “Oleh karena itu, kampus UGM seharusnya bisa menjadi padepokan yang berperan sebagai jembatan proses hidup seseorang, tempat dia memaknai dan mengisi waktu mengembaranya dalam memperkaya ilmu pengetahuan,” ungkap Irham.

 

Penulis: Mas Intan Putri Apriani & Syifa Rizqi Amalia

Penyunting: Ade Zahra Putri Aribowo

Serial Diskusi Buku Sintesa: Menilik Racun Neoliberal dalam Paradigma Perguruan Tinggi di Indonesia

Sumber: dokumentasi pribadi

Kamis sore (31/8), telah terlaksana serial diskusi bedah buku LPPM Sintesa yang berkolaborasi dengan Fisipol Corner UGM. Diskusi kali ini mengangkat buku dari seorang penulis asal Inggris, John Smyth, dengan judul The Toxic University: Zombie Leadership, Academic Rockstar, and Neoliberal Ideology. Berkegiatan di Selasar Barat Fisipol UGM, tidak hanya mahasiswa Fisipol saja, dosen dari kampus lain pun turut hadir dalam kegiatan ini. Pemateri diskusi ini, antara lain Dr Sigit Riyanto dari fakultas hukum UGM, Muchtar Habibi dari Komite Persiapan Pembentukan Serikat Pekerja Fisipol sekaligus dosen departemen Manajemen Kebijakan Publik, serta Alfina Rosyidah sebagai representasi mahasiswa Fisipol UGM. Diskusi diawali dengan membahas gambaran permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut Sigit, John Smyth dalam bukunya menggambarkan dengan akurat mengenai realitas kondisi perguruan tinggi Indonesia saat ini. “Sekarang, kita menghadapi situasi kebingungan di dalam pendidikan,” papar Sigit. “Ada beberapa program dari pemerintah pusat yang saya amati dan saya alami menimbulkan nervous.”

Paradigma pendidikan di Indonesia saat ini, khususnya pada perguruan tinggi sendiri, belum mampu untuk menyaingi pendidikan di dunia. Dapat dikatakan bahwa tradisi literasi yang kurang masih menjadi permasalahan utama. Selain itu, kontribusi dari pendidikan tinggi Indonesia yang masih terbatas menjadi gambaran pendidikan Indonesia saat ini. Hal tersebut diakibatkan dari kurangnya efektivitas pengelolaan pendidikan di Indonesia. “Nah, sehingga jangan-jangan persoalan (pendidikan Indonesia) juga ada persoalan autoimun dalam lingkungan pendidikan atau (persoalan) pengelolaan pendidikan sendiri,”  jelas Sigit. 

Beragam persoalan pendidikan di Indonesia tersebut tergambar melalui buku dari John Smyth. Sigit menjelaskan bahwa perguruan tinggi, termasuk UGM sendiri, mulai membentuk lingkungan toxic. Kondisi tersebut dipacu oleh campur tangan neoliberalisme perguruan tinggi. “Aktivitas marketizalism (di kampus) tentunya mengacu pada paradigma atau pendekatan yang sebagaimana dibutuhkan oleh agenda-agenda neoliberal ini,” tutur Sigit.

Racun pendidikan tinggi hari ini, tulis Smyth yang diungkapkan Habibi, berpangkal dari ideologi neoliberal. Secara sederhana, Habibi mengatakan ideologi neoliberal dalam konteks pendidikan tinggi. “Sama saja dengan korporatisasi pendidikan tinggi, bagaimana pendidikan tinggi menjadi kaya korporat,” ujar Habibi. Oleh karenanya, hal yang dijual kampus dewasa ini tentu saja gelar akademik, proses kuliah, dan yang mengkhawatirkan, pengetahuan yang dikapitalisasi.

Lingkungan yang disebut beracun ini dapat dijumpai lewat memudarnya budaya intelektual yang ada di perguruan tinggi, seolah-olah output dari berkuliah hanya menjadi seorang “tukang”. Budaya intelektual, seperti cara berpikir kritis di perguruan tinggi, telah dimatikan oleh sistem neoliberalisme pendidikan. “Bagaimana ada kesempatan berpikir kritis untuk memperbaiki hal yang baru kalau tidak mengkritik sesuatu yang ada sekarang? Critical thinking-nya sudah dimatikan sekarang,” jelas Habibi. 

Racun lain tertera pada sub judul Zombie Leadership. Zombie Leadership digunakan Smyth untuk menggambarkan sesuatu yang sudah mati. Habibi mengungkap, “Yang mati sebenarnya ide-ide fundamentalisme pasar itu, bahwa semua hal itu kalau diserahkan ke pasar akan teratasi dengan dirinya sendiri.”  Pengertian lain untuk menjelaskan apa itu Zombie Leadership dengan mempertanyakan siapa yang menguasai kampus hari ini. Yang menguasai kampus bukan lagi kepemimpinan intelektual, melainkan apa yang ditulis Smyth sebagai manager. “Kepemimpinan di kampus itu perlu diimpor (diisi) oleh orang-orang yang paham tentang kepemimpinan itu ya biasanya dari manajemen,” imbuh Habibi. Imbasnya, kampus bukan lagi menjadi identitas intelektual, melainkan lembaga manajerial yang mengikuti logika pasar.

Muncul pembahasan menarik, bagaimana Academic Rockstar tampil? Sang Rockstar tampil yang tulis Smyth dibahas Habibi sebagai bagian diskusi. Habibi mengemukakan, “Semuanya bermula dari hibah riset yang kompetitif.” Habibi menambahkan, “Hibah riset yang kompetitif kayak gitu, sudah jumlahnya yang penerimaanya dikit, mereka ini teman-temanya kan sudah ditentukan. Para donor itu menggunakan argumen bila riset-riset didanai kalau dia bisa co-op atau deals with real world problem.” Jelas saja, apa yang dimaksud persoalan yang nyata? Tentu saja persoalan yang bermanfaat bagi sistem neoliberal. “Kalau Anda bicara social inequality, ya maaf mas, kita (akan) menagih dana dan Anda enggak akan dapat diperintah, (apalagi) Anda bicara social class, kelas sosial, kapitalisme,” seru Habibi sebagai hal yang mengancam bagi sistem. Jadi, siapa itu Academic Rockstar? Academic Rockstar—yang sebenarnya mereka korban—adalah mereka yang kompromis, melakukan selfcensorship, dan mereka sang peneliti kapitalis.

Dari sudut pandang mahasiswa, neoliberalisasi pendidikan tinggi tentu saja berimbas pada mereka. Selain berimbas terhadap pengeluaran material yang semakin banyak jumlahnya, neoliberalisasi berimbas pula terhadap gaya hidup mahasiswa yang semakin individualis. Penyebab tersebut disebut Alfi sebagai komodifikasi mahasiswa terhadap pasar tenaga kerja. Alfi sebagai mahasiswa sosiologi menceritakan pengamatan yang dialaminya. “Banyak banget mahasiswa yang ikut MBKM atau ikut UKM yang benar-benar mendalami sesuai karir mereka,” curahnya. Dalam cerita lain, Alfi menambahkan, “Juga mahasiswa ini sendiri bersaing gitu dengan teman-teman yang lain (dengan) ikut MBKM dan sebagainya.”

Racun neoliberal pendidikan di Indonesia hari ini dapat dilihat dari diterapkannya privatisasi  bahwa persoalan dan kewenangan hanya ada padanya. Privatisasi perguruan tinggi yang saat ini dilakukan adalah dengan mengubah status kampus menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) di beberapa perguruan tinggi. Ketika diterapkannya PTN-BH, subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi menurun. Konsekuensinya, biaya pendidikan semakin mahal. Oleh karenanya, buku dan diskusi ini relevan untuk membaca kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang semakin menjadi one dimensional authority.

 

Penulis: Fatihah Salwa Rasyid & Resha Allen Islamey

Penyunting: Chansya Beryl Farahdiba